Indonesia Kembali Gelar Bali Democracy Forum

31
Menteri Luar Negeri (RI), Retno L. P. Marsudi. (Foto: istimewa)
Menteri Luar Negeri (RI), Retno L. P. Marsudi. (Foto: energitoday)

BALI – Pemerintah Indonesia kembali menggelar forum tahunan Bali Democracy Forum (BDF). Forum yang merupakan gelaran yang ke-8 tersebut akan dilaksanakan pada 10-11 Desember 2015 di Nusa Dua, Bali. BDF tahun ini bertajuk “Democracy and Effective Public Governance” itu rencananya akan dihadiri oleh perwakilan dari 79 negara dan 3 organisasi internasional, 19 di antaranya pada tingkat menteri dan wakil menteri.

“Tema pertemuan BDF kali ini relevan dengan perkembangan saat ini, tidak hanya di tingkat nasional namun juga pada tingkat global, di mana pengembangan demokrasi dan tata kelola pemerintahan telah menjadi isu yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi melalui surat elektronik, Senin (7/12).

Retno menambahkan, forum tersebut berguna dalam mengkritisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan, supaya lebih efektif dan mendorong pembangunan komprehensif dan holistik. Khususnya melalui pendekatan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan penegakan hukum.

Menurut Retno, pemerintahan yang mampu mendengar dan menjawab aspirasi rakyatnya merupakan perwujudan dan pemenuhan hak masyarakat. Utamanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pengentasn kemiskinan secara berkelanjutan. Dijelaskan, pertemuan itu juga diarahkan untuk mengeksporasi lebih lanjut tantangan dan rangkaian inovasi, terkait pembangunan tata kelola dan solusi pemerinthan di negara-negara kawasan Asia-Pasifik.

“BDF kali ini akan menggunakan format perdebatan umum dan tiga diskusi panel yang terfokus pada tema Pembangunan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif; Tantangan Pembangunan Demokrasi dan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif; dan Pilihan dan Prospek Pembangunan Demokrasi dan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif di kawasan Asia-Pasifik,” imbuh Retno.

Forum tersebut juga akan menelorkan kesimpulan yang diutarakan dalam bentuk Chair’s Statement di akhir acara. “Intinya yakni pernyataan yang mengidentifikasi temuan penting dari berbagai perdebatan dan rangkaian program nyata terkait pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintah efektif yang akan dilaksanakan IPD sepanjang 2016 nanti,” papar Retno.

Untuk diketahui, BDF pertama kali digelar dan menjadi program tahunan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008. Forum ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam memajukan demokrasi dan sekaligus menciptakan perdamaian di dunia.

(msa/bti)