Suara Nahdlatul Ulama (NU) pecah. Itu dari dulu. Sebab, NU bukan partai politik (parpol), tapi ormas. Konsentrasi NU bukan di politik, kendati tak abai terhadap dinamika perkembangan politik. NU punya khittah sebagai ormas yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Khususnya pendidikan pesantren.
Jika ada pihak yang menyeret NU ke politik, itu oknum. Tak ada kaitannya dengan keputusan organisasi, karena NU punya khittah non partisan.
Perseteruan, bahasa pesantrennya ‘khilafiyah” antara oknum dengan sejumlah ulama NU penyelamat khittah terus terjadi terkait dengan pilihan politik di pilpres 2019. Dinamikanya makin keras ketika KH. Ma’ruf Amin, mantan Rais ‘Am Pengurus Besar NU (PBNU) ini didaulat menjadi calon wakil presiden (cawapres).
Jika anatomi suara warga NU dibedah, maka akan ditemukan empat kelompok. Pertama, kelompok “die hard“. Kelompok fanatik. Kelompok ini punya prinsip pokoknya pilih kader NU. Dalil dan argumentasi belakangan. Gampang dibuat. Yang penting kader NU. Itu harga mati. No dialogue, no negotiation.
Kedua, kelompok anti Joko Widodo (Jokowi). Yang penting “Asal Bukan Jokowi (ABJ)”. Kelompok ini kecewa terhadap KH. Ma’ruf Amin yang dianggapnya menyeberang. Kok menyeberang? KH. Ma’ruf Amin yang membuat fatwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah menista kitab Suci Al-Quran. Kelompok ini yakin, Jokowi berada di belakang Ahok. Jokowi back up total Ahok untuk jadi gubernur DKI Jakarta.
Ketiga, kelompok rasional. Kelompok ini tidak fanatik kepada KH. Ma’ruf Amin maupun NU sebagai ormas. Tapi juga tidak anti Jokowi. Mereka bersikap rasional. Mana yang terbaik sebagai calon pemimpin bangsa menurut ukuran mereka, maka akan dipilihnya.
Keempat, kelompok yang ingin menyelamatkan khittah NU. Bahkan 90 ulama dan cucu pendiri NU telah berkumpul di kediaman K.H. Hasib Wahab Chasbullah Tambak Beras Jombang Jawa Timur untuk mendirikan Komite Khittah (Tribun.News.com 14/11/2018). Mereka menganggap, ada sejumlah oknum NU yang berupaya menarik NU ke politik praktis. Bagi mereka, ini menodai khittah NU. Para oknum inilah yang selama ini berpotensi menjadi sumber benturan internal warga NU, dan antara warga NU dengan ormas lain. Karenanya, NU mesti diselamatkan. Apalagi mereka sadar, NU struktural saat ini sangat mesra dengan Partai kebangkitan Bangsa (PKB). PKB dan oknum di NU struktural telah mendeklarasi untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf. Untuk menghindari dampak yang lebih buruk bagi NU, kelompok ini menuntut PBNU menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa (MLB).
Empat kelompok di atas relatif bisa dipetakan suaranya. Namun, ada dinamika baru ketika KH. Ma’ruf Amin dikabarkan sakit. Kakinya terkilir, sehingga tak bisa turun untuk kampanye. Erick Thohir, ketua timses Jokowi-Ma’ruf menyindir halus Ma’ruf Amin. Ia menyatakan bahwa stagnasi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf karena Abah (panggilan Ma’ruf Amin) belum kampanye. (Merdeka.com 7/12/2018). Mungkin tepatnya bukan stagnasi, tapi erosi. Karena beberapa bulan ini elektabilitas Jokowi-Ma’ruf disinyalir turun.
Selain Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) juga meminta KH. Ma’ruf Amin segera turun dan ikut kampanye. (Tribun.com 9/12/2018). Bukannya LBP masih aktif sebagai menteri? Emang boleh kampanye? Ini soal lain.
Desakan kedua tokoh penting di kubu Jokowi kepada KH. Ma’ruf Amin ini bisa dipahami mengingat elektabilitas Jokowi disinyalir terus turun. Sementara elektabilitas Prabowo-Sandi merangkak naik. Terutama pasca Reuni 212, diprediksi elektabilitas Prabowo-Sandi makin rapat jaraknya dengan Jokowi-Ma’ruf. Ada semacam “kepanikan” dari kubu Jokowi menghadapi militansi umat Islam yang mendukung Prabowo-Sandi. Maka, sangat wajar jika kubu Jokowi berharap KH. Ma’ruf Amin membendungnya. Karena, hanya KH. Ma’ruf Amin satu-satunya yang diharapkan bisa menahan laju pergerakan umat Islam.
Tapi, satu hal yang tim Jokowi lupa, bahwa KH. Ma’ruf Amin adalah sesepuh dan seorang ulama besar. Desakan Erick Thohir maupun LBP kepada Ma’ruf Amin di saat istirahat sakit (terkilir) dianggap oleh sejumlah pihak, terutama dari kalangan Nahdliyin kurang patut.
Sikap LBP dan Erick Thohir kepada KH. Ma’ruf Amin bisa dianggap sebagai tekanan yang tidak seharusnya dilakukan. Hal ini berpotensi mengganggu psikologi warga NU. Jika ini terjadi, maka dapat menggerus elektabilitas Jokowi-Ma’ruf dari kalangan NU. Pendukung fanatik KH. Ma’ruf Amin bisa hengkang. Sementara warga Nahdliyin yang ingin ganti presiden akan mengatakan: nah loh… Jusuf Kalla yang kuat dan berani saja tak banyak bisa berbuat apa-apa, apalagi Kiyai Ma’ruf?
Dalam tradisi NU, ada tiga hal yang dianggap “sakral”. Pertama, organisasi NU. Kedua, ajaran dan ritual NU. Ketiga, ulama NU. Bagi pihak luar, hati-hati jika bersinggungan dengan tiga hal ini. Sangat sensitif.
Masih ingat peristiwa ketika pengacara Ahok mencecar KH. Ma’ruf Amin di persidangan? Dianggap tak patut, maka muncul berbagai reaksi dari kalangan Nahdliyin. Termasuk dari Ulil Abshar Abdalla, tokoh muda NU yang dikenal liberal. Dan malam harinya, LBP buru-buru ke rumah KH. Ma’ruf Amin. Tentu untuk meredakan gejolak. Hal ini seolah menegaskan adanya keberpihakan penguasa kepada Ahok.
Sikap Erick Thohir dan LBP kepada KH. Ma’ruf Amin yang oleh sebagian pihak dipersepsi sebagai tekanan berpotensi menggerus dukungan Jokowi dari kalangan NU. Apalagi sebelumnya, muncul rumor posisi KH. Ma’ruf Amin sebagai cawapres berpeluang diganti. Jika situasi ini tak segera disikapi dengan cerdas dan arif, maka suara NU bisa goyang dan akan semakin mengancam elektabilitas Jokowi-Ma’ruf.
Jakarta, 14 Desember 2018
TONY ROSYID
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
