JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan kenaikan cukai rokok sebesar 17 persen pada 2021. Penetapan tersebut dinilai positif dan patut diapresiasi.
Namun, pada sepekan terakhir beredar informasi bahwa rencana tersebut akan dibatalkan khususnya untuk kategori Sigaret Kretek Tangan (SKT).
“Jika pembatalan itu benar dilakukan, ini menjadi hal yang sangat mengecewakan dan kontraproduktif. Boleh dibilang pembatalan itu sebagai sebuah antiklimaks terhadap perlindungan konsumen, perlindungan pada anak-anak dan secara keseluruhan bentuk antiklimaks pada kesehatan publik,” ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan persnya kepada media, Rabu (9/12/2020).
YLKI menambahkan bahwa pembatalan kenaikan cukai pada kategori SKT, akan memudahkan akses pembelian rokok pada anak-anak dan remaja.
“Padahal prevalensi merokok pada anak-anak saat ini sudah mencapai 9,1 persen (Riskesdas 2018), jauh melewati target RPJMN 2020 yang hanya 5 persen saja. Pembatalan itu juga memerosotkan perlindungan pada konsumen baik pada perokok dan atau calon perokok,” imbuh Tulus.
Menurut Tulus, klaim bahwa kenaikan cukai rokok akan melemahkan petani tembakau, adalah tidak relevan dan berpotensi mengandung hoax. Pasalnya, menurut Tulus, keberadan petani tembakau justru terancam oleh importasi daun tembakau yang sangat signifikan yang dilakukan oleh industri rokok besar.
“Ini yang seharusnya diatur dan dilarang oleh pemerintah, bukan membatalkan kenaikan cukai,” tegasnya.
YLKI menilai pemerintah tidak konsisten, apalagi Menteri Keseharan dinilai lemah dalam menyikapi rencana mengamandemen PP Nomor 109 Tahun 2012. Menurut Tulus, jika pembatalan kenaikan cukai itu dilakukan begitu pun jika amandemen PP Nomor 109 Tahun 2012 gagal, pemerintah dinilai telah berkomplot dengan industri rokok.
“Bagaimana mau mewujudkan generasi emas jika mereka terserimpung oleh candu rokok akibat murahnya harga rokok, masifnya iklan dan promosi rokok plus peringatan kesehatan yang masih minimalis?” pungkas Tulus secara retoris.
(bm/bti)
