JAKARTA – Keruwetan tata niaga dan tata kelola BBM di Indonesia bukan semakin berkurang namun semakin bertambah dengan penyerahan harga BBM pada mekanisme pasar, dimana liberalisasi harga ini selain tidak sesuai dengan konstitusi, ternyata tidak membawa manfaat kebaikan bagi Pertamina. Pengakuan resmi pihak Pertamina yang mengatakan pihaknya terus merugi hingga puluhan trilliun karena menjual BBM dengan harga rugi.
Hal tersebut dinilai janggal. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean pada awak media.
“Ini aneh, masa penentuan harga diserahkan pada mekanisme pasar tapi Pertamina ngaku jual rugi? Artinya kebijakan liberalisasi harga BBM tersebut hanya menambah carut marut tata kelola dan tata niaga BBM kita, ini harus segera dihentikan, tidak bermamfaat dan cenderung hanya menambah kegelisahan dipasar, publik dibuat waswas berbisnis karena harga BBM merupakan komponen utama investasi berbisnis,” ujar Ferdinand di Jakarta, Senin (3/8).
Menurutnya, praktek liberalisasi harga BBM harus dihentikan. Hal tersebut menurut Ferdinand, akan mengacaukan keuangan Pertamina sendiri.
“Salah satu contoh sekarang, harga minyak dunia sedang turun, logikanya harga BBM harus turun jika mengikuti mekanisme pasar, tapi kenapa harga BBM tidak turun? Alasannya selama ini Pertamina jual rugi, rugi hingga puluhan trilliun karena mengimpor minyak lebih mahal dari harga jual ke pasar sementara BBM sudah tidak disubsidi. Ini tentu mengacaukan keuangan pertamina,” tambahnya.
Pihak EWI menilai, saat ini merupakan momentum bagi pemerintah bersama Pertamina untuk segera menghentikan mekanisme penentuan harga BBM yang diserahkan ke pasar dan mengambil langkah strategis dengan menentukan harga jual BBM secara flat yang berlaku hingga akhir tahun ini.
“Menurut hitungan saat ini, Pertamina dan pemerintah sebaiknya menetapkan harga BBM di harga jual Rp.7500/liter untuk premium ( jenis Ron-88), ini batas psikologis yang bisa diterima rakyat dan Pertamina sudah untung. Melihat trend yang ada, harga minyak tahun ini akan bertahan di kisaran USD 45- USD 55/barel karena Iran sudah dicabut sanksi ekonominya oleh pihak Barat,” jelas Ferdinand.
Selain itu, EWI berharap Pertamina juga berani terbuka dan transparan ke publik dimana ruginya dan faktor penyebab kerugian.
“Coba Pertamina jujur membuka ke publik tentang komponen penentuan harga jual BBM, supaya ketahuan ruginya kenapa, dibagian mana kita harus lakukan efisiensi, ini yang harus dibuka secara transparan supaya Pertamina jangan dihujat terus oleh publik yang merasa harga jual BBM sekarang terlalu mahal,” pungkasnya.
(fh/bti)
