JAKARTA – Forum Aktivis Lintas Generasi mendesak pemerintahan Jokowi-Jk segera meluruskan kiblat bangsa dengan kembali ke UUD 1945 dan Pancasila untuk mewanti-wanti meluasnya gerakan cabut atau tarik mandat.
“Mayoritas forum menyetujui tarik mandat, namun forum masih memberikan waktu kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk memperbaiki kondisi bangsa dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang makin mengalami pemiskinan massif dan marginalisasi social ekonomi ”, kata Beny Pamula Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) saat membacakan “PETISI KEPRIHATIANAN RAKYAT INDONESIA” didampingi Bursah Zarnubi, Ketua Umum Perhimpunan Gerakan Keadilan (PGK), Ali Mahsun, Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), Ni Made Betriani Saraswati, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, M. Hatta Taliwang, Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH), dan Bambang Pria Kusuma, Bendahara Umum PB HMI di Kantor PGK Jl. Tebet Timur Dalam No. 43 Jakarta Rabu siang (22/7/2015).
Petisi Keprihatinan Rakyat Indonesia ditanda tangani oleh 47 aktivis lintas generasi, mulai dari aktivis senior seperti Bursah Zarnubi, Bambang Wiwoho, M. Hatta Taliwang, Ariady Achmad, Laode Ida, Djoko Edhi Abdurrrahman, Herdi Sahrasad, Marwan Batubara, Ali Mahsun, Abdul Malik, dan Agus Edy Santoso, hingga aktivis muda dari berbagai organisasi mahasiswa dan pemuda seperti Beny Pamula, Ketua Umum DPP IMM, Ni Made Brhariani Saraswati, Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Karman, Ketua Umum GPII, Lidya Natalia Sartono, Ketua Presidium PP PMKRI, dan Bambang Pria Kusuma, Bendahara Umum PB HMI.
Forum Aktivis Lintas Generasi menilai, Pemerintahan Jokowi-JK selama delapan bulan ini menunjukkan bahwa janji kampanye untuk mewujudkan Trisakti dan Nawacita, ternyata hanya retorika hampa makna. Lebih dari itu, Pemerintahan Jokowi-JK berpotensi melanggar konstitusi, antara lain dengan kebijakan melepas harga BBM ke mekanisme pasar bebas yang bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Negara sudah takluk kepada Korporasi Asing dengan member izin perpanjangan khusus ke PT. Freeport dengan menyalahi Udnang-undang. Bersamaan dengan itu, Pemerintahan Jokowi-JK akan menyingkirkan pedagang kaki lima (PKL) dari Kawasan Wisata diseluruh Indonesia, serta menyebabkan kemiskinan missal pada sektor buruh, nelayan dan petani.
Mencermati situasi terakhir, Forum Aktivis Lintas Generasi menyatakan, Pemerintahan Jokowi-JK gagal menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta kerukunan umat beragama dengan kasus terakhir Insiden Tolikara, Papua.
Melalui Petisi ini, Forum Aktivis Lintas Generasi menyindir Pemerintahan Jokowi-JK memiliki prestasi luar biasa, yaitu lakukan percepatan penambahan hutang, padahal janjinya mewujudkan kemandirian. Hingga hari ini hutang Negara dan Swasta mencapai Rp. 4030 trilyun, dimana sebagian besar hutang tersebut berwujud Dollar AS yang menyebabkan kurs rupiah terus menerus melemah.
Selain itu, Petisi ini menyoroti janji-janji Jokowi-JK saat kampanye yang kini mereka ingkari. Saat kampnye berjanji untuk membentuk Kabinet Ramping dan Profesional, akan tetapi janji itu diluluhlantahkan Jokowi-JK sendiri, sehingga yang muncul adalah Kabinet tidak bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Rakyat frustasi akibat ingkar janji Pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan saat ini kebijakan ekonomi Pemerintahan Jokowi-JK sangat melenceng dari Trisakti dan Nawacita, dan sebabkan terjadinya gelombang PHK dimana-mana, harga energi dan pangan melambung tinggi yang mengakibatkan hancurnya daya beli rakyat, penurunan omzet peruasahaan, dan massifnya kemisikinan”, kata Beny Pamula.
Pada akhir Petisinya, Forum Aktivis Lintas Generasi menyoroti jumlah penduduk miskin yang meningkat tajam, dan index GINI mencapai 0,43 sebagai indikasi bahwa kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin melebar dengan tajam. Fakta-fakta tersebut ditangkap oleh Forum Aktivis Lintas Generasi sebagai bagian dari keresahan rakyat yang sudah tidak dapat lagi diartikulasikan melalui Partai Politik, Parlemen, dan Pemerintah.
Gerakan Moral
Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan yang merupakan inisiator petisi ini bersama Bursah Zarnubi, M. Hatta Taliwang, Herdi Sahrasad, dan Ariady Achmad, mengatakan bahwa “PETISI KEPRIHATINAN RAKYAT INDONESIA” adalah gerakan moral dari para aktivis untuk memperbaiki situasi bangsa saat ini yang menghadapi krisis dan akan berbahaya jika tidak segera di atasi.
“Kita akan sosialisasikan Petisi ini ke seluruh elemen kekuatan masyarakat, dan organisasi keagamaaan dan kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, PGI dan lainnya sehingga memiliki kesamaan keprihatinan sebagaimana dalam isi Petisi ini. Juga kepada berbagai Lembaga Kenegaraan, termasuk ke Pemerintah dan Parlemen dan mendesak mereka untuk perhatian dan komitmen terhadap keprihatinan rakyat Indonesia seperti yang ada dalam petisi ini, dan mengembalikan Kiblat Bangsa kepada Cita-cita Proklamsi, Pancasila dan UUD 1945. Jadi Forum Aktivis Lintas Generasi ini berkelanjutan hingga kondisi bangsa kembali ke harapan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia”, tegas Bursah Zarnubi, Ketua Umum DPP PGK sekaligus menutup konferensi pers.
(am/bti)
