JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) RI, Kofifah Indar Parawansa akhirnya merespon penolakan beberapa Pemerintah Daerah (Pemda), terhadap Beras Sejahtera (Rastra). Beras yang di Pemerintahan SBY dinamai Beras untuk rakyat miskin (Raskin) itu, dinilai Pemda tak berkualitas dan tak layak untuk dibagikan. Kofifah sendiri melihat alasan tersebut sangat tidak tepat. Pasalnya, sudah ada tim koordinasi yang ditugasi memantau langsung, mulai dari kualitas dan distribusi Rastra.
“Bagi Kemensos itu tidak ada hal yang harus memberatkan pemerintah daerah, untuk meneruskan (Rastra) pada kab/kota lainnya,” ujar Kofifah di Hotel Redtop, Jakarta, Kamis (26/11).
Menurut Kofifah, saat ini pihak Kemensos tengah gencar memberi bimbingan teknis di 514 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi dan 32 Panti Sosial terkait informasi Kesejahteraan sosial. Hal tersebut diklaimnya mempermudah pekerjaan Pemda untuk mendata masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, sasaran pembagian Rastra dijamin tidak akan meleset dan tepat sasaran.
Pedoman Umum pembagian Rastra juga dimasukkan dalam tahap penyempurnaan. Terlepas dari masalah para pimpinan tim koordinasi Rastra adalah kepala Ekbang, yang menurut Kofifah kurang efektif. Seharusnya, Kepala Dinas Sosial di tiap daerah yang harus mengepalai posisi tim koordinasi.
“Supaya nyambung dengan kemensos,” imbuh Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Gus Dur itu.
Terkait kualitas beras, Kofifah yakin jika tim koordinasi di daerah bekerja efektif, maka tak ada lagi Pemda yang mengeluh kualitas Rastra jelek.
“Pastikan beras yang akan didistribusi layak konsumsi. Itu peran Tim Koordinasi Rastra,” pungkas Ketua Umum PP Muslimat itu.
(msa/bti)
