JAKARTA – Sikap lamban pemerintah dalam menangani bencana kebakaran hutan makin banyak mendapatkan kritikan tajam dari berbagai pihak. Setelah Menteri Luar Negeri Singapura, Shanmugam, pada Kamis (24|09|2015) menyampaikan sebuah pernyataan sangat keras bahwa Pemerintahan Joko-Kalla sangat tidak memikirkan keselamatan warga negara Singapura dan Indonesia sendiri. Hari ini, Minggu (27/9), Aktivis Petisi 28, Haris Rusly juga melontarkan kritikan yang kurang lebih sama.
Haris menyatakan, pihaknya mendapatkan kabar dari Palangkaraya, bahwa selain di Riau, kabut asap yang pekat juga sedang mengurung wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
“Bahkan katanya saking pekatnya asap, di siang hari pukul 12 kondisinya seperti masih subuh. Kondisi asap di Palangkaraya dan Riau tersebut telah mengancam keselamatan rakyat, khususnya keselamatan ibu hamil, bayi dan anak-anak,” ujar Haris kepada Cakrawarta.
Haris menyindir pemerintah dalam konteks ini, menurutnya presiden, wakil presiden para menteri mungkin belum pernah merasakan situasi dikurung asap atau merasakan jika istrinya yang sedang hamil dan anaknya yang masih bayi dikurung oleh asap. Maka tak heran jika respon mereka terkesan mengabaikan keselamatan rakyatnya sendiri.
“Karena itu, mereka tak fokus memprioritaskan pemadaman bencana kebakaran untuk tujuan melindungi keselamatan rakyat yang terancam kesehatannya. Tidak ada juga tindakan darurat untuk mengevakuasi ibu-ibu hamil dan anak-anak yang terancam keselamatannya akibat asap. Pada hari ini malah Presiden sibuk pencitraan dengan panen beras,” imbuh Haris dengan nada satir.
Pegiat antikorupsi tersebut juga menyatakan bahwa membenci dan mengutuk Singapura yang menjadi gudang penyimpanan uang haram yang dirampok dari Indonesia mungkin harus. Namun, menurutnya, pernyataan Menlu Singapura berdiri di atas rasa tanggung jawabnya terhadap keselamatan warga negaranya.
“Kami sangat setuju, penegakan hukum harus dilakukan, memenjarakan pelaku pembakar hutan, baik individu maupun korporasi. Namun, yang harus diprioritaskan saat ini adalah melakukan pemadaman api dan melakukan penyelamatan terhadap warga di sana,” tegasnya.
Melihat begitu lambannya langkah pemerintah dan mengamati selama hampir setahun perjalanan pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan bangsa, Haris menilai bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak memiliki kompetensi dalam memimpin.
“Akhirnya kita tiba juga pada kesimpulan, bahwa Pemerintahan Jokowi-JK memang tidak kompetan memimpin negara. Jika kompeten pasti tahu tindakan prioritas dan punya rasa kemanusian,” pungkasnya.
(hr/bti)
