JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (16/9). Dalam rakornas itu, berkumpul personil Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik dari daerah-daaerah. Anggota BIN, Polri dan TNI dari berbagai daerah juga turut serta dalam rapat teersebut.
Rapat itu bertujuan untuk mengantisipasi munculnya konflik kepentingan dalam Pilkada Serentak 2015, Desember mendatang. Pemerintah akan mengedepankan kerjasama dengan Pemda dan semua elemen untuk meminimalisir konflik selama Pilkada dan setelahnya.
Menurut Mendagri, yang terpenting dalam penanganan konflik sosial adalahh kordinasi. Setiap instansi sudah memiliki prosedur tetap (protap) menghadapi permasalahan. Namun, kordinasi masih terkendala sehingga penanganan dinilai belum maksimal.
“Intinya pada koordinasi, karena undang-undang sudah ada, Peraturan Pemerintah sudah ada dimana daerah ada Pemda dengan perangkat bisa berkordinasi dengan TNI, Polri dengan tokoh masyarakat,” ujar Tjahjo Kumolo.
Kordinasi inilah yang ingin dikedepnkan, khususnya daalam mengatasi masalah di tingkat daerah. Contohnya soal kebakaran hutan yang menimbulkan asap. Kordinasi di bawah di baawah untuk menangani bencana inilah yang harus dikedepankan. Melalui Ditjen Kesbangpol, Mendagri menginginkan hal ini bisa dikordinasikan dengan aparat di daaerah.
Terkait konflik agama, menurut mantan Sekjen PDIP itu, pertikaian semacam itu perlu kordinasi intens dari elemen-elemen di daerah seperti Pemda, TNI dan Polri. Dengan kordinasi, akan timbul kesamaan persepsi sehingga tindakan pencegahan konflik bisa dilakukan.
“Ya sekarang ini mohon maaf, meski konflik beragama tidak lagi mencolok, tapi itu harus dibangun tingkat kesepahaman untuk menentukan, misalnya di daerah dengan mayoritas agama konflik, jangan ditaruh orang dengan agama Budha untuk memimpin,” pungkas Tjahjo.
(msa/bti)
