Harian KOMPAS edisi Sabtu 20 Mei 2017 menyajikan headline Halaqah Kebangsaan NU dan Muhammadiyah dengan Foto KH. Said Aqil Siroj didampingi Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini dan SekUm PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dikatakan bahwa NU-Muhammadiyah bersatu menjaga Pancasila. Diakui bahwa Negara Pancasila belum adil dan makmur, jauh panggang dari api serta tertinggal. Generasi muda melihat bahwa NU dan Muhammadiyah sudah usang.
Kemudian dalam sebuah Diskusi Panel Kompas dengan topik “Ujian Daya Tahan Indonesia” didiskusikan persoalan kebangkitan konservatisme (radikalisme ?) dan kesenjangan ekonomi yang lebar saat ini. Diskusi panel menghadirkan Zulkifli Hasan Ketua MPR, anggota AIPI Yudi Latif dan Direktur Riset Ma’arif Institute Imam Mujadid Rais.
Halaqah kebangsaan dan diskusi panel tersebut perlu diapresiasi. Ijinkan saya memberi beberapa catatan. Pertama, konservatisme -tempo hari disebut radikalisme- hanyalah respons ekspresiv atas ‘kegagalan praktek Negara Pancasila’ selama ini. Ini juga tanggung jawab NU dan Muhammadiyah yang dalam banyak kesempatan dan didukung media utama merasa paling depan dalam menjaga Pancasila dan Republik ini.
Kedua, ekspresi konservatisme yang relatif bebas adalah buah yang dipanen oleh keterbukaan, dikuatkan oleh perkembangan teknologi informasi-komunikasi, serta demokratisasi yang makin liberal selama 20 tahun era reformasi.
Hemat saya, upaya mencari solusi atas permasalahan kebangsaan yang multi-dimensi kita saat ini menuntut perubahan paradigma nation state di tengah lansekap global yang makin borderless. Negara Republik yang berdiri sendiri monolitik saat ini hanya mitos dan tahayul. Yang paling membentuk wajah bumi saat ini adalah institusi-institusi lintas-negara, terutama Multi National Companies dan jejaring lembaga keuangan internasional ribawi. Bung Karno menyebutnya Nekolim.
Kita memerlukan sebuah Tatanan Dunia Baru (New World Order) untuk mampu mempraktekkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Saya menyebutnya khilafah. Kita tahu dan perlu mengakui bahwa Tata Dunia saat ini gagal membawa keadilan dan oleh karenanya semakin jauh dari keamanan. Tanpa Tata Dunia baru yang lebih adil maka Pancasila hanya isapan jempol dan mimpi di siang bolong.
Menyalahkan organisasi massa kemarin sore seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas eksistensi Pancasila dan NKRI adalah analisis yang keliru dan menyesatkan, serta bagian dari upaya mempertahankan Tata Dunia yang korup dan manipulatif selama paling tidak 100 tahun terakhir ini.
Sukolilo, 20 Mei 2017
DANIEL MOHAMMAD ROSYID
Guru Besar dan Pelaku Peradaban, Tinggal di Surabaya
