JAKARTA – Perundingan terkait batas darat antara Indonesia dan Timor Leste masih terus begulir. Kesepakatan yang pernah disampaikan akan selesai pada akhir 2015 itu, ternyata belum rampung.
Juru Bicara Kemenlu RI, Armanatha Christiawan Nasir mengatakan saat ini tim gabungan kedua negara sedang melakukan survei. Tujuannya yakni memastikan dampak kesepakatan perbatasan terhadap masyarakat adat di sekitar wilayah itu.
“Perkembangannya sekarang sedang diadakan Joint Field Survey, untuk bertemu masyarakat adat yang tinggal dan memiliki hak ulayat atas wilayah unresolved segments (segmen batas darat yang belum selesai),” ujarnya kepada wartawan, Senin (18/1/2016).
Sebagai informasi, perundingan tentang perbatasan ini sempat memanas. Pasalnya, pada 2008 dan 2012, Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) membuat bangunan permanen di daerah yang belum tuntas hak kepemilikannya. Kemenlu RI sendiri, lanjut pria yang akrab dipanggil Tata itu, telah konsisten menyikapi hal tersebut melalui perwakilan Indonesia di RDTL.
Tata mengungkapkan pihaknya sudah memprotes pemerintah Timor Leste untuk menghentikan pembangunan tersebut. Setidaknya, sampai proses perundingan atau delineasi tersebut selesai. “Pembangunan sudah dihentikan,” imbuhnya.
Pada 2015, perundingan soal batas darat ini ditargetkan selesai pada akhir Desember. Duta Besar Indonesia di Timor Leste, Primanto Hendrasmoro bahkan mengklaim permasalahan perbatasan tersebut, hanya tinggal 2% lagi. Namun hingga awal 2016 ini masalah perbatasan tersebut masih berkutat di perundingan, terutama yang berkaitan dengan masyarakat adat.
(msa/bti)
