JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier menyatakan memang Pemerintahan Jokowi-JK wajib bersyukur dan berterima kasih atas lahirnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) tapi dirinya mengingatkan bahwa penerimaan uang tebusan pajak baru mencapai Rp 97 triliun dan masih di bawah target yang sudah dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 165 triliun.
“Artinya pencapaiannya baru mencapai 59%. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah dana repatriasi yang ditarget Rp 1000 triliun baru masuk Rp 130 T atau hanya 13%,” ujar Fuad Bawazier, Minggu (2/10/2016).
Padahal dana repatriasi, lanjut Fuad Bawazier, yang benar-benar akan membantu pertumbuhan ekonomi. Kurs rupiah terhadap dollar yang menguat menjadi di bawah Rp 13.000,- menurutnya dikarenakan masuknya dana repatriasi yang Rp 130 triliun. Tetapi menariknya menurut Fuad Bawazier adalah data lebih banyak pengusaha atau Wajib Pajak (WP kelas lokal dan bukannya WP kelas kakap yang mengikuti Tax Amnesty.
“WP besar yang semula diharapkan atau ditargetkan sebagai peserta utama Tax Amnesty justru tidak banyak. Indikasinya sederhana yakni rendahnya uang repatriasi yang masuk tadi dibandingkan dg dana-dana milik orang Indonesia yang ada di luar negeri yang di perkirakan mencapai Rp 11.000 triliun,” papar Fuad Bawazier.
Hal tersebut menjelaskan bahwa dari ratusan ribu pengusaha atau WP yang ikut Tax Amnest lebih banyak didominasi pengusaha menengah kecil. Fuad menilain kelompok ini kelihatannya lebih terpanggil kesadarannya atau nasionalismenya. Bahkan Fuad menegaskan Pemerintah juga tidak perlu membusungkan dada dengan membandingkan keberhasilan program TA Indonesia dengan TA di negara-negara lain sebab ada 3 faktor yang membedakan sehingga perbandingan itu kurang relevan.
Menurut Fuad, faktor perbedaan tax ratio di negara-negara yang menerapkan TA patut menjadi perhatian penting. Semakin rendah tax rationya, maka akan semakin besar peluang suksesnya. Indonesia sendiri menurut Fuad merupakan negara denga tax ratio yang amat rendah yakni 11% sehingga logikanya TA akan lebih berpeluang suksesnya.
“Kenapa begitu? Sebab rendahnya tax ratio adalah indikasi banyaknya penggelapan pajak yang terjadi selama ini. Makanya ketika di Indonesia ada peluang TA, logikanya banyak yang memanfaatkannya seperti di Indonesia sekarang ini,” tegasnya.
Selain itu, faktor rentang waktu dan scope Tax Amnesty di negara-negara yang berbeda dengan Indonesia juga layak menjadi perhatian bahkan menurut Fuad Bawazier, besarnya PDB (Produk Domestik Bruto) yang berbeda-beda mesti dijadikan bahan evaluasi mengenai klaim keberhasilan Tax Amnesty.
“Indonesia adalah negara besar yang masuk G-20 sehingga tidak tepat dibandingkan dengan negara yang berbeda PDBnya,” katanya.
Oleh karena itu, tugas utama pemerintah sekarang ini menurut Fuad adalah fokus pada pemulangan dana repatriasi dari Singapura yang masih banyak menghadapi kendala dan nampaknya datang dari pihak Singapura. Kendala-kendala yang dimaksud tersebut antara lain mempersulit pencairan dan pemulangan dana ke Indonesia serta melaporkan peserta Tax Amnesty ke kepolisian Singapura.
“Jelas Singapura khawatir bila dana perbankannya kesedot ke Indonesia. Pengusaha-pengusaha ini kini mengeluh atas perlakuan Singapura yang kurang bersahabat terhadap pengusaha-pengusaha Indonesia yang menjadi peserta TA yang ingin menarik dananya ke Indonesia,” imbuh Fuad.
Mantan Dirjen Pajak itu juga meminta pemerintah untuk melakukan reformasi total perpajakan di Indonesia antara lain dengan mengubah Ditjen Pajak menjadi sebuah Badan tersendiri di bawah Presiden. Alasan Fuad adalah scope dan tanggung jawab pajak sudah terlalu besar untuk selevel Ditjen.
“Apabila sudah jadi badan tersendiri maka Kementerian Keuangan tidak memerlukan Wakil Menteri. Dengan badan tersendiri diharapkan tax ratio Indonesia akan dapat dinaikkan dan kita semakin mandiri dalam pembiayaan APBN,” pungkasnya.
(bm/bti)
