Sepasang pasutri terpaksa menjual bayi mereka seharga Rp 7 juta. Begitu berita yang diangkat oleh sebuah media cetak di ibukota hari ini. Sungguh memprihatinkan memang, bukti telanjang adanya kondisi kemiskinan yang akut eksis di bangsa ini.
Dan, bukan mustahil, kasus jual bayi itu merupakan bagian dari gunung derita para si miskin di negara ini, dimana memang sudah sering terjadi.
Tentu masih hangat dalam memori kita, kasus terbunuhnya Angeline di Bali beberapa bulan lalu, dimana korban merupakan anak angkat atau dijual oleh orang tuanya lantaran tak mampu membiayainya. Ini sungguh sangat ironis. Gambaran ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola masyrakat dan negara, atau tidak terwujudnya amanat konstitusi oleh pemerintah. Mengapa?
Pertama, pasal 34 UUD 1945 masih secara tegas menyatakan “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Keluarga penjual bayi itu adalah orang-orang miskin yang harusnya negara campur tangan untuk menanganinya. Kedua, negara ini sangat kaya sumberdaya alamnya, dimana kewajiban negaralah untuk mengelola dan hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
Tapi agaknya pemerintah hanya lebih mengurus, memfasilitasi dan atau melayani kelompok orang-orang kaya, para pemodal. Ini artinya, negara hanya jadi wadah bagi para orang kaya, sementara orang-orang miskin atau keluarga miskin kian banyak yang terlantar mengesankan negara abai terhadap merek. Sungguh mengerikan pengelolaan negara seperti ini.
Apalagi fakta lapangan dan kebijakan menunjukkan, seperti yang dipertontonkan oleh Gubernur Ahok di Jakarta sebagai ibukota negara, orang-orang miskin pribumi yang mencari nafkah di sektor informal sebagai pedagang kaki lima (PKL) digusur atau akan tidak diberi ruang lagi untuk cari nafkah.
Parahnya lagi, karakter “berbagi sesama manusia” dari orang-orang kaya kian menghilang. Inilah wajah bangsa di usia kemerdekaannya yang sudah 70 tahun.
Sekali lagi, rakyat miskin kian tergusur, kian merana, sementara sekelompok kecil warga sangat berjaya menikmati kekayaan alam bangsa ini.
LAODE IDA
Wakil Ketua DPD RI 2009-2014
