Hadapi Masa Transisi, Reni Astuti: Pemkot Surabaya Harus Evaluasi Sejumlah Aturan!

58
Wakil DPRD Kota Surabaya Reni Astuti saat meninjau pelaksanaan rapid dan swab test di Terminal Keputih Surabaya, Jumat (5/6/2020).

 

SURABAYA – Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Surabaya dinyatakan berhenti sejak Senin (8/6/20200 kemarin. Saat ini Pemkot Surabaya tengah menyiapkan aturan melalui peraturan walikota (perwali) untuk memasuki masa transisi sebelum memasuki New Normal atau kelaziman baru. Gubernur Jawa Timur pun mengembalikan kebijakan penanganan Covid-19 ke daerah masing-masing. Menurut data per 8 Juni 2020, Surabaya menyumbang 53,36% data positif di Jawa Timur. Artinya kenaikan kasus positif Covid-19 di Surabaya masih tinggi.

Merespon kebijakan Pemkot Surabaya tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menjelaskan bahwa jika berbasis data, Pemkot Surabaya terbukti semakin masif melakukan tes, tetapi di sisi lain tingkat penyebaran Covid-19 juga tinggi.

“Saya mendapatkan data bahwa tingkat kesembuhan kita memang bagus tetapi masih dibawah tingkat kesembuhan kasus di tingkat nasional. Apalagi angka penularan di Surabaya masih diatas 1 meski tren penularan menurun selama masa PSBB. Karena itu, menghentikan PSSB di saat kurva kenaikan kasus positif seperti sekarang bukan hal mudah dan bukan tanpa resiko. Perlu penyikapan yang lebih bijak karena kami melihat penerapan PSBB selama ini yang sampai 3 jilid kurang efektif,” ujar Reni kepada cakrawarta.com, Selasa (9/6/2020) sore.

Reni menambahkan bahwa saat ini beban tanggung jawab ada di pundak Pemkot Surabaya khususnya Tri Rismaharini selaku walikota. DPRD akan juga melaksanakan fungsi pengawasan atas kebijakan pemkot ini ke depannya agar tetap berjalan sesuai protoko; yang seharusnya.

“Pelibatan semua pihak saya kira penting disini. Terutama dukungan masyarakat, sehingga ke depan harapan agar laju penyebaran Covid-19 menurun dapat terwujud,” tegasnya.

Pemkot Surabaya Sudah Banyak Bikin Protokol, Tapi Tak Efektif

Reni mengingatkan bahwa sebelum penerapan PSBB, Pemkot Surabaya melalui  SE Walikota Nomor 360/3324/436.8.4/2020 tertanggal 20 Maret 2020 seperti protokol Kesehatan, Protokol Area Pendidikan, Protokol Pasar dan Kawasan Perdagangan, Protokol Tempat Ibadah dan lainnya. Tetapi saat protokol itu diberlakukan ternyata angka penyebaran Covid-19 tinggi sehingga Surabaya memilih opsi PSBB.

“Jika PSSB sudah tak mampu mengendalikan laju kenaikan kasus, jangan sampai ke depan sekedar menggunakan protokol lama itu. Karena terbukti tidak cukup efektif. Harus dilakukan penyesuaian agar sesuai kondisi saat ini dimana angka penyebaran tinggi,” pinta politisi PKS itu.

Karena itu, dalam rangka memasuki transisi menuju New Normal, Reni Astuti menyarankan agar Pemkot Surabaya melakukan penguatan terhadap protokol kesehatan yang sudah ada. Menurutnya protokol kesehatan tersebut harus terukur, lebih implementatif dan kemungkinan dapat dievaluasi harus masuk dalam peraturannya untuk antisipasi penegakan tak sesuai harapan di tengah jalan.

“Kajian epidemiologi dari para pakar kesehatan harus diperkuat dan menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan terkait Covid-19 ini,” tandasnya.

Selain itu, penguatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) tidak hanya sekedar himbauan, simbol dan poster. Menurutnya, harus ada pendampingan dari fasilitator kesehatan di tiap kelurahan.

“Keberadan Kampung Wani Jogo misalnya harus ada pendampingan secara berkala dan terukur. Selain itu, harus ada support anggaran. Warga memang terbiasa gotong royong swadana tetapi bukan tak butuh disupport. Jumlah RW kita hanya 1.360 dengan APBD yang kita punya masih mampu kok,” katanya.

Reni juga menambahkan, Surabaya juga membutuhkan penegak kesehatan masyarakat dan ketersediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan.

“Jangan seperti yang sudah-sudah. Saat kasus meningkat, lalu kita heboh karena kekurangan infrastruktur kesehatan yang memadai,” sindirnya.

Terakhir, Reni meminta Pemkot Surabaya memperhatikan kesejahteraan warga terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan yang terdampak Covid-19.

“Penguatan aspek kesejahteraan sosial akan makin berdampak pada akan semakin meningkatnya tingkat partisipasi warga untuk bersama-sama Wani Lawan Covid-19,” pungkasnya.

(bus/bti)