Mungkin saja rakyat kaget bahwa China menjadikan nelayan sebagai intelijen dan proxy maritim mereka. Tugasnya memberikan informasi penting berbagai aktivitas nelayan antar negara, stok ikan, geografis, letak garis laut dan potensi pulau-pulau negara lain.
Menurut Zhang (2015) dalam tulisannya bahwa Presiden Xi Jinping pada 2015 lalu -sesaat sebelum bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi)- mengunjungi Kota Nelayan Tanmen di Hainan dan menyarankan “nelayan untuk tidak hanya memimpin kegiatan memancing dan menangkap ikan, tetapi juga menyebar ke seluruh laut negara-negara yang bekerja sama dengan pemerintah China untuk mengumpulkan informasi potensi pulau-pulau, samudera dan mendukung pembangunan pulau dan terumbu karang, kemudian akan diintegrasikan dalam kebijakan jalur Silk Road.”
Menurut Duta Besar, Xiao Qian RRC (2015) untuk Indonesia dalam pidatonya di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan manfaat kerjasama antara China dan Indonesia pada Maritime Silk Road (MSR) sangat penting karena Indonesia memiliki keuntungan di bidang keunggulan sumber daya laut, pasar, tenaga kerja dan geografi. Sehingga bisa memperoleh bantuan keuangan dari China yang bersumber dari AIIB dan dana Jalur Sutra yang tersedia.
Sebagaimana pernah saya ungkap sebelumnya melalui tulisan berjudul “Fisheries Cooperation: Poros China – AS Kuasai Laut dan Ikan Indonesia” bahwa saat Presiden Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 ASEAN-RRT tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar lalu. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan tiga hal utama terkait kerjasama kemitraan ASEAN-RRT, yakni: 1). Peningkatan kerjasama di bidang ekonomi untuk kesejahteraan, pertumbuhan seimbang, investasi berkualitas, dan pedagangan. 2). Pembangunan infrastruktur regional. 4). Peningkatan kerjasama di bidang konektivitas maritime dan perikanan.
Menurut data yang bersumber dari Ditjen KSA tahun 2014 bahwa hubungan kerjasama ASEAN-RRT dimulai secara informal pada tahun 1991 dan menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada tahun 1996. Kerjasama kemitraan ASEAN-RRT meningkat menjadi kerjasama strategis pada tahun 2003 soal ekonomi, maritim dan penangkapan ikan.
Kerjasama itu merupakan upaya China meminimalisir titik konflik di Laut China Selatan sehingga proyek MSR itu tampaknya saling melengkapi satu sama lain bersama Indonesia. Atas kerjasama aktif itulah, ada operator nelayan China yang selalu beroperasi di laut Indonesia. Namun, kerjasama ini bertentangan dengan Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia: untuk menegakkan kedaulatan wilayah teritorial laut dan menghapus perikanan illegal, misalnya adanya penangkapan kapal asing illegal yang berasal dari China, Fhiliphina, Thailand dan Vietnam. Sebenarnya, itu modus terselubung China untuk mencuri informasi yang berkaitan dengan laut Indonesia.
Lebih lanjut, Zhang (2015) mengatakan dalam upaya menegakkan klaimnya, China terhadap sembilan garis putus-putus Laut China Selatan, maka kebijakan Tiongkok menggunakan dan peralat nelayannya sebagai proxy dan memberikan mereka dukungan finansial dan politik untuk kegiatan memancing mereka di perairan yang diperebutkan itu.
Sala satu contoh kasus proxy terhadap Indonesia yakni pada 19 Maret 2016, kapal nelayan Tiongkok, Kway Fey, dipegang oleh nelayan atau orang Indonesia sebagai kapal patroli tetapi kegiatannya juga menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Setelah memeriksa kapal, kemudian menangkap 8 anggota ABK dan menyita kapal Tiongkok tersebut.
Namun, situasinya jadi meningkat ketika seorang nelayan Cina yang mengendalikan kapal penjaga Laut China Selatan, mendekati wilayah Indonesia yang berjarak 12 mil laut wilayah Indonesia Pulau Bunguran (Natuna Besar) dan menabrak Kway Fey yang telah ditangkap terlebih dahulu.
Menurut keterangan Supriyanto (2016) bahwa pada saat yang sama, kapal penjaga Laut Cina Selatan lainnya juga bermunculan di sekitarnya memasuki wilayah Indonesia yang dilengkapi dengan beberapa pucuk senjata. Kemudian, angkatan laut Indonesia memutuskan untuk mengusir mereka kembali ke perairan Laut China dan Angkatan Laut pun meninggalkan Kway Fey. Namun, ABK dan petugas penjaga Laut Cina menaiki perahu nelayan dan mengarahkannya menjauh dari Perairan Indonesia.
Padahal kapal-kapal Tiongkok sebelumnya telah dituduh memancing dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Insiden ini sebenarnya, tidak biasa terjadi. Namun, diduga nelayan-nelayan China di Laut China Selatan itu memang di-drive untuk menjadi proxy bertujuan melakukan propaganda dan agitasi untuk menguasai perairan Indonesia.
Bagaimana mungkin nelayan-nelayan China itu begitu berani mendekati dan bahkan masuk perairan Indonesia tanpa di-drive oleh pemerintahannya. Sebenarnya, dapat dibaca keinginan China secara luas, yakni untuk menekan pemerintah Indonesia agar program MSR dijalankan secara maksimal seperti yang disebutkan di atas.
Namun, keberanian TNI AL memutuskan untuk melakukan pendekatan tradisional menyelidiki rencana serangan nelayan proxy Cina dan provokasi yang mereka lakukan selama ini melalui penangkapan ikan illegal. Tetapi, duta besar China di Jakarta dengan cepat lakukan klarifikasi mengenai masalah tersebut. Cuma anehnya, sayang sekali, perilaku pemimpin Indonesia cepat memaafkan, selesaikan masalah hanya dengan klarifikasi. Padahal, nelayan proxy China itu benar-benar melakukan konfrontasi terhadap wilayah kedaulatan laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
Ya, sudah tentu Indonesia melemah dari sisi kedaulatan karena bisa dipermainkan begitu saja. Bayangkan saja, nelayan-nelayan China yang driver proxy itu melakukan penangkapan ikan ilegal, mengambil data kepulauan, mencuri sumber informasi laut Indonesia, dan mengidentifikasi karakter keamanan yang ada disana. Betapa miris dan sayang sekali kedaulatan negara bisa di acak-acak seperti itu. Tentu penyebabnya karena pemimpin Indonesia lemah dalam segala apapun, termasuk diplomasi internasionalnya dalam mengamankan wilayah laut sebagai benteng kedaulatan Indonesia.
Apalagi yang terbaru, meskipun saat ini adem ayem, seolah tidak ada perselisihan teritorial antara Indonesia dan China atas tumpang tindihnya garis sembilan garis putus-putus China di atas ZEE yang diklaim Indonesia di dekat Kepulauan Natuna Indonesia. Ke depannya, hal ini akan menjadi rebutan.
Sementara berita yang dilansir Antara tahun 2014 mencatat bahwa pemerintah China tampaknya memasukkan Kepulauan Natuna ke dalam peta wilayahnya Sembilan garis putus-putus; peta itu juga termasuk dalam paspor baru warga Tiongkok.
Seorang Yu Qian (2015) bertindak sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan China mengakui kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna, tetapi tidak berkomentar tentang tumpang tindih dari sembilan garis putus-putus diatas ZEE.
Namun, menurut Supriyanto (2016) bahwa ketidakjelasan dari pernyataan itu membuat ketidakpastian di kalangan pembuat kebijakan Indonesia tentang motif China yang sebenarnya di wilayah Indonesia. China terus menggunakan alasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) itu dalam penangkapan ikan diperairan Natuna.
Yosephine (2016) juga menambahkan informasi penting bahwa sampai saat ini, dinamika itu masih terjadi, walaupun dalam sumbu kecil karena nelayan tradisional Indonesia sendiri menolak mengakui zona yang diklaim oleh China. Apalagi melihat perambahan nelayan proxy China itu sebagai perusakan kedaulatan Indonesia atas Pulau Natuna.
Walaupun Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Jepang pada Maret 2015, menyatakan China kekurangan dasar hukum untuk klaim Sembilan Garis Putus-Putus di Laut Cina Selatan. Tentu kehadiran militer di Kepulauan Natuna dengan penyebaran lebih banyak pesawat tempur Su-27, Su-30, dan F-16 dan pengawasan maritim P3-C dan mengirimkan anti- kapal selam ke pulau-pulau dan menambahkan pasukan pangkalan militer di pulau untuk menunjukkan komitmen Indonesia melindungi wilayah kedaulatannya.
Namun, untuk menyimpulkan kerjasama bilateral itu berjalan baik antara Cina dan Indonesia kedepannya perlu analisa yang kuat. Karena situasi Indonesia dari kehendak rakyatnya mayoritas tidak menyukai kepemimpinan Presiden Jokowi karena mungkin saja faktor labil terhadap kedaulatan maupun kezaliman yang dimunculkan melalui opsi liberalisasi agama yang dirancang sebelumnya bersama Amerika Serikat dan China. Ditambah, pada proses demokrasi Indonesia tidak begitu bagus berjalan, sehingga tuntutan rakyat pada #2019GantiPresiden mempengaruhi pola Indonesia dan China dalam proses kerjasama. Bahkan, tidak menutup kemungkinan Presiden baru nanti akan ada evaluasi terhadap investasi China di Indonesia.
Tentu, kalau masih Jokowi memimpin Indonesia ke depan, maka MSR akan masih dilanjutkan dan saling melengkapi satu sama lain. Namun, belum tentu bagi China dan Indonesia dapat meningkatkan hubungan bilateral mereka agar membantu stabilkan krisis Laut Cina Selatan saat ini.
Bagi China, akan gembira karena hubungan yang ditingkatkan dengan Indonesia, memperoleh sekutu yang sangat dibutuhkan di ASEAN sehingga lebih kuat untuk mendukung kebangkitannya. Indonesia dapat membuktikan menjadi sekutu berharga karena menjadi pengikut kebijakan non blok telah menjaga jarak tertentu dari AS.
Cuma anehnya, Presiden Jokowi bekerja sama khususnya dengan China yang diklaim dapat membantu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia belum juga tercapai, padahal termasuk janji dan visi misinya.
Maka karena itu, ke depan Indonesia sangat membutuhkan pemimpin yang berani, tegas dan kuat untuk melakukan evaluasi terhadap investasi China, baik melalui skema hutang, maritim dan infrastruktur. Karena pengalaman banyak negara bekerja sama dengan China tak pernah berhasil.
Ketegasan pemimpin Indonesia kedepan itu, lebih pada faktor pengamanan atas cara kerja birokrasi, keamanan, pangan, intelijen, undang-undang dan sistem dasar ekonomi yang diperlukan usaha keras untuk menyusun kembali.
Yang harus diketahui pula, ada istilah intelijen China yang keluar masuk negara-negara mitra kerjasama di wilayah Asia Tenggara justru memutus pergerakan “Pita Merah”. Istilah Pita Merah itu yang sering dianalogikan sebagai penghambat investasi China sehingga berhenti dalam pertumbuhannya. “Pita Merah” dalam buku Corporate Intelijent dijelaskan secara detail terkait tentang aktor – aktor agama dan kelompok kontra intelijen yang masih berpihak pada basis rakyat atau eks-eks pensiunan meliter yang terorganisir.
RUSDIANTO SAMAWA
Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)
Disclaimer Redaksi: artikel ini adalah pandangan pribadi penulis.
