BALI – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak telah berlangsung hari ini, Rabu (9/12). Beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah memastikan pesta demokrasi itu berlangsung lancar. Tak terkecuali dengan Bali, elemen keamanana di Pulau Dewata bahkan berani menjamin proses Pilkada di sana aman.
Hal tersebut dijelaskan Kapolda Bali, Inspektur Jenderal Polisi Sugeng Priyanto di sela-sela pemantauan TPS wilayah Denpasar timur. Memang belum ada tanda-tanda kericuhan akan muncul di daerah itu. Untuk diketahui, komponen keamanan Pilkada di Bali cukup istimewa. Selain kepolisian, TNI dan Linmas, ada juga pecalang, atau polisi adat yang berpartisipasi mengamankkan Pilkada.
“Sejauh ini pilkada serentak di wilayah Bali masih dalam kategori aman. Semua wilayah masih terpantau aman,” ujar Sugeng.
Kapolda menjelaskan bahwa jajarannya telah memetakan dan mengamankan tiga titik yang dianggap rawan pada Pilkada serentak haari ini. Menurut Kabid Humas Polda Bali, Komisaris Besar Hery Wiyanto, ketiga titik ini yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Karangasem. Ditentukannya kerawanan dari daerah-daerah itu, disebabkan oleh tingkat rivalitas atau persaingan yang tinggi antara paslon-paslonnya.
Seperti di Karangasem, daerah ini memang terjadi persaingan ketat antar paslon. Situasi seperti itu memang menjadi cikal bakal konflik karena kondisi masyarakat bisa menjadi panas dalam sekejap, utamanya saat terjadi sedikit “api” pemicu. Namun demikian, pihak Polda memastikan keamanan di Karangasem dan dua daerah lainnya telah terjamin. “Kita yakin bisa diantisipasi,” ujar Hery.
Untuk diketahui, sebanyak 5.000 lebih personel Polda Bali diterjunkan mengaawal TPS di wilayah yang melakukan Pilkada serentak di Bali. Sementara 3.000 an personel sebelumnya telah paripurna melaksanakan pengawalan logistik di Bali.
Adapun pemilik suara sudah ramai sejak pukul 07.00 pagi di TPS Denpasar, mereka berbondong-bondong menggunakan hak suara memilih pasangan calon idaman. Ada adat atau kebiasaan yang terus dipelihara masyarakat Bali saat melakukan pencoblosan, yakni menggunakan pakaian adat madya. Busana tersebut seringkali dipakai untuk acara adat dan acara sakral lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Arya Gunawan, bahwa tak hanya pemilik suara yang memakai baju adat. KPU daerah sendiri juga menggunakaan pakaian yang kerap dipakaai acara sakral. Menurutnya, baik masyarakat dan penyelenggra pemilihan sadar, bahwa prosesi Pilkada juga adalah acara sakral.
Maka, memakai baju madya berguna untuk menyucikan diri, dari filosofinya sendiri topi madya berguna untuk membersihkan pikiran dan menguatkan simbol persaudaraan antar masyarakat Bali. “Kalau kami-kami ini di Bali, pakai pakaian adat itu bisa untuk menekan emosi kalau udeng (penutup kepala) dipakai. Oleh karena itu, kalau bertengkar tidak bisa, kita saudara ini tidak usah berantem,” papar Arya.
(msa/bti)
