Jusuf Kalla: Inovasi adalah Tanda Kemajuan Bangsa

121 views

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebagai salah satu dari 45 inovasi pelayanan publik terbaik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

 

JAKARTA – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada 45 inovasi pelayanan publik terbaik di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Penghargaan tersebut diberikan kepada kepala instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jusuf Kalla mengatakan inovasi adalah tanda majunya sebuah bangsa.

“Inovasi adalah satu kemajuan bangsa. Inovasi yang punya harga yang paling mahal,” ujar Jusuf Kalla (JK), yang saat memberi penghargaan didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin.

JK menekankan, lahirnya inovasi bersumber dari inisiatif, pengetahuan, serta pengetahuan teknologi. Inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup setiap individu, meningkatkan ekonomi warga bahkan meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Sebuah kemajuan negara diukur pada berapa nilai yang bertambah. Memerlukan suatu kebaikan, bagaimana menolong masyarakat,” ungkap JK.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Syafruddin mengungkapkan, kompetisi inovasi bisa menjaga roda birokrasi tetap dinamis, adaptif, dan antisipatif terhadap gelombang perubahan.

“Penghargaan ini adalah simbol kuat dan solidnya upaya pemerintah menghadirkan kualitas pelayanan publik yang menjawab harapan masyarakat,” ungkap Syafruddin.

Mantan Wakapolri ini menjelaskan, kompetisi inovasi ini sejalan dengan visi Indonesia Maju. Inovasi menjadi kekuatan penting untuk menghadirkan pelayanan pemerintah yang diinginkan publik. Sejak 2013, Kementerian PANRB menggaungkan gerakan One Agency, One Innovation. Syafruddin menegaskan, paradigma melayani menjadi nilai dan budaya yang mendorong reformasi birokrasi, baik di pusat atau daerah.

Konsistensi dan peningkatan inovasi pun terlihat setiap tahunnya melalui kompetisi ini. Tahun 2019, ada 3.156 proposal inovasi yang diserahkan secara online kepada Kementerian PANRB, melalui Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik). Dari ribuan inovasi itu, disaring menjadi 99 inovasi, yang kemudian diseleksi oleh Tim Panel Independen dalam tahapan wawancara, serta survei lapangan. Dari tahap itu, kemudian ditentukan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik.

“Inilah best of the best dalam praktik pemerintahan di Indonesia tahun 2019,” ujar Syafruddin.

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri PANRB No. 18/2019 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019. Inovasi yang lahir dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) itu juga akan bersaing di kancah internasional, yakni United Nations Public Service Award (UNPSA).

Selain itu, kepada pemerintah daerah yang masuk dalam 45 inovasi ini, akan menerima Dana Intensif Daerah (DID). Tentu, pemberian DID harus memenuhi kriteria utama, yakni meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penetapan APBD tepat waktu, memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta menerapkan e-government.

Penguatan pelayanan publik menjadi salah satu kegiatan prioritas reformasi birokrasi nasional. Kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik tidak berhenti pada memunculkan inovasi yang unggul melalui kompetisi inovasi dan kontestasi UNPSA, tetapi inovasi tersebut ditransfer kepada unit atau institusi lainnya, melembaga secara berkelanjutan, dan pemerintah menyiapkan program, baik nasional maupun internasional, untuk mendukung hal tersebut.

Tujuan utama bukanlah menjadi juara, tetapi mempertahankan keberlangsungan dan mengembangkan inovasi.

“Bahwa mempertahankan inovasi, melanggengkan inovasi, serta kebermanfaatan inovasi agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, serta adaptif menjawab dinamika permasalahan bangsa, itulah tujuan utama inovasi,” tutup Syafruddin.

Hadir dalam acara ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Direktur Operasional Taspen Ermanza, para pimpinan lembaga dan pemerintah daerah lainnya serta pejabat dari berbagai instansi pemerintah.

(don/bti)

author