Kunjungan Prabowo ke AS Dijadikan Senjata Politik oleh Partai Demokrat

71
ilustrasi. (foto: istimewa)

 

Di masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Bill Clinton (20 Januari 1993-20 Januari 2001), tepatnya di tahun 2000, sebuah laporan harian “New York Times” mengatakan, Departemen Luar Negeri AS menolak visa Prabowo Subianto yang pangkat terakhirnya di militer adalah letnan jenderal itu, untuk menghadiri wisuda anaknya di Boston.

Namun, pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo ditolak. Di samping itu ada beberapa Jenderal Indonesia yang ditolak masuk ke AS.

Dua puluh tahun lamanya Prabowo Subianto tidak diizinkan memasuki wilayah AS dan larangan tersebut dicabut, karena Prabowo sekarang datang ke AS sebagai Kabinet Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yaitu sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI). Apalagi kedatangan Prabowo adalah untuk membeli pesawat tempur bekas. Bekas? Iya, karena Prabowo menganggap pembelian pesawat tempur baru sangat mahal.

Larangan kepada Prabowo Subianto masuk ke AS dimulai di masa AS diperintah oleh Presiden George Herbert Walker Bush (20 Januari 1989-20 Januari 1993), Presiden Bill Clinton (20 Januari 1993-20 Januari 2001), Presiden George Walker Bush/ anak Presiden George Herbert Walker Bush (2001-2009) dan Presiden Barack Obama (2009-2017). Tetapi di masa Presiden Donald Trump yang menjadi Presiden AS sejak 2017, Prabowo Subianto diizinkan masuk ke AS.

Hingga 19 Oktober 2020, Menhan RI berada di AS. Kedua pemerintahan merencanakan untuk membicarakan berbagai hal, termasuk kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dan AS.

Kunjungan Prabowo tersebut sudah tentu mengundang kritikan tajam dari senator asal Vermont, Patrick Leahy.

Laman resmi www.leahy.senate.gov memberitakan, tentang kritikan Leahy pada Jumat, 16 Oktober 2020.

Sebagaimana dikutip dari laman tersebut, Patrick Leahy mengatakan, Prabowo sebelumnya terlibat dalam pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) di Timor Timur.

“Dan menurut hukum kami, dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke negara ini,” kata Leahy.

Patrick Leahy menilai keputusan Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo memberi visa pada Prabowo telah menunjukkan kalau ‘law and order’ adalah slogan kosong yang mengabaikan keadilan.

“Departemen Luar Negeri harus menerapkan hukum dan menolak visanya, dan Pentagon harus menegaskan kembali komitmennya terhadap aturan hukum,” ujar Leahy.

Di AS, Indonesia berencana membeli delapan unit pesawat MV-22 Block C Osprey buatan AS. Pesawat itu merupakan hasil pengembangan Boeing dengan Bell Helicopter.

Pernyataan Prabowo yang Mengundang Reaksi

Belum jelas, apakah kunjungan Menhan RI ke AS, juga ada kaitannya atau tidak untuk menjelaskan pernyataannya mengenai penyebab terjadinya aksi kerusuhan tenaga kerja di Indonesia.

Prabowo baru-baru ini menyebut jika ada pihak asing yang menunggangi demo penolakan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta kerja, sehingga terjadi kerusuhan.

“Saya ga yakin pemuda atau mahasiswa melakukan kerusuhan. Ini pasti anasir yang dibiayai asing. Ga mungkin seorang patriot membakar milik rakyat. Kalau mau demo silahkan demokrasi itu boleh demo, masa bakar milik rakyat. Jadi kalau sudah begitu kita harus sangat waspada,” kata Prabowo dalam sebuah wawancara yang dirilis DPP Partai Gerindra.

Lebih tepatnya, apakah Menhan RI Prabowo Subianto setibanya di tanah air nanti akan menjelaskan siapa pihak asing tersebut?

 

DASMAN DJAMALUDDIN

Wartawan dan Sejarawan Senior