‘Kartu’ layak dinobatkan sebagai alat gimmick politik paling populer di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Betapa tidak, tercatat sudah ada puluhan bahkan ratusan konsep kartu yang ditawarkan oleh kandidat kepala daerah di seluruh Indonesia sampai dengan saat ini.
Program kartu-kartu tersebut seolah-olah memberikan solusi yang cerdas dan inovatif atas suatu permasalahan. Mulai dari masalah kesehatan sampai masalah pendidikan. Bahkan juga ada kandidat kepala daerah yang berkelakar dengan mengeluarkan Kartu Jomblo untuk membantu masalah perjodohan untuk generasi muda.
Begitupun dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, kartu menjadi bagian dari alat persaingan merebut simpati. Tak tanggung-tanggung, Joko Widodo memperkenalkan 3 (tiga) Kartu baru, yaitu KIP Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako Murah. Ini akan menggenapi 3 kartu lainnya yang ditawarkan Joko Widodo pada Pilpres 2014, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera. Sehingga total ada 6 kartu
Namun benarkah kartu-kartu tersebut menawarkan solusi yang cerdas bagi masyarakat?
Joko Widodo memang dikenal sebagai pencipta tren kartu-kartuan ini. Banyaknya jumlah dan jenis kartu yang ditawarkan Joko Widodo menunjukkan bahwa ia sangat percaya bahwa gimmick semacam ini masih bisa diandalkan untuk kepentingan elektoral.
Yang menjadi masalah kemudian adalah hilangnya usaha untuk mencari solusi yang benar-benar esensial. Sebuah kartu hanyalah satu bagian dari keseluruhan ekosistem solusi atas suatu problem. Sebut saja problem kesehatan misalnya, dimana Joko Widodo menawarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai solusinya. Atau konsep terbarunya untuk problem pengangguran, yaitu Kartu Pra-Kerja.
Kartu-kartu tersebut diposisikan tidak lebih dari sekedar tanda pengenal belaka. Saya menyebutnya Kartu 1.0, karena praktis tidak ada inovasi yang disruptive dari konsep kartu tersebut. Fungsinya baru pada tahap mengidentifikasi siapa yang layak dan tidak layak mendapatkan bantuan pemerintah. Itupun inputnya masih sering salah sehingga banyak rakyat yang seharusnya layak mendapat bantuan malah tidak terdata.
Tidak hanya itu, program kartu-kartu ini juga tidak memiliki integrasi dengan keseluruhan ekosistem terkait. Padahal ini adalah syarat utama dalam membangun smart government, dimana kartu menjadi pintu masuk untuk memperoleh input data dari pemegangnya (dalam bentuk demografi, perilaku dan psikografi). Dari input data tersebut, pemerintah bisa mengembangkan program bantuan yang customised, personalised dan diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara permanen.
Kondisi ini tentu saja ironis, mengingat kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan itu semua dilakukan. Namun nyatanya sejak empat tahun lalu tidak ada terobosan yang signifikan dari program kartu yang ada. Kartu-kartu tersebut masih bersifat ‘dumb card’, bukan ‘smart card’.
Sebenarnya tidak sulit untuk mengubah program kartu-kartuan dari sekedar gimmick menjadi lebih substantif. Caranya bagaimana?
Pertama, gabungkan semua kartu-kartu itu ke dalam satu kartu saja, yaitu e-KTP. Kenapa harus e-KTP? Karena sejatinya e-KTP telah memiliki teknologi chip yang memungkinkan masuknya fitur-fitur yang ‘smart’ ke dalam kartu tersebut.
Chip e-KTP bisa berfungsi sebagai alat penyimpan Data Elektronik, termasuk data biometrik. Chip ini juga memungkinkan terkobeksi secara elektronik dengan alat tertentu seperti _card reader_. Sehingga e-KTP bisa berkomunikasi dengan mesin lain, dan menggunakan data di dalamnya sebagai dasar interaksi. Keamanannya juga terjaga karena telah memiliki teknologi kriptografi tersendiri.
Kedua, kembangkan ekosistem smart nation yang menjadi platform bagi kartu pintar e-KTP ini. Pastikan bahwa masyarakat bisa mendapat manfaat dalam berbagai bentuk tanpa harus melakukan segala sesuatunya secara manual. Jadikan e-KTP sebagai alat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan bagi masyarakat. Juga sebagai ekosistem bigdata yang bisa menghasilkan _predictive analysis_ yang berguna bagi pembuatan kebijakan pemerintah.
Ketiga, jadikan e-KTP sebagai platform yang terbuka, dimana semua pihak bisa mengembangkan layanan berbasis kartu ini. Ada 1001 inovasi yang bisa dilakukan oleh siapapun yang ingin membangun layanan bagi masyarakat.
Pemerintah ke depan harus memiliki pola berpikir seperti ini. Jangan jadikan lagi program kartu hanya sebagai gimmick politik. Tingkatkan kegunaannya untuk memberikan solusi permanen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
HARRYADIN MAHARDIKA
Pengamat Kebijakan Publik
