Senjata itu akhirnya memakan korban. Randi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari tewas tertembus timah panas. Polisi telah merenggut nyawanya. Sontak sore itu wajah gerakan mahasiswa Indonesia berduka. Selang beberapa jam kemudian, M. Yusuf Kardawi, seorang mahasiswa di kampus yang sama mengalami nasib serupa. Yusuf tewas akibat besetan benda tajam yang dilecutkan kepada dirinya kala melakukan aksi demonstrasi tolak rancangan KUHP dan revisi UU-KPK di Kendari, kemarin sore (26/9/2019). Kedua mahasiswa itu gugur sebagai martir.
Peristiwa 26 September 2019 boleh jadi merupakan tonggak yang mempercepat akumulasi resistensi mahasiswa terhadap kekuasaan Jokowi. Segera selepas DPR mensahkan revisi UU-KPK dan mengagendakan pembahasan rancangan KUHP dalam Paripurna pekan kemarin itu, rezim Jokowi menggilas kelompok yang dianggap menolak. Utamanya mahasiswa. Perlakukan aparat keamanan yang tidak manusiawi terhadap mahasiswa bergemuruh menolak kehadiran aparat yang bertindak represif terhadap mereka. Tak cuma itu. Bersama kelompok masyarakat lain terutama pelajar STM, mereka sebetulnya gerah melihat Jokowi yang mulai otoriter dan represif. Tak seperti biasanya, Jokowi mulai memainkan kartu kekerasan dalam menindak kelompok yang berbeda haluan. Di penghujung periode pertama kekuasaannya, Jokowi yang boleh dibilang masih “balita” pelan-pelan mulai menampakkan wajah tak ramah. Terutama melalui aksi intelejen memberangus oposisi dan gencar melakukan politik belah bambu.
Sedianya gerakan mahasiswa 2019 yang diproklamirkan di tengah hiruk pikuk aksi serentak di 17 kota, 25 September 2019 selepas mereka tidur panjang, semula hanya dimaksudkan sebagai moral force tanpa sedikitpun menyentuh kekuasaan Presiden. Mereka hanya hendak mengawal para wakil rakyat agar tak gegabah dalam mensahkan Undang-Undang yang akibatnya punya konsekuensi serius di masa depan. Dua rancangan UU itu dinilai banyak mengekang kebebasan privat, meringankan hukuman penjara bagi koruptor, dan membuka celah intervensi Negara bagi kehidupan privat. Semua itu dinilai akan membreidel kehidupan mereka kelak, Mereka sadar 10-20 tahun ke depan, mereka akan tampil sebagai penerus kepemimpinan. Mereka tak ingin masa depannya dibajak, Kesadaran inilah yang kemudian memunculkan gerakan Gejayan Memanggil dan berikutnya diikuti oleh aksi-aksi besar di 17 kota seantero Republik ini. Tak cuma civitas academi, aksi mereka juga mendapat restu dari orang tua mereka. Tak salah bila seorang activist senior panutan sempat berujar, “telah lahir gerakan mahasiswa milenial 2019”.
Aksi demonstrasi 25 September 2019 merupakan puncak protes sekaligus kebangkitan mahasiswa mileneal itu ternyata berakhir tragis. Beberapa kota ketika aksi demonstrasi berlangsung damai, aparat keamanan melakukan provokasi dan tindakan represif terhadap mereka. Tak ada perlawanan berarti dari mahasiswa. Tindakan represif itu rupanya terus dilanjutkan dalam penanganan aksi-aksi demonstrasi pada hari-hari berikutnya. Puncaknya, Randi dan M. Yusuf Kardawi menjadi kado pahit bagi gerakan mahasiswa milenial. Mereka berdua mati akibat perlakuan kasar dan represif aparat keamanan yang semestinya menjaga aksi-aksi mereka dengan penuh kesabaran dan penghormatan terhadap HAM. Atas nama stabilitas, tindakan represif boleh jadi dilakukan untuk menopang kekuasaan Jokowi dalam hari-hari lima tahun ke depan. Kekuasaan yang semula dinilai berwajah santun ternyata menyimpan bara kekereasan. Tak hanya dalam kasus aksi-aksi mahasiswa kemarin saja tindakan represif berlangsung. Beberapa kasus dalam suasana Pemilu, tindakan represif sudah mulai dilakukan. Sebut saja, peristiwa rusuh 21-22 Mei 2019 ratusan warga sipil hilang dan puluhan diantaranya meninggal diterjang timah panas.
Tentu kita tak berharap tindakan represif itu langgeng digunakan dalam aksi-aksi mahasiswa ke depan. Randi dan M. Yusuf Kardawi adalah martir pertama bagi gerakan milenial. Kematiannya akan menjadi inspirasi perlawanan baru dan menjadi rusuh politik pertama dalam sejarah pergerakan mahasiswa milenial pada era Jokowi. Semestinya menjadi peringatan dini dan bahan evaluasi tentang buruknya pemerintah yang menutup telinga dari suara publik. Saluran politik yang disumbat dengan pendekatan represif hanya akan membuat gelombang perlawanan kekuatan warga sipil yang lebih besar yang kapanpun akan meletup dalam bentuk lain; amuk, rusuh, dan amarah publik yang tak terduga sebelumnya. Intrik politik dari lingkar dalam kekuasaan yang tak mampu terselesaikan secara terbuka akan melahirkan aksi main tikam belakang sejatinya menjadi penyebab semua itu.
Karena itu, reformasi politik 1998 adalah berkah yang tak boleh kita ingkari. Korupsi adalah komitmen bersama segenap bangsa yang mesti dilawan dengan tegas dan ketat. Sengkarut ekonomi dan politik tak dengan sendirinya pupus kendati pemberantasan korupsi diketatkan. Tapi dengan demokrasi, sebuah persoalan bangsa bisa diatasi dan diselesaikan melalui mekanisme terbuka, adil dan penghormatan terhadap HAM. Dalam demokrasi, kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat bukan sebagai penghalang melainkan sebagai penyeimbang dan alat koreksi. Oleh sebab itu, siapapun yang berkuasa hari ini jangan pernah bermimpi untuk mengembalikan Indonesia ke masa lalu. Jangan pernah membunuh demokrasi dengan timah panas sebagai alat represif. Budayakan bangsa ini menyelesaikan setiap perbedaan pendapat dengan dialog. Bangsa ini butuh tokoh-tokoh muda kritis berintegritas untuk menyampaikan pesan kebangsaan untuk menuntaskan pekerjaan rumah reformasi yang belum tersentuh dan terselesaikan.
Selamat jalan Randi dan M. Yusuf Kardawi, semoga kepergian kalian khusnul khotimah.
ANDI W. SYAHPUTRA
Direktur Eksekutif Government Watch (GOWA), Aktivis Mahasiswa 98
