Suriah berada di ambang kehancuran. Itulah kesan pertama ketika membaca informasi dari “RTArabic,” 18 Mei 2020, bahwa Menteri Kesehatan Suriah, Nizar Yazigi, mengumumkan sanksi yang dijatuhkan terhadap Damaskus oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Hal tersebut pun menghalangi kemampuan sektor kesehatan Suriah untuk menanggapi wabah pandemi Covid-19.
Dalam sebuah pidato yang disampaikan selama sesi ketujuh puluh tiga Majelis Kesehatan Dunia, yang berlanjut di markas besar organisasi ini di Jenewa melalui teknologi video, Yazigi mengindikasikan bahwa petugas kesehatan di negaranya merespons pandemi dengan keberanian dan dalam keadaan luar biasa yang dipaksakan oleh “perang teroris yang telah berlangsung selama lebih dari sembilan tahun. Terkait dengan tindakan ekonomi koersif unilateral.
Yazigi mengatakan, bahwa sementara negara-negara dengan sistem kesehatan dan ekonomi yang kuat menghadapi kesulitan dalam menahan epidemi dan menyelamatkan nyawa, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa terus memberlakukan langkah-langkah paksaan terhadap Suriah dan blokade tidak manusiawi yang menghambat kemampuan sektor kesehatan untuk menanggapi pandemi Covid-19 dan upaya mengamankan peralatan yang diperlukan untuk pencegahan, diagnosis, dan perawatan.”
Menteri Yazigi memperbarui permintaan untuk mengangkat langkah-langkah ini dari negaranya sehingga dapat melindungi keamanan kesehatannya dan kehidupan dan keselamatan warganya dalam berbagai keadaan.
Yazigi juga menyatakan kecaman Damaskus atas desakan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pada “menghalangi dimasukkannya rancangan resolusi sebelum sesi saat ini dalam menanggapi pandemi corona, komitmen yang jelas untuk mengangkat langkah-langkah yang menghambat kemampuan negara-negara target untuk menangani pandemi secara efektif.”
Bahkan ditambahkan: “Status kesehatan orang-orang kami di Palestina dan Golan Suriah yang diduduki, terutama para tahanan di penjara-penjara pendudukan, menjadi perhatian mengingat praktik-praktik brutal terhadap mereka dan pengabaian medis yang disengaja, yang membuat mereka mudah menjadi mangsa pandemi corona dan menyerukan kepada organisasi-organisasi internasional untuk memikul tanggung jawab mereka terhadap mereka.”
Negara-negara di seluruh dunia sekarang mengalami apa yang dinamakan serangan virus corona. Yang terparah sudah tentu wilayah yang dilanda perang, di antaranya Suriah. Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Suriah, pada Senin 30 Maret 2020 memperingatkan Virus Corona baru dapat menjadi bencana baru bagi negara yang dilanda perang itu.
“Corona COVID-19 adalah ancaman besar bagi warga Suriah, dan menuntut perubahan total dalam pola pikir semua pihak mulai sekarang,” ujar Utusan Khusus Geir Pedersen menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB dalam sebuah pertemuan virtual.
Perang di Suriah memang menimbulkan korban jiwa dan pengungsi. Sejak meletusnya konflik pada Maret 2011 sampai dengan April 2013, jumlah korban meninggal saja sudah mencapai 150.000 jiwa. Ada sekitar 4 juta warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal dan tetap bertahan di Suriah sampai sekarang.
Presiden Suriah sekarang adalah Bashar Hafizh al-Assad. Ia adalah presiden yang memegang kekuasaan sejak 17 Juli 2000. Ia juga Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Suriah, Sekretaris Jenderal Partai Arab Sosialis Ba’ats yang berkuasa dan Sekretaris Wilayah cabang partai di Suriah.
Sebetulnya Bashar al-Assad bukan orang yang seharusnya memegang pemerintahan. Awalnya ia dikirim kuliah ke London untuk menjadi dokter mata.
Tetapi kemudian, kakaknya meninggal dan dia dipanggil kembali kembali ke Suriah dan dipersiapkan untuk mengambil alih kekuasaan jika ayahnya meninggal.
Hafez Al-Assad sang ayah, meninggal 10 Juni 2000 pada usia 69 tahun. Dia adalah presiden Suriah untuk tiga kali masa jabatan berturut-turut, dan kemudian digantikan anaknya, Bashar Al-Assad yang menjabat sejak tahun 2000 hingga saat ini.
Al-Assad berasal dari keluarga Alawite yang merupakan cabang Syiah. Hafez bergabung dalam Angkatan Udara Suriah dan merupakan anggota pendiri Partai Ba’ath. Dia mempunyai posisi yang menguntungkan pada kudeta di Suriah tahun 1966, sehingga kemudian menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Dalam perlawanan terhadap Israel, Hafez terlibat dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967, dan juga disebut-sebut terlibat peristiwa September Hitam, ketika Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dengan dukungan Suriah mencoba menggulingkan Raja Hussein bin Talal dari Yordania.
Hafez Al-Assad menjadi Presiden pada Februari 1971, dan dia berkuasa sampai tahun Juni 2000. Kekuasaannya yang lebih dari 30 tahun menjadikan dia satu tokoh yang paling berpengaruh di Timur Tengah.
Haffez Al-Assad menjadi kekuatan penting dalam politik di dalam negerinya dan kawasan Timur Tengah yang panas. Dia bahkan pernah menentang mayoritas negara-negara Arab ketika Suriah berpihak kepada Iran dalam Perang Iran-Irak (1980-1988). Demikian juga Suriah menunjukkan diri dengan kritik pada Irak selama Perang Teluk pertama tahun 1991. Sikap ini memang dihargai Amerika Serikat ketika itu.
Hafez yang memiliki mesin politik partai Ba’ath, justru bertentangan dengan Irak di bawah Saddam Hussein yang juga didukung dengan mesin politik Partai Ba’ath. Partai ini sama-sama mengagungkan Nasionalisme dan Sosialisme Arab. Namun Hafez dan partainya memiliki konflik panjang dengan presiden Saddam Hussein dan Partai Ba’ath di Irak.
Hafez sempat mengambil sikap moderat pada tahun-tahun terakhir pemerintahannya dan mendapatkan kembali sebagian Dataran Tinggi Golan. Namun demikian Suriah belum pernah membuat persetujuan damai dengan Israel, seperti halnya Mesir. Sehingga sampai sekarang banyak wilayahnya masih dikuasai Israel.
Kini, di tengah ancaman pandemi Covid-19 ditambah perang saudara di dalam negeri serta blokade dari Amerika Serikat dan Eropa, mampukah pemerintahan Bashar Al-Assaad sang putra Hafez bertahan?
DASMAN DJAMALUDDIN
Sejarawan dan Jurnalis Senior
