JAKARTA – Di era pemerintahan Joko Widodo, semakin banyak para pejabat daerah yang terjerat masalah hukum. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo mengkritisi penyusunan program daerah para pejabat daerah. Menurut mantan Sekjen PDIP itu, susunan yang tak sesuai dalam program tersebut dinilai Mendagri menjadi akar masalahnya.
Secara sederhana, Mendagri melihat perencanaan program daerah dan anggaran tak disesuaikan dengan skala prioritas. Sehingga, para pejabat daerah cenderung melihat anggaran dana bansos sebagai solusi. Ujungnya, mereka tersangkut masalah karena susunan program kacau balau.
“Akhirnya banyak kepala daerah yang kena masalaah, berarti perencanaannya tidak baik. Maka perlu ada pertemuan perencanaan anggaran. Tidak boleh main-main,” ujar Mendagri di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (28/10).
Selain tersangkut masalah hukum, pejabat daerah yang tak profesional dalam mengolah dana pada program daerah juga banyak tersandung masalah lain. Contohnya kesiapan daerah menghadapi bencana, Mendagri menilai wilayah dengan perencanaan tak baik jelas tak siap menghadapi bencana. Seharusnya, daerah rawan bencana tentu memahami dan menyiapkan anggaraan tak terduga menanggulangi hal tersebut.
“Kalau daerahnya rawan bencana harusnya ada anggarannya, tidak seperti ini, bencana kebakaran saja tak siap. Satu titik api muncul tak ada anggarannya, kan,” imbuh Mendagri.
Soal Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang, tidak masalah jika visi-misi pasangan calon (paslon) dalam janji Pilkada mereka tidak populer. Mendagri menilai, hal tersebut justru menghargai paslon yang biasa-biasa saja, namun memahami daerah yang akan mereka pimpin. Mengerti dan memahami berarti mampu menempatkan mata anggaran pada tempatnya.
Sehingga, paslon mengerti apa yang dibutuhkan daerah dan masyarakat yang dipimpin. Saat ini, menurut Tjahjo masih banyak paslon yang tidak memahami poin penting tersebut. Mereka cenderung berani maju tanpa membuat pwerencanaan strategis bagi daerah.
“Ada skala prioritas. Kami ribut di Jabar kenapa saya dipotong 12 triliun. Ya jangan bikin program yang muluk-muluk, tapi hampir 50% wargamu nggak punya MCK,” pungkas Mendagri.
(msa/bti)
