SURABAYA – Pengamat politik senior Muslim Arbi menyatakan patut diduga jika KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah melakukan perlindungan koruptor dan melindungi perbuatan porupsi. Ini akan semakin kuat dugaan ke arah tersebut menurut Arbi apbila KPK tidak meningkatkan status kasus Sumber Waras dari penyelidikan ke penyidikan.
“Tindakan KPK itu punya konsekuensi hukum dan politik. Komisioner KPK patut dilaporkan publik pegiat anti korupsi ke Bareskrim Polri dan konsekuensi poitiknya adalah permintan rekomendasi Komisi III DPR untuk memecat komisioner yang bertindak melawan UU KPK dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai komisioner lembaga anti korupsi,” papar Muslim Arbi kepada redaksi, Selasa (14/6/2016).
Menurut Arbi, pertimbangan dan desakan tersebut mengacu pada hasil audit BPK sebagai lembaga yang paling kredibel dan sesuai dengan konstitusi dan UU untuk melakukan audit. Bagi tokoh yang juga merupakan Kordinator GALAK (Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi) ini, audit investigasi yang dilakukan oleh BPK sesuai permintaan KPK era kepemimpinan Taufikurrahman Ruki.
“Ini permintaan KPK juga dan hasilnya jelas. Publik sudah mengetahui bahwa unsur kerugian negara dan perbuatan korupsi di kasus pembelian lahan Sumber Waras itu sangat jelas dan terang benderang,” tegas Arbi.
Oleh karenanya, bagi Arbi apabila hari ini di depan Komisi III DPR, komisioner punya kesimpulan lain, maka patut diduga KPK tidak mennaati UU KPK sebagai payung hukumnya dan melawan opini publik. Jadi wajar apabila publik berasumsi bahwa KPK tidak profesional dalam bertugas sehingga pantas diganti.
“Publik pastinya akan memonitor dengan serius dan seksama pengwasan Komisi III DPR terhadap KPK pada pertemuan hari ini, sehingga tidak ada deal kasus Sumber Waras antara DPR dan KPK dalam hal ini,” ujar Arbi.
Kecurigaan Arbi tersebut cukup beralasan mengingat partai politik asal pimpinan Komisi III DPR dan Ketua DPR sudah merapat ke istana.
“Secara samar terlihat adanya perlindungan dari Istana dalam kasus Sumber Waras ini. Ini yang mesti diperhatikan dan dikawal secara seksama oleh publik,” pungkasnya.
(bus/bti)
