Dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya dalam jangka waktu belum genap dua tahun usia pemerintahannya sudah dua kali mengganti Menteri Kordinator (Menko) dan itupun dua menteri pula yakni Menko Polhukam dan Menko Maritim. Menko Maratim belakangan ditambahkan dengan Sumber Daya.
Sejarah bongkar pasang susunan kabinet rada ugal-ugalan tersebut, baru terjadi sekarang ini. Para Presiden sebelumnya tidak melakukan itu terkecuali Gus Dur yang usia kekuasaannya juga sangat singkat, sempat bongkar pasang beberapa menteri di kabinetnya. Soal kabinet ini, Presiden Jokowi bisa banyak belajar dari Presiden Soeharto.
Lain Gus Dur, panggilan akrab Abdurahman Wahid, lain pun dengan Joko Widodo. Mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI ini, gemar sekali bongkar pasang kabinetnya. Menko Polhukam, Menko Maratim dan Sumber Daya serta Menko Perekonomian. Sedangkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang dijabat oleh Puan Maharani, puteri Megawati Soekarnoputri sampai detik ini tak tergoyahkan, satu-satunya Menko di Kabinet Kerja yang bisa disebut juara bertahan. Teman-teman aktifis menyebutnya dengan “Menko Anak Mami”.
Tidak jelas, standar atau alasannya apa, dengan bongkar pasang Menko terutama di Polhukam dan Maratim dan Sumber Daya. Seolah asal reshuffle atau bongkar pasang kabinet. Apakah ini termasuk selera Presiden yang hobi bongkar pasang atau karena kegagalannya dalam me-manage pemerintahan dan mengurus negara sehingga mencari alibi maka pergantian menteri menjadi sasaran empuk. Toh nanti juga memakai alasan Hak Proregatif Presiden kan? Padahal Hak Proregatif itu bisa dinilai oleh publik. Publik juga sudah cerdas mencermati semua sengkarut perjalanan pemerintahan dan kondisi negara ini.
Publik malah memandang gonta-ganti Menko, terutama di Polhukam serta Maratim dan Sumber Daya itu semata memenuhi kebingungan dan desakan pihak-pihak tertentu. Pergantian dari Menko Maratim dan Sumber Daya Rizal Ramli ke Luhut Binsar Panjaitan dapat dibaca dalam konteks ini. Padahal publik menilai kinerja Menko Maratim dan Sumber Daya Rizal Romli justru on the right track.
Rizal Ramli sudah melakukan tugas dengan tepat dan benar dalam soal reklamasi misalnya, sehingga mendapat apresiasi positif publik. Konon, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, yang berprsestasi membenahi dunia kereta api Indonesia dan menolak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan mencabut izin kapal yang beroperasi untuk reklamasi Teluk Jakarta juga sepaket dengan Rizal Ramli dalam pencopotannya. Sehingga pencopotan Ignatius Jonan di Kementerian Perhubungan diiringi dengan deraian air mata para stafnya. Jonan juga dikenal sebagai anak binaan mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan.
Jika mencermati dengan seksama bongkar pasang para Menko dan Menteri yang dinamai reshuffle Jilid II ini terutama dengan masuknya Sri Mulyani ke kabinet bisa dibaca sebagai upaya mendepak Rizal Ramli. Karena saat Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan di kabinet SBY, Rizal Ramli terkenal sangat kritis. Juga jika melihat soal reklamasi di mana Menko Rizal Ramli ditentang keras oleh Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, yang disebut juga sebagai Gubernur Podomoro, akhirnya RR panggilan akrab Rizal Ramli itu pun terpental. Kuat dugaan pencopotan Rizal Ramli ini dikendalikan oleh group pengembang. Kesan juga terbaca Rizal Ramli tidak boleh seperahu dengan Sri Mulyani, mantan Direktur World Bank itu.
Belakangan setelah Luhut Binsar Panjaitan menggantikan Rizal Ramli, mulai terlihat geliatnya untuk mau merevisi kebijakan soal reklamasi. Luhut dikenal sangat mendukung Ahok panggilan akrab Gubernur DKI dalam kasus Sumber Waras dan sekarang duduk di Menko Maratim dan Sumber Daya.
Catatan singkatnya, bongkar pasang dua Menko penting di Kabinet Kerja Jokowi-JK ini masih menyisakan pertanyaan dan opini yang terus berkembang, bahkan Rizal Ramli terkesan sangat terdzalimi sehingga jika kemudian dirinya mendapatkan dukungan dan simpati publik adalah wajar.
MUSLIM ARBI
Pengamat Politik dan Kordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK)
