JAKARTA – Ijin ekspor konsentrat Freeport akan segera berakhir, dan hampir pasti pemerintah akan memperpanjang ijin ekspor tersebut tanpa adanya kemajuan signifikan terhadap kesepakatan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport. Demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Jumat (24/7).
“Kita hanya dijadikan objek tolol oleh Freeport, dimana smelter yang diwajibkan oleh UU Minerba? kenapa pemerintah membiarkan Freeport menginjak injak hukum dinegara ini? Jika pemerintah tidak lagi mampu melindungi tumpah darah Indonesia dari penghinaan asing, mungkin sebaiknya pihak-pihak yang bertanggung jawab mengurus dan mengeluarkan ijin ijin Freeport ini segera mengundurkan diri dan meletakkan jabatannya, karena Sumber Daya Alam Papua diberikan Tuhan untuk Indonesia dan untuk rakyat Papua secara khusus, bukan untuk bangsa asing,” kata Ferdinand
Ferdinand menambahkan, sampai saat ini Indonesia tidak mendapat mamfaat dari keberadaan Freeport.
“Deviden sudah 3 tahun tidak diberikan, jadi untuk apa Freeport dipertahankan? apakah bangsa kita akan tetap tolol dihadapan asing?” tegasnya.
Pihaknya berharap, Kementerian ESDM harus bisa lebih berani dan lebih tegas kepada PT Freeport.
“Kami minta dengan tegas, agar ijin eksport konsentrat Freeport yang akan diperpanjang lagi supaya dikenakan bea keluar minimal15%, jika Freeport tidak bersedia, ya sudah kontraknya jangan diperpanjang lagi, jangan takut dengan Amerika dan Freeportnya, mereka yang butuh Indonesia bukan Indonesia yang butuh Freeport, jangan biarkan bangsa ini tetap tolol dihadapan asing,” pungkasnya,
(fh/bti)
