Terlalu tinggi bagi saya barangkali jika berandai-andai menjadi penguasa negara. Tapi tentu itu bukan sesuatu yang haram bukan? bukankah kata kebanyakan para motivator “mimpi harus setinggi langit?”
Kalau jadi Presiden, misalnya, lantas mau berbuat apa? yang jelas saat jadi Presiden ingin mewujudkan janji-janji kampanyenya untuk mensejahterakan rakyat. Kalau tidak bisa? Tentu saja saya akan mundur.
Tapi bukankah sepertinya semua orang punya “keinginan” ideal seperti itu? Tapi tidak ternyata. Buktinya, tidak semua bisa dan berani maju sebagai Presiden. Saya sendiri merasa belum mampu dan lebih baik hanya sebagai masyarakat biasa yang “tut wuri”, ngikut kebijakan negara atau pemerintah dengan harapan disejahterakan (garis bawah: disejahterakan). Bukan sebaliknya, rakyat yang dituntut mensejahterakan penguasa atau pemerintah.
Jadi jangan pernah paksakan yang tak mampu untuk maju. Atau memaksakan diri; tidak mampu tapi merasa mampu. Pemimpin bukan buat main-main tentunya bukan?
Para Presiden RI yang ada selama ini juga ternyata tidak ada yang mundur karena merasa gagal memimpin, kecuali dimundurkan.
“Ah, paling rakyat sebagian yang tak puas, sehingga ingin suatu rezim diganti.”
Tentu saja alasan itu berdasar. Ketidakpuasan rakyat atas pemimpinnya akan selalu ada hingga akhir jaman. Bahkan ketika zaman Nabi Muhammad Saw, meski tatanan masyarakatnya Madani (adil makmur yang diridhai Allah SWT). Masih saja ada masyarakat yang memaki dan memusuhi beliau.
Mungkin sejarah nasional yang terjentera dalam buku-buku dan aneka referensi belum tentu benar. Sejarah konon bahkan dibuat oleh ‘pemenang’ yang sudah pasti beraroma politik pencitraan.
Namun demikian, setidaknya sebagai manusia beragama, mau tak mau harus meyakini sejarah dalam kitab suci bukan? Sebab tentu saja kepercayaan kepada Tuhan tak lepas dari mempercayai kitab suci.
Misalnya saja, pada zaman dahulu unta adalah barang mewah. Sedang sekarang sepeda motor saja sudah lazim dimiliki masyarakat bawah. Saat unta menjadi barang mewah, pemerintah tentu cukup menyediakan jalan biasa saja, tidak seperti sekarang harus jalan beton dan luas serta berbagai teknologi pengatur lalu lintas, belum lagi polisi lalu lintas dan Dinas Perhubungan.
Ketika unta jadi barang mewah di zaman Nabi, relatif tak ada keluhan soal jalan, angka kecelakaan lalu lintas rendah. Masyarakat juga tidak banyak mengeluh soal harga-harga kebutuhan pokok yang tinggi kian tak terbeli, pekerjaan susah, dan lain sebagainya. Beda dengan sekarang bukan?
Jadi apakah justru kemajuan jaman membuat rakyat semakin susah? Tentu tidak. Harusnya rakyat semakin sejahtera dengan majunya jaman dan peradaban bukan?
Apapun alasannya, ketika kehidupan masyarakat tidak sejahtera (jika dibandingkan dengan era atau zaman sebelumnya), jelas bukti tidak mampunya pemerintah sekarang.
Jadi kalau tidak bisa memimpin seperti Nabi layakkah “di-Malaikat-kan” seolah suci tanpa cela, haram dikritik, dan wajib dicitrakan selalu benar?
Atau sebaiknya kita memang seharusnya tunduk saja? Lebih baik kritik dan bahas soal lain seperti politik lokal jelang Pilkada Ibu Kota, fenomena sosial yang sesungguhnya ‘pengalihan perhatian’ persoalan bangsa? Apakah mengkritisi kebijakan penguasa negara yang efeknya kepada seluruh masyarakat di wilayah RI adalah tabu?
Apakah memang lebih baik salahkan saja kondisi (politik) global yang merupakan bagian dari perubahan zaman? Atau keadaan alam yang berubah misalnya soal kenaikan harga komoditas pangan?
Apa perubahan zaman yang kehendak Tuhan (sunatullah), memang sah saja disalahkan demi me-malaikat-kan Presiden atau pengusa? Begitukah sebaiknya sikap kita sebagai warga negara yang baik?
Wallahua’lam.
IKANG JAKPAR
Penikmat Sastra, tinggal di Yogyakarta
