JAKARTA – Wabah pandemi Covid-19 sepertinya masih akan lama dapat dikendalikan oleh pemerintah, terbukti sampai sejauh ini angka positif Covid-19 tidak dapat ditekan untuk turun dan bahkan cenderung semakin memperlihatkan kenaikan yang signifikan.
Menurut data resmi, per Sabtu, 19 Desember 2020 saja ada penambahan 7.751 kasus, sehingga total pasien terkonfirmasi saat ini sudah mencapai 657.948 kasus semenjak Covid-19 mewabah di Indonesia.
Dari penambahan 7.715 kasus, DKI menjadi yang tertinggi sebanyak 1.899 kasus, disusul Jawa Barat sebanyak 1.132 kasus dan Jawa Tengah.
Tingginya angka kasus Covid-19 di DKI, disebabkan kewaspadaan warga yang menurun. Semakin banyak warga DKI yang sudah tidak lagi menerapkan 3 M, terutama di lingkungan tempat tinggalnya.
Selain di lingkungan tempat tinggal, rendahnya kewaspadaan terhadap Covid-19 juga terjadi di tempat kerja. Dimana banyak perkantoran dan perusahaan yang juga abai menerapkan protokol kesehatan di lingkungan tempat kerja.
Demikian diungkapkan oleh, Adjie Rimbawan, Sekretaris Nasional Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia, Minggu (20/12/2020) dalam siaran persnya kepada media.
Terkait tingginya angka positif Covid-19 di DKI, Adjie panggilan akrabnya juga memaparkan penyebab lainnya yaitu tidak dibatasinya mobilitas warga dari luar Jakarta, sehingga penularan Covid-19 terus terjadi.
“Mobilitas warga di daerah penyangga khususnya yaitu, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi menjadi penyebab tingginya angka Covid-19, bukan hanya di DKI tapi juga di daerah asal warga di luar DKI,” ujar Adjie.
Kondisi DKI sebagai ibukota dan kota urban menyebabkan sulit membatasi pergerakan warga dari daerah lain ke DKI dikarenakan penerapan penanggulangan Covid-19 di DKI dan daerah penyangga tidak berlaku sama.
“Otonomi daerah juga menyebabkan daerah-daerah penyangga DKI tidak harus serta merta mengikuti metode penanggulangan Covid-19 di DKI terlebih jika terkait persoalan ekonomi warga di daerah penyangga,” papar Adjie.
Masih menurut Adjie, penyebab lainnya adalah DKI yang merupakan kota transit baik melalui udara, laut dan darat. Untuk itu Adjie berharap ada ketegasan pemerintah pusat terkait penanggulangan Covid-19 di DKI agar angka positif bisa landai dan dikendalikan.
“Hampir setiap hari DKI kedatangan warga Provinsi lain yang memiliki kepentingan bisnis dan silaturahmi baik lewat badara, pelabuhan, stasiun dan terminal. Sehingga perlu ketegasan dari pemerintah pusat untuk memberikan wewenang yang sedikit lebih luas kepada Pemprov DKI dalam hal yang terkait penanggulangan Covid-19 ini,” kata Adjie.
Dengan pemberian wewenang yang sedikit lebih luas ini, Adjie berharap DKI dapat menerapkan metode penanggulangannnya dengan lebih terukur dengan pasti tidak seperti sekarang ini.
“Kalau sekarang kita lihat, DKI hanya bisa berupaya maksimal kepada warganya sendiri untuk melindungi dari penularan Covid-19, tapi hanya bisa pasrah terhadap mobilitas warga di luar DKI yang setiap hari datang dan pergi di DKI,” imbuh Adjie.
Terakhir, Adjie percaya jika angka Covid-19 di DKI bisa dikendalikan maka di daerah lain angka positifnya akan mengikuti seiring landainya angka positif di DKI. Mengingat DKI adalah episentrum Covid-19 secara nasional akibat tidak tertahankannya mobilitas warga dari luar DKI.
(an/bti)
