Kuasa Hukum PT KKI Laporkan Oknum Penyidik Polda Sumut ke Propam Mabes Polri

65
Surat Laporan Direktur Utama PT Kawasan Kurma Indonesia (KKI), Hendri atas oknum penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut kepada Kadiv Propam Mabes Polri, Jakarta, Rabu (9/9/2020). (foto: anhar)

 

JAKARTA – Kuasa hukum Direktur Utama (Dirut) PT Kawasan Kurma Indonesia (KKI) Hendri, Iskandar Halim SH MH, melaporkan oknum penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara ke Kadiv Propam Mabes POLRI, hari ini, Rabu (9/9/2020).

Berdasarkan laporan SPSP 2/2463/IX/2020/ Bagyanduan, melaporkan Kasubdit II Ditkrimsus AKBP Josua AM Tampubolon, Kanit 4 Subdit II Ditkrimsus dan Banit 4 Subdit II Ditkrimsus Bripka Suprianto di Polda Sumatra. Laporan itu, berdasarkan atas dugaan ketidak Profesionalan yang telah dilakukan oleh oknum penyidik Polda Sumut tersebut.

“Pengaduan ini di sampaikan dan mohon kepada Kadiv Propam Polri untuk dapat sekaligus memberikan perlindungan Hukum terhadap Klien kami PT Kawasan Kurma Indonesia,” kata Iskandar Halim.

Iskandar meminta, Kadiv Propam Polri menindak lanjuti laporan kami, agar oknum penyelidik dapat diberikan sangsi demi tegaknya Supremasi Hukum di Negara Republik Indonesia ini, sesuai dengan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 dan Peraturan Kapolri tentang managemen Penyelidikan dan Penyidikan sesuai KUHP serta ketentuan hukum yang berlaku lainnya.

“Dalam Pasal 3 huruf (c) PP. No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,” kata Iskandar Halim.

Halim menuturkan, berdasarkan ketentuan ini, maka anggota Polri tidak diperbolehkan melakukan setiap perbuatan yang dapat mengurangi kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 5 menyatakan, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: (a) melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kkehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (d) bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara.

Dan Pasal 6 menyatakan: Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang: (q) menyalah gunakan wewenang.

“Bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia – (Div Propram) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI yang disingkat Div Propam POLRI sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus POLRI di tingkat Markas Besar yang berada langsung dibawah Kapolri,” ucap Iskandar.

Iskandar mengatakan, tugas Div Propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/pns POLRI, yang dalam struktur organisasi dan tata cara kerjanya.Propam terdiri dari 3 (tiga) bidang fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut Pusat/Pus (Pus Paminal, Pus Bin Prof dan Pus Provost): Fungsi pertanggung jawaban profesi dipertanggung jawabkan kepada PusBinProf.

Fungsi Pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI dipertanggung jawabkan kepada PusPaminal. Fungsi Provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan POLRI dipertanggungjawabkan kepada PusProvos.

(anhar/bti)