JAKARTA – Usai aksi 112 umat Islam di Masjid Istiqlal Jakarta pada Sabtu (11/2/2017), penasehat utama GNPF MUI KH. M.Maksum dari Bondowoso (Jawa Timur) mewakili para ulama, kiai, habaib bertemu dengan Dr. Rahman Sabon Nama, tokoh senior nasional di Pulman Hotel. KH. M Maksum membahas dan menyampaikan komitmen untuk bisa disampaikan pada presiden Joko Widodo bahwa para ulama,kiai dan habaib bersama umat Islam se-Indonesia untuk membantu TNI/Polri dalam upaya menjaga stabilitas sehingga keberlangsungan Pilkada Serentak 2017 berjalan lancar dan situasi kondisi tetap aman dan kondusif.
Pada kesempatan tersebut, KH. M. Maksum menyampaikan salam dari Habib Rizieq Sihab, Ketua GNPF-MUI Ustadz Bachtiar Nasir, Ketua MUI KH. Maruf Amin, Imam Besar Masjid Istiqlal serta pimpinan Pondok Pesantren Gontor. Beliau menandaskan bahwa para ulama tetap akan mengawal fatwa MUI, karena MUI adalah lembaga ulama tertinggi di Indonesia dan bukan lembaga politik yang bisa diatur sesuai dengan kepentingan politik.
“Para ulama meminta agar pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla harus tegas dan bisa menjamin bahwa hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan benar bagi penista agama Islam, penghina ulama dan Kitab Suci Alquran,” ujar Dr. Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com, Minggu (12/2/2017).
KH. M. Maksum menyatakan dalam diskusi tersebut bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok itu harus dihukum berat karena atas perbuatannya telah menimbulkan keresahan nasional dan mengancam kesatuan dan persatuan antar umat beragama di Indonesia.
“Sesuai dengan aturan Undang-Undang harus segera diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta,” ungkap KH. M. Maksum sebagaimana dikutip oleh Dr. Rahman Sabon.
Disamping itu, para ulama bersepakat untuk menjaga pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir masa jabatannya 2019 dan meminta agar kesepakatan yang disepakati ketika dilakukan pertemuan antara Menkopolhukam Jenderal (purn.) TNI Wiranto dengan Habib Rizieq Shihab dan Ustadz Bachtiar Nasir itu harus benar-benar dilaksanakan oleh aparat dibawah kordinasi Menkopolhukam. Penegasan itu dikeluarkan mengingat pada kenyataan yang dirasakan ulama dan umat Islam di lapangan masih ada perbedaan gesekan dengan aparat kepolisian.
Tetapi, Dr. Rahman Sabon Nama menanggapi pernyataan bahwa persoalam tersebut tidak perlu dibesar-besarkan tetapi berilah kesempatan pada Pemerintah untuk saling berkordinasi.
“Saya sampaikan pada beliau (KH. M. Maksum) dan rombongan bhwa sosialiasi kebijakan itu perlu waktu. Terpenting komitmen kita sebagai anak bangsa pemilik negeri ini tentang kebangsaan dan persatuan Indonesia dalam kebhinekaan harus kita jaga dan rawat bersama,” tegasnya.
Melalui KH. M. Maksum para ulama, kiai dan habaib mendesak akan pentingnya untuk segera adanya silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo agar tidak terjadi saling curiga antara ulama dan Pemerintah karena dirasakan seolah ulama dan Islam akan dilumpuhkan.
“Saya menangkap, keinginan para ulama itu kalau diterjemahkan mungkin semacam rekonsiliasi nasional antara ulama terkemuka di berbagai daerah di Indonesia dengan Presiden Joko Widodo untuk mendinginkan suasana. Kira-kira begitulah maksudnya. InsyaAllah saya berusaha agar pesan ini sampai pada Presiden,” pungkas Rahman Sabon menutup pernyataannya.
(bm/bti)
