Ingin Terlihat Baik Di Mata PNS, Pemerintahan Jokowi Berikan THR dan Gaji Ke-13

Hasil gambar untuk uchok sky khadafi cakrawarta

 

JAKARTA – Momentum Ramadhan 2018 benar-benar “dimanfaatkan” dengan baik oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Di saat harga pangan di pasaran melonjak, tiba-tiba pemerintah mengumumkan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) mendapat jatah dua tunjangan yakni tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke 13. Argumennya, pemerintah menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) semakin baik.

Tentu saja argumen pemerintahan Jokowi dibantah. Salah satu yang menyodorkan data untuk mengatakan bahwa kinerja ASN semakin baik adalah Center For Budget Analysis (CBA). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi melihat bahwa kinerja PNS dari kontek penyerapan atau realisasi anggaran pada April 2018 misalnya tidak semua kementerian berkinerja baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Uchok mencontohkan bagaimana kinerja Kementerian Pertanian (Kementan). Realisasi anggaran pada April 2018 hanya sebanyak 11.61% bila dibandingkan dengan April 2017 yang bisa mencapai sebanyak 14.67%. Hal serupa terjadi pada Kementerian Sosial (Kemensos) dimana realisasi anggaran pada April 2018 hanya sebanyak 13.52% dari total APBN. Realisasi tersebut turun dibandingkan April 2017 yang mencapai 16.30%.

“Jadi THR dan gaji ke-13 yang mencapai kenaikan anggaran sebesar 69 persen merupakan Politik ingin berbaik hati pemerintahan Jokowi kepada para birokrat. Agar ketika memsuki tahun Politik, dilihat bahwa pemerintahan sekarang sebagai pemerintahan yang peduli dan sangat baik kepada PNS,” ujar Uchok Sky Khadafi dalam keterangan persnya kepadsa media, Kamis (24/5/2018).

Penilaian CBA tersebut tidak berlebihan apabila kita melihat dampak dari “politik baik hati Jokowi” ini. Untuk kebijakan populis tersebut, pemerintah harus mengeluarkan anggaran paling besar sebanyak Rp 35,7 triliun. Padahal menurut Uchok, kalau pemerintahan Jokowi cerdas, maka anggaran sebesar itu dapat digunakan untuk mencicil utang negara yang sudah mencapai Rp 4.180 triliun.

“Coba pemerintahan Jokowi berkaca kepada Malaysia. Demi mengetahui hutang sebesar Rp 3.593 triliun, Mahathir Mohammad bukannya “menghambur”kan anggaran untuk gaji pegawai, tetapi melakukan pemotongan anggaran untuk seluruh menteri kabinet sebesar 10 persen,” tandasnya.

(bm/bti)

author