Di penghujung semester pertama pandemi Covid-19 di Indonesia, sekitar 100 dokter dan dokter gigi meninggal dunia akibat infeksi virus Sars-Cov-2 penyebab Covid-19, 65%nya dari Jawa, khususnya Jawa Timur (30%), dan sekitar 55%nya adalah dokter umum dan 45%nya dokter spesialis, termasuk 7 orang guru besar (profesor). Secara umum, dengan kematian para dokter itu bisa dikatakan tiap 95.000 orang Jawa Timur ,tidak terlayani tiap 1 kematian dokter umum, sementara di DKI Jakarta tiap 10.000 penduduk tidak terlayani setiap 1 kematian dokter umum. Lebih dari 75 perawat dan bidan juga wafat akibat infeksi yang sama.
Bukan mengiba-ngiba atas gugurnya tenaga kesehatan (nakes). Karena faktanya, tidak hanya tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, bahkan infeksi Covid-19 ini juga merambah ke sektor pemerintahan. Paling tidak tercatat sudah 5 orang kepala daerah yang meninggal dunia akibat infeksi Covid-19. Sedangkan staf pemerintah lain yang non kepala daerah, dari 4.000 lebih kasus konfirmasi di seluruh Indonesia, 21 orang di antaranya meninggal dunia, di luar yang meninggal dengan status suspek. Tapi profesi lain sejauh ini datanya tidak jelas, sebagian akibat stigma, sebagian mungkin karena takut “di-covid-kan”, atau karena wujud “perlawanan” pada konspirasi seputar wabah pandemi Covid-19.
Misalnya, lebih dari 45 guru sekolah juga wafat akibat infeksi Covid-19, tapi tepatnya berapa, belum jelas datanya. Sementara guru agama atau ulama dan ustadz, meskipun hampir tiap tiga hari di salah satu grup Whatsapp (WAG) saya selalu ada ucapan belasungkawa karena ada ulama, kiyai, dan ustadz kami yang wafat, tanpa ada penjelasan dan klarifikasi apa penyebab sakitnya. Karena dari semua profesi, tokoh agama inilah yang paling tertutup data mortalitasnya, karena bila secara eksplisit di-declare akibat infeksi Covid-19, maka dianggap akan berimbas pada nama baik dan nama besar tokoh agama, dan lebih jauh, berpengaruh pada praktek keagamaan itu sendiri, termasuk proses belajar mengajar agama utamanya yang bersifat asrama misalnya pesantren.
Meskipun sejauh ini kementerian agama mengklaim hanya ada 3-4 kluster pesantren yang sejauh ini tercatat, tetapi beberapa pesantren yang tercatat sebagai klaster ini telah menyumbang ratusan santri yang terkonfirmasi. Terakhir, salah satu pesantren di Jawa Timur hingga saat ini telah mencatat 700 lebih kasus konfirmasi, dan pemeriksaan terus berjalan. Padahal, ada lebih dari 28.000 lebih pesantren di Indonesia di mana hanya sekitar 8.000 yang dianggap telah siap dengan protokol kesehatan.
Terkait stigma ini juga menjadi masalah tersendiri, karena bahkan institusi pendidikan tinggipun tidak lepas daripadanya. Misalnya, tidak banyak dosen di perguruan tinggi yang secara terbuka menyatakan terinfeksi Covid-19, padahal ini penting untuk upaya pelacakan dan isolasi siapa saja yang berpotensi pernah kontak dengan yang bersangkutan. Beberapa insitusi beralasan bahwa hal ini dapat -sekali lagi- berimbas pada nama baik institusi, apalagi semester kemarin berbarengan dengan masa-masa persiapan rekrutmen dan penerimaan mahasiswa baru.
Hari-hari penghujung semester ini kita juga menyaksikan lonjakan kasus yang luar biasa. Puncaknya di hari Sabtu (29/8/2020) kemarin dimana dilaporkan lebih dari 3.000 kasus baru hanya dalam sehari saja. Tapi kita rasanya sudah biasa dan mati rasa. Mulai dari klaster kantor dan pesantren, dan, tentu saja, klaster long weekend.
Padahal di awal wabah pandemi Covid-19 dulu, hanya ada dua orang saja yang diumumkan sebagai pasien pertama hebohnya se-Indonesia raya. Saat ini, bahkan berbagai kebijakan seolah mengisyaratkan gestur bahwa kita telah “lempar handuk” terhadap Covid-19. Misalnya, rencana pembukaan 53.000 lebih sekolah di tengah adanya data sekitar 13.000 anak yang terinfeksi virus Sars-Cov-2 dan 140 lebih di antaranya meninggal dunia, pembukaan bioskop dengan alasan meningkatkan imunitas (sebenarnya ini ide yang bagus: pembukaan bioskop untuk penderita infeksi Covid-19 untuk meningkatkan recovery-rate nya!).
Tentu kita tidak bisa berpikir satu sisi yaitu di sisi kesehatan saja, ketika ekonomi mulai diambang resesi. Tetapi narasi yang berkembang di masyarakat antara dorongan untuk hidup produktif di tengah pandemi tidak seimbang dengan edukasi untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan pemberian contoh aplikasinya yang benar oleh para pimpinan, pejabat, tokoh masyarakat, dan para pesohor di berbagai situasi dan tampilan media baik cetak maupun elektronik. Hal ini menyebabkan masyarakat yang tingkat pendidikan dan pemahamannya berbeda-beda menjadi kebingungan dan sebagai akibatnya lebih mudah menerima infodemik, berita dan info yang salah, yang umumnya menggunakan narasi yang lebih mudah dicerna dan menyentuh emosi masyarakat. Intinya, mendorong produktivitas harus, tetapi menjaga kesehatan adalah prioritas. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah, produktif tidak, mengatasi pandemi apalagi.
Jadi, itu kira-kira bedanya. Dulu, di awal wabah pandemi di Indonesia, ketika kasusnya sedikit, kecemasannya yang luar biasa. Kini, ketika kasusnya meledak, dengan jumlah kumulatif se-Indonesia setara dengan 10 kali lipat gabungan total kasus Covid-19 di Malaysia, Thailand, Brunei, Vietnam, Myanmar, dan Laos, malah kewaspadaannya yang hilang tanpa jejak.
Saat ini yang terjadi, adalah pandemi rasa endemi.
ATOILLAH ISVANDIARY
Dosen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair)
