JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Turki telah menyepakati untuk berupaya mengembalikan tren positif perdagangan dan investasi kedua negara. Upaya tersebut dilakukan salah satunya melalui negosiasi Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) dan juga pengurangan hambatan perdagangan serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Kesepakatan tersebut tercapai setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan di Istana Kepresidenan Turki, Ankara, pada Kamis (6/7/2017).
Pertemuan dengan Presiden Erdoğan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Kenegaraan Presiden Jokowi ke Turki sekaligus sebagai balasan atas kunjungan Presiden Turki ke-12 tersebut ke Jakarta pada 2015 lalu.
“Kita telah sepakat berupaya mengembalikan tren positif perdagangan dan investasi antara lain melalui negosiasi IT-CEPA. Kemudian pengurangan atau pengakhiran hambatan perdagangan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan pernyataan pers bersama.
Selain itu, Kepala Negara juga menyampaikan kepada Presiden Erdoğan mengenai beberapa bidang kerjasama yang potensial untuk dikembangkan kedua negara. Beberapa bidang yang menjadi prioritas kedua negara ialah bidang perdagangan dan investasi, pertahanan, energi, dan penanggulangan terorisme.
“Bidang kerja sama lain yang mengalami peningkatan signifikan adalah di bidang industri pertahanan. Saya menyambut baik hasil konkret kerja sama industri pertahanan antara lain berupa peluncuran tank kelas menengah “Kaplan” produksi bersama Indonesia dan Turki,” imbuh mantan Walikota Solo itu.
Untuk diketahui, di bidang industri pertahanan, selain melakukan produksi tank bersama, pemerintah Indonesia dan Turki juga sepakat untuk mengembangkan kerjasama kedirgantaraan. Kesepakatan tersebut telah dituangkan ke dalam bentuk nota kesepahaman antara PT Dirgantara Indonesia dengan Turkish Aerospace Industry.
“Tadi juga telah kita sepakati untuk menambah kerjasama di bidang pembuatan kapal selam dan truk. Ini juga akan segera ditindaklanjuti oleh tim dari kedua negara,” ia menambahkan.
Sementara itu, di bidang energi, Indonesia memperoleh sokongan dalam hal penyediaan energi listrik di wilayah kepulauan Indonesia. Sebelumnya, sejumlah kapal pembangkit listrik asal Turki telah beroperasi di Medan, Amurang, Bolok, dan Ambon untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di wilayah tersebut.
“Penguatan kerja sama di bidang energi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan energi listrik di kawasan kepulauan Indonesia antara lain melalui penggunaan power ship atau kapal penyedia pasokan listrik,” Presiden menerangkan.
Pembicaraan Berbagai Isu Global
Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi dan Presiden Erdoğan tak hanya berbicara seputar isu bilateral semata. Kedua negara juga hendak ambil bagian dalam penyelesaian permasalahan global. Salah satunya ialah persoalan diplomasi yang kini sedang dihadapi oleh negara Qatar.
“Selain isu bilateral kami juga melakukan pembahasan berbagai isu dunia antara lain masalah Qatar yang kita harapkan ini bisa diselesaikan lewat komunikasi dan dialog-dialog yang baik antar negara-negara yang memiliki masalah,” kata Presiden Indonesia ketujuh itu.
Adapun dalam hal penanganan terorisme global, kedua negara memiliki pandangan yang sama soal itu. Keduanya juga bersepakat untuk berbagi informasi intelijen yang diikuti dengan pembangunan sistem teknologi informasi intelijen untuk semakin mempermudah penanganan terorisme global.
“Indonesia dan Turki telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama terutama terkait dengan Foreign Terrorist Fighters melalui kerja sama bidang informasi intelijen dan juga pembangunan sistem IT di bidang intelijen sehingga memudahkan kita bekerja sama dalam rangka memberantas terorisme,” ujarnya.
Terakhir, melalui pernyataannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Turki yang telah memberikan dukungan atas pencalonan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB untuk tahun 2019-2020. Sebelumnya, sejumlah negara juga telah menyatakan dukungan bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB itu.
(bti)
