JAKARTA – Memanasnya situasi politik jelang pilpres 2019 dengan ramainya kontroversi tagar ganti presiden maka atau tidak semakin mengarah pada perdebatan yang tidak produktif. Kekhawatiran pemerintah bahwa gerakan tagar ganti presiden adalah makar banyak menuai kecaman karena dianggap mencederai demokrasi yang sedang bertumbuh kembang di Indonesia.
Sementara di sisi yang lain, saat ini tengah ditenggarai adanya ancaman terhadap kedaulatan kesehatan bangsa ini dalam bentuk laboratorium kesehatan yang dimiliki oleh angkatan perang negara lain yang berdiri dan bekerja dengan bebas di dalam negeri kita. Laboratorium kesehatan ini ditenggarai mirip dengan apa yang dulu pernah berdiri di Indonesia yaitu Namru-2.
Sekedar mengingatkan ingatan kita, NAMRU-2 atau Naval Medical Research Unit 2, adalah unit kesehatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di Indonesia untuk mengadakan penelitian mengenai penyakit menular. Namun keberadaannya dinilai tidak terlalu memberikan manfaat kepada Indonesia. Pada tahun 2008 Menteri Kesehatan saat itu menutup semua kegiatan proyek Namru-2 di Indonesia.
Meski Namru-2 sudah ditutup namun pada 2012 Indonesia dan Amerika Serikat membuat keputusan baru yang pada intinya akan mengizinkan kembali proyek Namru-2 berjalan kembali di Indonesia. Di tahun itu Amerika Serikat menekan Indonesia untuk membuka kembali proyek Namru-2 dengan dalih semakin menyebarnya virus H1N1 sebagai penyebab flue babi di dunia.
Hal tersebut dipaparkan oleh Agung Nugroho, Ketua Nasional Relawan Kesehatan (REKAN) Indonesia dalam siaran persnya hari (28/8/2018) ini di Jakarta.
Dalam keterangan persnya Agung Nugroho yang juga ketua Front Anti Namru-2 mengingatkan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo untuk merespon indikasi adanya praktek laboratorium kesehatan yang akan berdiri lagi di Indonesia. Agung biasa dia dipanggil menyatakan bahwa Presiden memiliki kewajiban melindungi keselamatan warga negaranya dari usaha uji coba penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan bakteri akibat praktek uji coba laboratorium militer asing di Indonesia.
“Jokowi jangan hanya sibuk bagaimana meningkatkan elektabikitas dirinya demi berkuasa kembali 2019,tapi lengah dengan adanya upaya merongrong kedaulatan kesehatan bangsa ini dari uji coba praktek laboratorium militer asing,” ujar Agung dalam siaran persnya yang diterima redaksi cakrawarta.com, Selasa (28/8/2018) siang.
“Apalagi saat ini di Badan Kesehatan dunia ada upaya untuk merubah resolusi terhadap penghentian praktek laboratorium asing dalam sebuah negara. Jokowi harus menjamin bahwa praktek laboratorium militer seperti Namru-2 tidak lagi berdiri di Indonesia,” tambah Agung.
Agung menyatakan bahwa saat ini ditenggarai bahwa ada kemungkinan Namru-2 sudah dilanjutkan dengan menggunakan skema AFRIMS (The Armed Forces Research Institute of Medical Services). Dan AFRIMS ini sudah berjalan di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, Singapura, Thailand dan Filipina.
(an/bti)
