Menyerahkan Pembangunan Pada Para Ekonom (Lagi)?

13405 views

images-2

Sebagai insinyur saya tersinggung. Sebagai guru besar ITS saya marah dan sebagai Dekan Fakultas Teknologi Kelautan saya maunya ngamuk. Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan oleh Metro TV ini sangat bias ekonomi makro, obsesi pertumbuhan berbasis komoditi dan melupakan agenda kemaritiman yang sedang dibangun Pemerintah saat ini setelah dilupakan paling tidak sejak Orde Baru. Redakturnya teledor kalau tidak bisa disebut dungu. Mestinya sarasehan itu dimulai dengan pengakuan kesalahan dan pertobatan para ekonom dalam mengelola pembangunan nasional di era reformasi.

Selama era reformasi ini, kesenjangan spasial dan ketimpangan pendapatan justru memburuk sementara kerusakan lingkungan semakin parah. Kemaritiman adalah agenda kebangsaan yang tertinggal di era reformasi ini. Tanpa sektor maritim yang kuat secara internal kita akan tetap rapuh sementara pemain global seperti China justru memanfaatkan kerapuhan ini untuk kepentingan mereka. Para ekonom kita tidak belajar bahwa kemaritiman adalah pilihan tak terelekkan di negara kepulauan ini. Saya menduga bahwa para ekonom, by training, lebih mudah memahami komoditi namun gagal memahami ruang yang dibawa oleh visi maritim pemerintah saat ini. Kami para insinyur, by training, sangat peka ruang. 

Kita mestinya mulai mentargetkan pertumbuhan yang lebih rendah agar pemerataan lebih mungkin dan lebih baik, terutama melalui fokus pada penguatan kemaritiman dan perluasan sektor riil berbasis agro-maritim. Subsidi dialokasikan untuk angkutan laut antar-pulau sebagai infrastruktur, perluasan basis industri di Kawasan Timur Indonesia termasuk memastikan ketersediaan energinya. Industri otomotiv harus diberi disinsentif karena telah melestarikan ketimpangan spasial melalui ketimpangan distribusi energi, menjerumuskan lalu melumpuhkan sistem logistik nasional bertumpu rapuh pada moda jalan yang tidak efisien, tidak produktif sekaligus polutif. Industri transportasi publik (terutama kapal) harus diberi dukungan penuh.

Hingga saat ini tidak ada pemerintahan di laut yang efektif sebagai coastal state di negeri kepulauan ini. Pemerintahan di laut oleh Pengawal Laut dan Pantai Indonesia harus segera diperkuat menggantikan Badan Keamanan Laut. Tugas-tugas port state oleh otoritas pelabuhan dan syahbandar serta tugas-tugas flag state oleh para nahkoda perlu dilaksanakan secara profesional untuk menghilangkan ekonomi biaya tinggi di laut. Sistem logistik nasional serta konektiviti yang baik yang bertumpu pada angkutan laut akan membangkitkan kemampuan proses nilai tambah di seluruh kawasan Indonesia.

Saya minta masyarakat sadar bahwa pembangunan nasional tidak kita serahkan pada para ekonom. Harus dikembalikan ke tangan insinyur! Mengapa?Ilmu ekonomi -dipuja sebagai ratu ilmu sosial- yang banyak dipelajari di dunia saat ini adalah ekonomi yang sesat dan menyesatkan. Banyak ekonom, apalagi yang berkuasa, sangat percaya diri, sayangnya, dalam kesesatan. Laboratorium ilmu ekonomi ini adalah Amerika Serikat (AS) yang dijadikan uswah bagi pembangunan ekonomi di hampir semua negara. Ternyata AS adalah contoh terbaik dari kehidupan ekonomi yang terburuk. AS adalah negara dengan hutang terbesar di dunia. Baik rakyat maupun Pemerintahnya hidup mewah dari hutang yang tidak mungkin terbayar. Untuk memenuhi ambisi Pax Americana sebagai the ruling state of the world, AS telah mencipatakan sebuah sistem keuangan dunia yang tidak adil dan eksploitatif sehingga AS bisa membiayai operasi militernya di seluruh dunia -tentu untuk memenuhi dahaga minyak dan gasnya-. Sistem keuangan ribawi ini dipijakkan pada uang kertas USD yang bisa dicetak sewaktu-waktu tanpa pijakan apapun, out of thin air. Dukungan uang kertas petro dollar inilah salah satu asumsi penting dalam model ekonomi AS yang tidak banyak disebut dalam kebijakan ekonomi negara pemuja AS seperti Indonesia. Untuk menukar setiap USD 100 kita harus membayarnya dengan 1 m3 kayu atau hampir 200 liter bensin, sementara ongkos cetak uang kertas USD 100 kurang dari USD 1. Dengan cara ini pula AS membangun kekuatan militernya sebesar Rp. 6000 Triliun (3 kali APBN dan separuh GDP Indonesia) sementara kita hanya sanggup menyediakan anggaran pertahanan sebesar Rp. 100 Triliun selama 2016 ini. Dengan model ekonomi ribawi inilah AS telah berhasil menjadi negara adidaya hampir tanpa tandingan selama 50 tahun terakhir ini.

Kedigdayaan militer ini AS bisa dengan mudah melakukan aksi-aksi militer sepihak tanpa persetujuan PBB untuk melakukan banyak invasi ilegal ke negara-negara kaya minyak di Timur Tengah atau Amerika Latin. Noam Chomsky dari MIT menyebut AS sebaga negara teroris paling kejam di dunia. Negara yang mencoba melawan ketidakadilan ini disebut oleh media besar sebagai kantong-kantong teroris dan kaum radikal serta difitnah memiliki senjata pemusnah massal.

Para ekonom neo-liberal Indonesia membuta dan menuli atas fakta-fakta keras ini dan terus memaksakan model ekonomi ala AS dalam pembangunan nasional kita sejak Orde Baru hingga saat ini. Tidak saja model ekonomi ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebelum diamandemen, sehingga kini ekonomi nasional Indonesia tidak banyak berbeda dengan situasi Lebak, Banten, seperti yang dilukiskan oleh Multatuli dalam Max Havelaar atau situasi perbudakan di Connecticut yang dikisahkan oleh Harriet Stowe dalam Uncle Tom’s Cabin hampir 150 tahun lalu, bangsa Indonesia saat ini hanya menjadi jongos dan kuli bagi bangsa lain; persis ramalan Soekarno, seorang insinyur, 50 tahunan yang lalu. 

Fareed Zakaria telah menulis akhir kejayaan Pax Americana ini dalam A Post American World. Model ekonomi AS yang gagal jelas tidak bisa kita contoh. Jika Pax Americana akan digantikan oleh Pax China, Indonesia harus bangkit sebagai negara maritim sebagai default geostrategy justru untuk menjinakkan China yang memiliki ambisi hegemonik. Hanya dengan memilih jalan kemaritiman ini kebangsaan Indonesia dapat diselamatkan sebagai amanah Preambule UUD 1945.

DANIEL MOHAMMAD ROSYID

Guru Besar ITS Surabaya

author