Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang peta oligarki atau gurita komplotan saudagar dan taipan yang menguasai, mengendalikan dan mencengkeram dari hulu hingga hilir pemerintahan Joko-Kalla, alangkah baiknya kita mengetahui modus yang sering digunakan para saudagar dan taipan untuk merampok, terutama memanfaatkan situasi krisis.
Tentu masih segar di ingatan kita tentang perampokan ribuan triliun menggunakan mekanisme BLBI dengan memanfaatkan situasi krisis moneter (1997-1998). Demikian juga perampokan menggunakan mekanisme bailout terhadap Bank Century yang memanfaatkan situasi krisis keuangan global (2008).
“Krisis bagi sebagian kelompok masyarakat adalah musibah. Namun, bagi para saudagar dan taipan, krisis bisa saja di-‘create’ menjadi peluang untuk tujuan melakukan perampokan yang lebih besar“.
Situasi krisis keuangan adalah peluang untuk merampok bank atau memangsa aset yang bangkrut. Situasi krisis sembako adalah peluang merampok melalui mekanisme impor. Demikian juga situasi krisis listrik dan krisis infrastruktur dapat dimanfaatkan oleh para saudagar dan taipan untuk merampok dalam berbagai skema.
Situasi krisis memang menciptakan kemudahan untuk merampok, karena melahirkan keadaan amburadul tanpa sistem dan tanpa kepemimpinan. Atas nama situasi krisis dan keadaan darurat, pemerintah yang dikuasai para saudagar dan taipan mempunyai alasan untuk menabrak berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku.
Sebagai contoh dari kasus tersebut adalah surat edaran yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo kepada seluruh penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) untuk tidak mempidanakan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat hingga daerah. Demikian juga intervensi terhadap penegakan hukum yg disampaikan secara lisan oleh Wapres Jusuf Kalla kepada Bareskrim Polri untuk mengubah Pidana korupsi di Pelindo II menjadi kasus perdata.
Merampok Melalui Kreasi Berbagai Skema Proyek
Satu tahun pemerintahan Joko-Kalla telah terbukti digerakan tanpa konsepsi dan strategi pembangunan, yang mencakup pembangunan aspek lahir dan batin. Tak ada konsepsi yang visioner dan kompatibel untuk menggerakan pembangunan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan pertahanan keamanan menuju tercapainya tujuan bernegara.
Di era Orde Baru yg pernah kita tentang saja dibangun di atas sebuah landasan “konsepsi dan strategi pembangunan” yang bisa kita baca di dalam buku Akselerasi 25 Tahun Pembangunan karya Ali Moertopo.
Konsepsi dan strategi pembangunan diperlukan untuk memberi landasan ideologis, serta membingkai secara konstitusional setiap program dan projek untuk menuju pada tujuan bernegara yang digariskan di dalam Pembukaan UUD 1945.
Pemerintahan yang dijalankan tanpa landasan sistem negara yang kuat, tanpa sebuah strategi dan konsepsi, pasti dimanfaatkan oleh komplotan saudagar yang duduk di dalam struktur pemerintahan maupun komplotan taipan yang ada di luar pemerintahan, untuk melakukan perampokan melalui meng-create berbagai skema proyek untuk membesarkan perusahaan pribadinya.
Sebagai contoh Pemerintahan Joko-Kalla digerakkan tanpa konsepsi pembangunan adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang melibatkan investasi dari dua negara besar, China dan Jepang. Bayangkan, sebuah proyek yang telah melewati fase perencanaan hingga proses tender, namun tiba-tiba dibatalkan oleh Presiden Joko. Demikian juga projek pembangkit listrik 35.000 MW yang dimotori oleh saudagar Jusuf Kalla tanpa terlebih dahulu mengevaluasi projek pembangkit listrik 10.000 MW yang menuai banyak masalah di sejumlah daerah.
Dua contoh kasus tersebut menggambarkan bagaimana para saudagar dan taipan nasional yang bekerjasama dengan investor asing meng-create berbagai skema proyek yang ditujukan semata untuk merampok dan membesarkan perusahaannya.
(bersambung)
HARIS RUSLY
Aktivis Petisi 1928
