Menakar Peluang Menuju Menang
Pada sisi lainnya, nama-nama yang hendak dipinang Jokowi untuk menjadi pendampingnya sebagai RI-2 terus bermunculan. Setelah santer dikabarkan bahwa Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang juga merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara serius dilirik Jokowi, belakangan nama Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian RI dan Ketua Umum Partai Golkar juga sering disebut sebagai figur yang kelak akan meneruskan posisi senior partainya, Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden (Wapres) RI.
Namun berbagai wacana terus berkembang, termasuk menduetkan Jokowi dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Pilpres 2019. Wacana itu bisa saja terwujud, tetapi kelihatannya akan melalui proses yang cukup panjang. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa komunikasi antara Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat telah mengalami kebekuan yang hingga saat ini masih belum terlihat sublimitas komunikasi keduanya. Hal ini akan menyulitkan Jokowi dan AHY untuk berpasangan, pasalnya secara tersirat “pemilik” dari Jokowi dan AHY tak akan dengan mudah meminggirkan ego untuk mewujudkan Jokowi-AHY pada gelaran Pilpres 2019.
Lalu bagaimana dengan Cak Imin? Dia tentu bukan nama baru di jagat perpolitikan tanah air. Dirinya kini menjabat sebagai Ketua Umum PKB, sebuah partai besar yang berideologi keagamaan. Jika mendasarkan pada kebutuhan Jokowi untuk menyeimbangkan isu-isu yang selama 4 tahun menghantui pemerintahaannya, yakni isu politik identitas berbalut keagamaan, figur Cak Imin yang berdiri disampingnya akan mementahkan segala macam isu yang terus menjadi momok 4 tahun ke belakang.
Namun itu juga tak cukup kuat, karena isu ideologi semacam diskriminasi agama dan komunis, mengalami pembonsaian, artinya terlihat bagus di luar dan pantas diperdebatkan namun sebetulnya kerdil dengan nilai dan hal yang berkualitas, bisa dikatakan rapuh. Jokowi sudah cukup mahir untuk melakukan manajemen isu terkait ideologi dan dirinya. Selama 4 tahun diterpa angin berita, tak meminggirkan dan juga tak sampai melemahkan posisi Jokowi sebagai caretaker pembangunan. Artinya, isu keagamaan adalah isu langitan dan terlalu mengawang-awang untuk dijadikan sebagai sebuah peluru tajam yang dapat menembus batas nalar manusia Indonesia dalam menentukan pemimpinnya.
Pada hasil survei Lembaga Median, Jokowi justru dianggap lemah pada bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Melakukan percepatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur tentu akan memakan korban pada sektor lain. Pembangunan infrastruktur yang keuntungannya dapat dirasakan dalam jangka panjang, sangat banyak menguras anggaran, termasuk anggaran kesejahteraan rakyat. Bahkan Kementerian Keuangan terus menerus mencari sumber pendanaan untuk membiayai segala macam keperluan pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk melalui jalur pinjaman dalam dan luar negeri, peningkatan pemasukan pajak, dan upaya lainnya.
Penting bagi Jokowi tampaknya untuk memilih pendamping yang kuat secara basis ekonomi, dapat diterima pasar, dan memahami secara makro maupun mikro tentang mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia pada 2019 nanti. Komitmennya adalah, membalikkan logika pasar bahwa pembangunan infrastruktur dapat memacu pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengorbankan program kesejahteraan rakyat. Untuk hal ini ada 3 nama yang terlihat ideal dengan segala latar belakangnya, Airlangga Hartarto, Sri Mulyani dan Rizal Ramli.
Nama Airlangga Hartarto muncul belakangan sebetulnya, namanya mulai menggema ketika dirinya berhasil menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada Munaslub 2017. Airlangga mulai disebut atas kaitannya pada jabatan orang nomor 1 di Partai Golkar. Kita dapat menilai secara skeptis bahwa kekuatan Airlangga adalah gerbong besar yang dimilikinya atas partai berlambang beringin. Sebagai Menteri Perindustrian RI, nama Airlangga kurang mendapat tempat di hati publik walaupun bisa dikatakan jika Airlangga adalah menteri yang sangat berprestasi. Namun apa yang dilakukan Airlangga memang tidak pernah mendekati sekrup populis dan menghasilkan skala elektoral yang positif.
Pembawaan Airlangga yang tenang juga menyulitkan dirinya untuk mencuri sedikit perhatian publik atas figurnya. Dalam sisa waktu beberapa bulan menuju pendaftaran Pilpres 2019, Airlangga harus terus memacu kerja elektoral atas dirinya. Sehingga dapat menunjang faktor akseptabilitas yang lebih dulu dimilikinya bersama Partai Golkar. Mengapa demikian? Ada kiranya kita tak perlu pertanyakan akseptabilitas Airlangga di tataran elit. Dengan membawa nama besar Partai Golkar dan lingkup lingkungan politiknya, Airlangga dapat dengan mudah memberikan posisi tawar yang baik untuk posisi Cawapres Jokowi. Namun permasalahan popularitas lah yang menjadi pekerjaan besar Partai Golkar dan Airlangga.
Bagaimana dengan Sri Mulyani dan Rizal Ramli? Keduanya tidak memiliki partai walaupun kapabilitasnya cukup mumpuni di bidang ekonomi. Namun bukan berarti kesempatan sudah tertutup, pada Pemilu Presiden 2009, seorang SBY juga memilih Prof. Boediono sebagai pendampingnya. Padahal posisi Boediono jelas tidak memiliki partai dan tak memiliki popularitas juga elektabilitas sebagai politisi nasional. Namun elektabilitas SBY mampu mendongkrak segala kekurangan Boediono secara politis. Pertimbangannya adalah kebutuhan akan formulasi kebijakan ekonomi.
Hal serupa juga dapat dilakukan Jokowi jika menginginkannya. Namun melihat hasil survei belakangan ini, tak baik rasanya jika Jokowi over confidence dengan meminang ekonom tanpa latar belakang partai yang kuat. Apalagi untuk seorang Sri Mulyani yang sebetulnya masih tersandera oleh kasus skandal Bank Century. Riskan jika memaksakan Sri Mulyani menjadi pendamping Jokowi, yang akan terjadi justru selama 5 tahun masa jabatan akan sibuk menangkal isu yang dihempaskan dari kasus tersebut.
Rizal Ramli adalah figur yang cukup bersih dan ideal jika dilihat dari segala sisi. Namun kita ingat jika karakter Rizal Ramli sulit untuk melakukan kompromi terhadap kebijakan yang sifatnya tertutup (close policy). Rizal Ramli juga sempat di-reshuffle dari Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK pada 2016 silam. Tak jelas mengapa Rizal Ramli di-reshuffle, ada selentingan kabar yang mengatakan jika Rizal Ramli terlalu gaduh di kabinet. Bahkan dirinya sempat saling silang pendapat dengan mitra sejawatnya, Sudirman Said dan Gubernur DKI Jakarta kala itu Basuki Tjahaja Purnama.
Kekurangan Rizal Ramli yang tampaknya kurang bisa memoderasi berbagai kepentingan akan menyulitkan ruang gerak para menteri kabinet dan bahkan presiden sendiri nantinya. Hal ini tidak baik bagi soliditas kabinet bentukan presiden kelak. Kembali pada Airlangga Hartarto, dirinya merupakan antitesis dari Sri Mulyani dan Rizal Ramli. Memiliki track record yang bersih dan dapat beradaptasi dengan segala kondisi membuat Airlangga tampaknya pribadi yang akan disukai masyarakat jika diberikan panggung lebih. Hanya saja, Airlangga harus terlihat lebih membumi agar dikenal secara populis oleh masyarakat luas. Perlu diingat, jika modal memiliki Partai Golkar adalah bagian penting dari posisi tawar Airlangga Hartarto.
Berlatih tinju sudah dilakukan Presiden Jokowi yang akan mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2019. Mulai sejak saat itu, Jokowi sudah mempersiapkan segalanya, termasuk juga ring tinju tempatnya berjibaku mempertahankan gelar juara. Jika menimbang para kompetitor, Jokowi memiliki kelebihan sudah berlatih sejak 2014 lalu. Pertempuran demi pertempuran pun dapat dilaluinya dengan baik tanpa menimbulkan luka berlebihan pada lawannya. Hanya saja, suporter masih tidak bisa menerima kekalahan jagoannya (lawan Jokowi) dan menghendaki pertandingan ulang pada Pilpres 2019 nanti. Segalanya sudah siap, Jokowi hanya tinggal memilih sparring partner baginya untuk menguatkan posisi ketika pertandingan benar-benar digelar.
Sementara itu di luar ring, sorak sorai penonton terus bergemuruh memanaskan tensi pertandingan.
REZHANATASUHANDI
Analis pada Sang Gerilya Institute
