Muhaimin Iskandar-Mahfud MD-Jokowi dan Pusaran Pahlawan Kesiangan

 

Prof Dr. Mahfud MD ditunjuk Pak Prabowo Subianto menjadi Ketua Tim Sukses dalam pencalonan presiden pada 20 Mei 2014. Saat itu, semua orang terperangah akan kekuatan Prabowo Subianto yang begitu menjulang sementara kekuatan Joko Widodo (Jokowi) tergoncang. Komnas HAM pun nyaris tidak ada yang berani bersuara karena memang Mahfud MD disegani saat itu.

Suasana politik pemilihan presiden (pilpres) saat itu nampak tidak berimbang, karena Prabowo Subianto didukung oleh koalisi partai-partai gemuk dibawah komando Prof. Dr. Mahfud MD. Di saat suasana tegang tanpa tedeng aling-aling saya sebagai Ketua Tim Nasional Pemantau Pemilu 2014 di Komnas HAM menyatakan secara lantang ke publik dan dimuat hampir semua media arus utama bahwa “mulai hari ini, Mahfud MD dipeecat dari Komnas HAM atau kalau tidak kami persilakan mengundurkan diri”. Saya dianggap membangun framing politik dengan men-downgraded nama besar Ketua Tim Sukses. Saya diancam dan diteror berbagai penjuru termasuk di Komnas HAM sendiri karena terlalu berani menyatakan memecat sekelas Ketua Tim Sukses Calon Presiden dan Prof. Dr. Mahfud  MD yang memang disegani saat itu. Tetapi namanya juga resiko tugas, saya abaikan semua teror.

Sekilas melihat ke belakang, pada tahun 1999, Mahfud MD adalah anak emas Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan diangkat sebagai Menteri Pertahanan. Di saat yang sama, saya yang baru lulus kuliah di Yogyakarta diangkat oleh Gus Dur melalui Ir. Alhilal Hamdi sebagai Staf Khusus Menteri Transmigrasi. Karena Gus Dur dan NU ada, maka Mahfud MD dan Natalius Pigai juga ada, meskipun beliau kelas berat dan saya kelas bantam di Republik tercinta ini.

Saya tidak kaget ketika Rapat Sidang Pleno PBNU pada Sabtu (4/8/2018) pekan lalu terkait usulan calon Wakil Presiden (wapres) ternyata nama Mahfud MD tidak masuk atau tidak diusulkan. NU memiliki jutaan kader terbaik yang bisa berbakti dan mengisi jabatan politik dan pemerintah melalui proses perjuangan yang panjang. Mereka diterpa berbagai tekanan dan suara NU dijadikan sapi perah partai penguasa Orde Baru, ulama dan tokoh-tokoh NU terpinggirkan dari kekuasaan Orde Baru. Orde Reformasi bergulir mengantar generasi muda NU berkibar dimana-mana ibarat meteor dan jugernaut yang melintasi jalan bebas hambatan. Apalagi arus utama “Politik NU” adalah PKB dibawah komando Muhaimin Iskandar yang kemudian menjadikan orang NU dan PKB sebagai partai yang disegani dan penentu kepemiminan nasional saat ini.

Pertanyaannya kenapa Mahfud MD tidak diperhitungkan sebagai figur inti NU? Saya percaya bahwa Mahfud MD orang Madura berdarah NU, tapi darah NU tidak cukup, NU membutuhkan kontribusi riil baik tenaga, pikiran dan keterlibatannya dalam membesarkan NU atau organ-organ sayap NU dan itu sepertinya tidak dipunyai oleh Mahfud MD.

Ibarat kacang lupa kulitnya, tanpa Gus Dur, Mahfud MD hanyalah seorang dosen UII Yogyakarta. Tanpa Gus Dur, Mahfud MD hanyalah seorang pengamat hukum tata negara di tingkat lokal, di Yogyakarta. Seperti saya, tanpa Gus Dur, saya juga mungkin pejabat atau politisi di Papua, belum tentu bisa berada di pusaran perpolitikan nasional. Tanpa Gus Dur, tidak mungkin Natalius Pigai dikenal publik.

Meskipun tidak banyak berbuat namun konsistensi, penghargaan, penghormatan dan tanda ucapan terima kasih adalah nilai terpenting. Sejak tahun 2004, saya dicalonkan sebagai anggota legislatif dari PKB tetapi mundur karena PNS dilarang berpolitik. Namum nama saya sudah menjadi jaminan bagi PKB dan Gus Dur untuk diterima di seantero Papua. Kami orang Papua menghargai PKB dengan memberi 1 kursi DPR RI selama 3 periode hingga saat ini. 5 kabupaten asal keluarga saya, basis utama PKB, 4 Bupati diantaranya PKB. Bulan lalu, adik saya (Meki) didukung PKB, menang telak 72% melawan petahana di kampung kelahiran kami, Paniai.

Inilah wujud ketulusan hati dan konsistensi dan integritas sederet nilai-nilai yang patut dipertahankan jika negara ini mau maju. Bukan rahasia lagi bahwa Mahfud MD adalah calon paling kuat sebagai wakil Jokowi. Selain itu, ibu Megawati Soekarnoputri menyenangi sosok Mahfud MD. Namun apa mau dikata, NU tidak merekomendasikan nama Mahfud MD artinya peluang untuk menjadi orang nomor 2 di Republik ini tentu sulit terwujud. Jokowi tidak akan berani mengambil Mahfud MD karena sama saja melecehkan organisasi NU sebagai pemilih terbesar di Republik ini. Hari ini tidak ada pilihan lain selain Ma`ruf Amin, Said Agil, Muhaimin Iskandar dan Romahurmuzzy. Pasti ditentang kelompok oposisi yang merupakan basis utama kalangan Islam. Hari ini hanya Muhaimin Iskandar yang relatif aman dan diterima semua pihak.

Apa yang dipertontonkan Mahfud MD tentu diapresiasi. Dari Ketua Tim Sukses Prabowo Subianto kemudian membelot menjadi pendukung paling vokal dan getol sebagai pahlawan bagi Jokowi. Apalagi setelah mendapat jabatan sebagai Penasehat BPIP di Istana Negara. Respek rakyat terhadap Mahfud MD mulai hilang saat dimana beliau begitu ngotot membela keputusan yang salah dari Jokowi terkait Gaji Penasehat BPIP yang mencapai angka 112 juta. Hampir semua birokrat di negeri ini tertawa dan menyindir istana. Mana ada pejabat negara bergaji sampai 112 juta dan angka tersebut tertulis dalam sebuah SK melampaui Standar Biaya Umum (SBU). Uniknya, Mahfud MD mengatakan itu gaji paling kecil dari lembaga lain. Seolah beliau tidak mampu membedakan mana honor dan mana take home pay. Kalau take home pay bisa saja ratusan juta, tetapi SK jabatan hanya melampirkan honorarium sesuai SBU berdasarkan keputusan Menteri Keuangan.

Ini menjadi pelajaran berharga bagi para “pahlawan-pahlawan kesiangan” yang merasa diri berinvestasi politik untuk Jokowi yang saat ini “mengadu nasib”, “mencari rezeki” di lingkungan Istana Negara. Selamat memanfaatkan kelemahan Jokowi dan PDIP, yang memang suka melupakan dan membuang “pahlawan-pahlawan sesungguhnya”.

 

NATALIUS PIGAI

Kritikus dan Alumnus PMKRI Kelompok Cipayung

author