Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menganggap perjalanannya ke “Tembok Ratapan,” yang berada di kota Jerusalem yang dikuasai Israel sebagai perjalanan bersejarah. Setelah itu, dunia dikejutkan dimana ia mendeklarasikan Jerusalem sebagai ibukota Israel. Dalam kenyataannya, Donald Trump telah membuat sejarah kelam bagi penduduk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Usaha perdamaian antara Palestina-Israel, atau lebih mendekatkan ke arah kemerdekaan bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat, kembali menjadi mentah setelah Donald Trump memperlihatkan sikap tidak seperti Presiden AS sebelumnya. Memang benar bahwa pendeklarasian ini sudah disetujui Kongres AS dan para Presiden AS sebelumnya yang selalu menunda kapan harus melakukannya.
Saya melihat ini merupakan skenario besar dari AS dan Inggris untuk memberi peluang lebih besar kepada penduduk Yahudi memiliki tanah air sendiri meski untuk mendirikan sebuah negara, penduduk Yahudi mengambil secara tidak sah tanah Palestina. Itu sudah terlihat sejak Abad VII, ketika bangsa Arab menguasai wilayah yang dikuasai Yahudi. Bangsa Seljuk dan Ottoman mendudukinya mulai Abad XI. Akibatnya kelompok Yahudi lebih banyak masuk ke wilayah Palestina yand dulunya memiliki wilayah sangat luas.
Setelah Perang Dunia II, bangsa Arab Palestina memperoleh perlakuan tidak adil dari negara pemenang perang, khususnya AS dan Inggris. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 181 tanggal 29 November 1947, wilayah Palestina yang luas itu dipecah menjadi tiga bagian. Kaum Yahudi memperoleh 56 persen dari seluruh wilayah Palestina. Inilah yang dikatakan perampasan wilayah Palestina itu. Kemudian Arab Palestina si pemilik wilayah, malah memperoleh 42 persen. Dua persen lagi, termasuk kota tua Jerusalem masuk dalam pengawasan internasional.
Saya semakin tidak paham dengan pembagian wilayah oleh PBB ini. Sangat tidak adil. Penduduk Palestina yang awalnya memiliki wilayah sangat luas, ternyata oleh PBB diberikan jatah secara tidak adil. Sekarang wilayah dua persennya lagi termasuk Jerusalem diakui Presiden Donald Trump sebagai ibukota Israel. Setelah merdeka tahun 1948, Israel malah terus memperluas wilayahnya dengan mendirikan pemukiman baru ilegal untuk penduduk Yahudi di wilayah Palestina. Bayangkan, hal itu terus terjadi sejak 1948 hingga sekarang. Adalah wajar jika wilayah Arab Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza pun ada dalam pengawasan Israel.
Buktinya, ketika Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno LP Marsudi tahun lalu ingin pergi ke Tepi Barat dari Yordania, Israel tidak mengizinkan. Kita pun bertanya-tanya mengapa Israel melarang? Bukankah itu wilayah Palestina?
Tentang Jerusalem sebagai ibukota Israel pun demikian. Pernyataan Donald Trump lebih berat mengikuti lobi Yahudi di AS. Boleh jadi sebagaimana diperlihatkan kepada dunia baru-baru ini, AS selalu menggunakan hak vetonya jika kepentingannya terganggu. Bagaimana dunia bisa adil jika hanya lima negara yang memilikinya dan kemudian melakukan hal yang bertentangan dengan Piagam PBB itu sendiri? Dan kini, dunia dipaksa mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel dengan penyokong utama salah satu negara pemilik hak veto di PBB. Manipulasi sejarah pun terjadi dengan bantuan kekuasaan.
DASMAN DJAMALUDDIN
Wartawan, Penulis dan Sejarawan Senior
