Kasus Sumber Waras dan Reklamasi Dinilai Sulitkan Posisi KPK

ilustrasi. (foto: aktual.com)

ilustrasi. (foto: aktual.com)

JAKARTA – Dua kasus besar yakni dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) dan dugaan suap terkait reklamasi Teluk jakarta yang kini tengah ditangani KPK dinilai ibarat makan buah simalakama, jika dimakan maka “ibu” mati dan jika tidak dimakan berdampak “bapak” yang mati. Demikian disampaikan pengamat politik Jakarta, Sugiyanto Emik.

Menurut Sugiyanto, jika komisi anti-rasuah itu membongkar tuntas dua kasus besar tersebut maka dapat dipastikan akan menyeret nama-nama besar dan orang-orang penting di negeri ini yang diduga ada dibalik kasus yang menghebohkan publik.

“Mereka itu baik secara langsung ataupun tidak berpengaruh menentukan kebijakan negara tercinta ini. Namun bila KPK menanganinya tidak tuntas juga akan mematikan citra KPK itu sendiri,” ujar Sugiyanto Emik kepada cakrawarta.com, Selasa (5/4/2016).

Dua kasus itu dimaksud bagi pria yang akrab disapa SGY itu menyangkut kebijakan mantan Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta saat ini. Menurutnya, boleh jadi dari dua kasus ini bisa membuka kasus kebijakan lainnya mengingat permasalahan kebijakan itu tidak hanya terjadi di masa Gubernur Ahok saja tapi juga dijalankan oleh mantan Gubernur Jokowi dan Foke. “Bahkan kebijakan itu juga diduga menyeret nama-nama para tokoh-tokoh dan pengusaha ternama seperti KM, JD, dan SK serta lainnya,” imbuhnya

SGY mencontohkan bila kasus RSSW tuntas diangkat diperkirakan Ahok dan juga teman-temannya akan tersengat. Bahkan jika kasus dugaan suap terkait reklamasi yang melibatkan M. Sanusi dari Partai Gerindra itu tuntas diusut maka “geng” kepala daerah Basuki Tjahaja Purnama (BTP) akan tersudut.

Bahkan menurut SGY yang juga Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta baru (Katar) ini, yang lebih parah citra partai-partai juga akan hancur. kPasalnya, diyakini akan merembet kepada anggota DPRD DKI Jakarta lain yang juga diduga terlibat ikut menikmati hasil suap terkai reklamasi Teluk Jakarta. Bagi SGY logis mengingat Jakarta sebagai barometer Politik Nasional.

“Bila sudah menyangkut citra partai tentunya para elit atau tokoh partai juga tidak akan tinggal diam untuk menyelamatkan citra partai mereka,” sindirnya.

Utuk itu, menurut SGY dua kasus besar ini perlu mendapatkan kawalan ketat dari berbagai pihak dan elemen masyarakat. Agar tidak terjadi pemutarbalikan fakta untuk tujuan pembenaran atas-apa yang terjadi sebenarnya. Kekawatiran SGY ini cukup beralasan seperti terlihat dari pernyataan pimpinan KPK yang terkesan enggan melanjutkan kasus RSSW dengan dalih tidak adanya niat jahat atau mens rea.

“Untuk kasus dugaan suap reklamasi dapat dilihat dengan pemberitaan yang berubah-ubah, simpang siur dan membingungkan,” tegasnya.

KPK saat ini dinilai SGY sedang berada pada posisi sulit. Pertama, apakah KPK akan membongkar dua kasus ini tutas sampai ke akar-akarnya atau kedua, KPK memilih langkah aman yaitu hanya menangani apa adanya dan menyampaikan pesan pada publik bahwa KPK telah bekerja menangani kasus RSSW dan menangkap tangan Sanusi pelaku penyuapan reklamasi.

“Terlepas ada atau tidak permasalahan dari penanganan dua kasus RSSW dan kasus suap reklamasi. Kita berharap KPK berani mengungkapnya secara tuntas. Mari kita beri dukungan penuh KPK untuk mengusut tuntas agar terlihat jelas kebenaran sejati yang sesungguhnya ada,” pungkas SGY.

(bm/bti)

author