Dalam dua pekan terakhir, publik disibukkan dengan beredarnya isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) secara nasional. Tak pelak isu PKI ini seakan mulai menenggelamkan kasus yang melibatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dalam dugaan mega korupsi Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) yang sempat menjadi isu nasional pula mengingat besaran sebaran pemberitaan yang masif di media sosial dan berbasis daring (online).
Anehnya, isu PKI ini disertai bukti dan fakta yang sangat jelas bahkan lokasi gerakan mereka juga sangat lengkap akan tetapi aparat keamanan seolah mendiamkan tanpa tindakan berarti dan signifikan. Padahal atribut PKI selain sensitif juga terlarang berdasar konstitusi kita. Lebih aneh lagi, respon pihak keamanan dengan membuat pengumuman agar masyarakat melaporkan jika melihat ada gerakan-gerakan laten itu.
Ini menarik disimak. Masifnya pemberitaan di portal daring maupun media sosial relasi atau keterlibatan Jokowi dengan PKI yang sampai saat ini belum terklarifikasi membuat publik bertanya-tanya, “Ada apa dengan semua ini?”. Bahkan menariknya lagi, foto-foto kunjungan Jokowi ke Republik Rakyat China (RRC) yang bertemu tokoh-tokoh Partai Komunis China (PKC) tersebar luas. Kita sudah mafhum tentunya bagaimana kedekatan Jokowi dan Ahok yang menurut analisa saya, belum ditetapkannya Ahok dalam kasus RSSW misalnya ada intervensi Jokowi. Ada upaya ‘melindungi’ dalam konteks ini.
Dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta yang kemudian dengan operasi tangkap tangan salah seorang anggota DPRD DKI dan diduga melihatkan Ahok pula, justru diambil alih oleh pemerintah pusat dalam hal ini unsur Jokowi tak bisa dilepaskan begitu saja. Tentu tak keliru jika publik menduga “privilege” berupa pengambilalihan oleh pemerintah pusat ini dalam rangka “melindungi” Ahok dari tuntutan pengembang. Para pengembang ini yang telah berinvestasi besar-besaran dan diduga telah memberikan dana kampanye saat Pilkada DKI 2012 maupun Pilpres 2014 lalu.
Isu PKI saat ini terlihat seperti bydesign dan sangat rapi pengerjaannya. Terlihata bagaimana isu dimunculkan begitu masif tatkala keyakinan dan dukungan publik terhadap KPK untuk mentersangkakan Ahok terutama dengan kuatnya bukti hasil pemeriksaan dari lembaga tinggi negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Saya curiga gerakan menghidupkan kembali PKI ini “dilempar” ke publik presisi dengan momentum mulai terkuaknya kasus dugaan korupsi dan suap yang melibatkan Ahok. Tujuannya sangat jelas agar konsentrasi publik terpecah dan kekuatan massa aksi untuk mendorong KPK menuntaskan kasus tersebut melemah.
Kasus reklamasi misalnya yang identik dengan julukan Ahok sang “Gubernur Podomoro” yang telah diambil pemerintah membuat 3 kementerian (salah satunya setingkat kementerian kordinator) turun tangan meninjau langsung mega proyek pulau buatan tersebut. Kunjungan tersebut pun menarik keputusan bahwa proyek reklamasi ini salah bahkan didapati fakta banyak penyimpangan dan pelanggaran yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta khususnya Ahok selaku Gubernur. Anehnya lagi, kunjungan tersebut hanya berhenti pada statement saja, bukannya menuntaskan kasus sehingga bisa jelas ke publik bagaimana isi “kotak pandora” nya. Di tengah pernyataan bahwa proyek ini banyak kesalahan dan penyimpangan, Ahok sesumbar bahwa proyek reklamasi harus terus berjalan. Ini membuat tanda tanya besar bagi saya dan sebagian masyarakat luas. Ada apa dengan semua ini? Bagaimana hukum bisa “dikangkangi” begini tetapi didiamkan bahkan sebagian pendukungnya membabi buta kian fanatik. Pun media arus utama seolah setali tiga uang.
Belumlah selesai pengusutan kasus RSSW yang menjadi pintu masuk untuk segera mentersangkakan Ahok justru terkesan berhenti di tengah jalan. Ironisnya, di tengah lambatnya penanganan kasus RSSW, seorang komisioner KPK, Saut Situmorang seorang eks anggota BIN, mengeluarkan pernyataan kurang patut dan tak etis. Menurut Saut, salah satu ormas terbesar dan tertua di Republik ini yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) banyak melahirkan koruptor.
Perlu diketahui, HMI ini adalah simbol perlawanan PKI pada masa pemerintahan Orde Lama. Lagi-lagi ini menjadi tanda tanya besar, tokoh sekaliber Saut Situmorang dan pernah di BIN bisa tanpa sengaja mengeluarkan kalimat tersebut. Seolah sengaja memancing kegaduhan mengingat HMI sebagai organisasi dari aspek kualitas dna kuantitas akan responsif. Mengapa harus HMI dan apakah Saut tidak melihat banyak kader HMI memberikan kontribusi positif bagi pembangunan negeri ini? Saut Situmorang sedang melakukan generalisasi dan media arus utama menjadikannya headline. Mengapa misalnya Saut tidak menyebut konglomerat hitam yang merampok uang negara dengan angka fantastis yang mayoritas adalah “keturunan” dengan fasilitas sangat luar biasa dari status quo.
Lambat laun, topik yang saya angkat menjadi judul di atas semakin terbuka lebar, dan siapa yang akan menjadi musuh masyarakat saat ini kian jelas. Pemerintah Pusat dalam hal ini Jokowi yang seharusnya bisa bersikap tegas terhadap polemik timbul saat ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Ada upaya saling menyandera dan memiliki kepentingan yang panjang terhadap republik ini. Ahok adalah kunci semua, sehingga dengan percaya diri serta gaya dia yang dibuat-buat seakan-akan berani terhadap semua yang akan menghambat dirinya tentu telah diperhitungkan dengan matang.
Strategi pencitraan yang dibuat Ahok didukung oleh tim yang solid serta media yang memang mencari kepentingan di belakangnya tentu menjadi strategi luar biasa. Dalam upaya menciptakan dukungan publik yang mudah dipengaruhi dengan dalih “pembangunan”. Yang sebenarnya, ada permainan besar demi mewujudkan impian para konglomerat hitam yang bersembunyi di belakang Ahok. DKI Jakarta menjadi target utama dimana secara kebetulan Ahok muncul sebagai gubernur ” hibah” bukan dipilih langsung.
Kebijakan Ahok mulai yang menggusur sebuah situs sejarah, membangun sejarah baru, menggusur sebuah perkampungan yang dianggap tidak layak atas nama pembangunan adalah segelintir contoh bahwa Ahok adalah “wayang” dibalik para dalang konglomerat yang hendak mewujudkan impiannya. Ironis memang ketika pantai ingin dibuat pemukiman tanpa kejelasn data terkait calon penghuni, siapa saja mereka, apakah pribumi sanggup membeli apartemen atau properti lainnya yang ada di pulau buatan tersebut.
Ada baiknya, masyarakat DKI Jakarta khususnya yang mendukung Ahok membaca ini dengan nurani mereka. Perhatikan inkonsistensi pernyataan Ahok misalnya di media arus utama sejak menjabat Gubernur bagaimana ia menonjolkan kerja kecilnya sebagai Gubernur untuk “menutupi” agenda besar di baliknya.
Kesimpulan saya, Ahok adalah pintu masuk untuk menyelesaikan maslah besar ysng ada di republik ini. Semua kasus yang melibatkan Ahok harus dituntaskan agar semua terang benderang dan tentunya dilakukan sesuai undang-undang yang berlaku di republik ini. Ketika DPRD DKI yang katanya adalah wakil rakyat dengan hak angketnya malah diam, ketika Jokowi sebagai Presiden bisa melakukan intervensi malah terkesan melindungi dan ketika KPL malah mandul dalam menuntaskan maka people power adalah jawabannya. Kekuatan sipil menjadi solusi di tengah tersanderanya kekuatan elit yang tak lagi berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Perlawanan ini jelas dengan bekal berbagai kasus pelanggaran hukum bukan sentimen seperti dituduhkan.
Maka sekali lagi, perlawanan rakyat menjadi penting dan jangan sampai terjebak pada permainan simulakra ala elit yang bisa membuyarkan perlawanan kaum alit seperti kita. Kita tetap harus waspada terhadap bahaya laten PKI tetap jangan sampai hal itu melalaikan dari kewajiban untuk menuntaskan ssemua kasus dugaan korupsi dan yang melibatkan Ahok dan terkesan “dilindungi” Jokowi ini. Satu kata: Lawan!
JAMRAN
Kordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU)
