BALIKPAPAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa wacana pemindahan ibu kota sampai dengan saat ini masih berada pada tahap kajian. Demikian disampaikan Jokowi saat memberikan sambutannya dalam acara Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah di Balikpapan International Convention Center, Kalimantan Timur, pada Kamis, (13/7/2017).
“Tadi sudah disampaikan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ibu kota. Saya tidak mau menyinggung itu dulu karena masih kajian,” ujar Presiden Jokowi merespon pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak mengenai kesiapan Balikpapan menjadi ibukota negara.
Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kajiannya itu, setidaknya terdapat tiga provinsi yang sedang dikaji lebih dalam. Namun, dirinya memastikan tidak akan memberitahukan provinsi mana yang sedang dikaji itu. Hal ini untuk meminimalisir harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan.
“Tidak saya buka. Kalau saya buka di Kalimantan Timur misalnya di Bureu, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur Awang Faroek Ishak dalam laporannya menyebutkan bahwa pihaknya siap untuk memfasilitasi kebutuhan lahan pemerintah pusat untuk mempersiapkan ibu kota yang baru. Ia juga menyebut bahwa saat ini Kalimantan Timur telah memiliki sejumlah infrastruktur yang strategis seperti bandara dan pelabuhan internasional, jalan tol, dan pasokan listrik yang mencukupi.
“Berapa pun besar lahan yang dibutuhkan, kami siap untuk fasilitasi,” ujar Faroek dalam kesempatan yang sama.
Meski demikian, walau kesiapan tersebut diberikan apresiasi secara khusus oleh Presiden Jokowi sendiri, tapi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menerangkan bahwa pemindahan ibu kota memerlukan kalkulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi rencana tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu menyangkut biaya yang banyak. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan sehingga semua bisa berjalan baik,” tandas Jokowi.
(bti)
