JAKARTA – Baru beberapa hari lalu, kebijakan pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bagi PKL dikeluarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Ferry M. Baldan. Namun kebijakan tersebut dinilai telah diciderai dengan kasus penganiayaan lima PKL Perempuan oleh Satpam Monas Jakarta pada Sabtu (12/12) sore.
Menurut Ketua Umum DPP Asosiasi PKL Indonesia (APKLI), dr. Ali Mahsun,M.Biomed, kejadian penganiayaan tersebut menjadi jawaban keraguan APKLI atas keseriusan pemerintah memberikan sertifikat HGB kepada PKL. Bahkan Ali menegaskan hal itu bisa menjadi bukti bahwa kebijakan tersebut hanyalah retorika dan pencitraan belaka.
“Tak ubahnya sandiwara makan siang PKL di Istana Negara bersama Presiden Jokowi beberapa bulan yang lalu. Untuk itu, APKLI mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, Ferry M. Baldan menyambangi dan dialog dengan lima PKL Perempuan yang menjadi korban penganiayaan Satpam Monas Jakarta,” ujar Ali Mahsun kepada cakrawarta.com di Jakarta, Minggu (13/12) malam.
Ali menambahkan, Menteri Agraria wajib menyambangi korban untuk membuktikan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan, pemberian sertifikat HGB kepada PKL bukanlah sekedar retorika. Karena jika tidak maka Ali menilai kebijakan tersebut hanya retorika belaka ditengah semakin gaduhnya politik nasional kasus mega skandal Freeport dan ekonomi nasional yang semakin terpuruk.
“Pemerintah jangan terus menerus lakukan sandiwara memberikan harapan palsu kepada rakyat, khusunya kepada PKL. Mereka semakin miskin dan menderita, digusur dan diusir semena-mena oleh Satpol PP. Sebagian besar PKL sudah kehilangan ekonomi dan mata pencarian keluarga mereka. Oleh karena, Menteri Ferry M. Baldan harus membuktikan diri bahwa kebijakan memberikan sertifikat HGB kepada PKL bukanlah harapan palsu bagi PKL, bukan sandiwara,” pungkas Ali.
(am/bti)
