JAKARTA – Dalam dua pekan ini harga-harga kebutuhan pokok masyarakat mulai mengalami kenaikan signifikan. Hal tersebut diakibatkan pemerintahan Jokoei-JK dinilai gagal menata dan mengelola perekonomian. Demikian disampaikan Ketua Umum APKLI (Asosiasi PKL Indonesia) pada tim Cakrawarta di Jakarta, dr. Ali Mahsun, Senin (10/8).
“Harga daging sapi meroket Rp 130 ribu per kg, demikian juga daging ayam Rp 34 ribu per kilogram, dan masih tingginya harga pangan paska lebaran bukti nyata Pemerintahan JokowiJK gagal kelola perekonomian Indonesia. Bukan hanya salah urus, lebih dari itu, JokowiJK tak kapabel bahkan tidak tahu bagaimana mengelola perekonomian. Pemerintahan JokowiJK juga tak memiliki sense of crisis dan alami distorsi menejemen tata kelola pemerintahan. Makin anjloknya kurs rupiah tembus Rp 13.500 per dollar US terbiarkan tanpa langkah konkrit pemerintah. Ekonomi Indonesia makin terpuruk ibarat seorang pasien harus masuk dan ditangani di ICCU. Jika JokowiJK tak segera ambil kebijakan khusus atau emergency policy maka krisis ekonomi tidak dapat dihindari”, tegas Ali Mahsun.
Pengurus APKLI saat melakukan blusukan ke berbagai pasar tradisional di Jawa Timur dan Jawa Tengah mendapati banyak omzet PKL yang anjlok karena lesunya perekonomian.
“Omzet PKL diwilayah Tegal Raya (Kabupaten dan Kota Tegal, Brebes), Semarang (Kabupaten dan Kota), dan Surabaya semuanya anjlok akibat makin lesuhnya daya beli masyarakat. Harga pangan tetap bertengger melambung walau sudah hampir tiga minggu paska lebaran. Di Pasar Magesangan Surabaya misalnya, harga daging ayam tembus Rp 34 ribu per kilogram, melejit dari 24 ribu per kilogram sebelum ramadhan. Untuk nikmati rasa pedas saja, rakyat harus kuras kocek Rp 70 ribu per kilogram. Bahkan rakyat harus menjual aset rumah, tanah atau lainnya untuk penuhi kebutuhan hidup sehari-hari (hasil road show Ketua Umum DPP APKLI agenda percepatan gerilya ekonomi PKL Selamatkan Indonesia), ujar Ali dokter ahli kekebalan tubuh jebolan FK UNIBRAW dan FKU
APKLI berharap pemerintah segera melakukan tindakan guna membuat harga kebutuhan pokok masyarakat turun sehingga bisa terjangkau terutama bagi kalangan kecil.
“Pemerintahan Jokowi-JK harus segera turunkan harga pangan jika masih merasa mampu mengelola ekonomi Indonesia. Rakyat Tak boleh dibiarkan terlalu lama makin miskin, makin lapar dan terteror meningkatnya ekskalasi kriminalitas. Kalau kelaparan atau keroncongan perut rakyat tidak segera ditangani pemerintah maka jangan salahkan siapa-siapa kalau terjadi REVOLUSI SOSIAL yang dampaknya jauh lebih besar reformasi tahun 1998. Pemerintah juga harus segera hentikan berpolemik dan citrakan diri belaka, pungkas Ali Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995 – 1998.
