JAKARTA – Setelah minggu lalu, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean mengusulkan agar pemerintah menetapkan syarat ketat kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait perpanjangan kembali ijin ekspor konsentrat, hari ini, Jumat (22/1/2016) dirinya kembali memberikan usulan agar pemerintah menetapkan kenaikan bea keluar ekspor hingga 15%.
Ferdinand juga mendesak PTFI untuk menyetorkan ke kas negara uang jaminan pembangunan smelter yang harusnya sesuai MoU sudah harus mencapai minimal 60%.
“Maka itu PTFI harus menyerahkan minimal USD 1 Miliar kepada pemerintah sebagai jaminan, serta meminta PTFI membayar deviden yang tidak dibayarkan 4 tahun terakhir,” ujar Ferdinand kepada cakrawarta.com
Menurut Ferdinand, pihaknya mendengar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pada Kamis (21/1/2016) menyampaikan syarat kepada PTFI untuk perpanjangan ijin ekspor konsentrat agar Freeport menyerahkan uang jaminan pembangunan smelter dan kenaikan bea keluar 5%.
“Ini (syarat itu) cukup bagus meski kami belum puas dengan bea keluar yang naik cuma 5%. Harapan kami bisa total minimal 15% supaya berkeadilan bagi bangsa. Namun demikian kami terap mengapresiasi niat pak Menteri yang tidak meloloskan begitu saja perpanjangan ijin ekspor konsentrat tanpa syarat yang lebih ketat meski belum 100% sebagaimana yang kami usulkan,” imbuh Ferdinand.
Terkait hal itu, pihak EWI mendesak pemerintah untuk mengultimatum PTFI agar dalam tempo 2 x 24 jam apabila tidak memenuhi syarat yang diajukan pemerintah, maka tidak memberikan ijin ekspor bagi Freeport. Menurut pihak ketegasan ini penting demi tegaknya kedaulatan dan harga diri bangsa dimata internasional.
“Kita harus tunjukkan, bangsa ini bukan bangsa yang lemah dan tidak takut pada siapapun, kita tunjukkan kita cinta Indonesia dan bukan negara bermental inlander. Kita memahami keadaan dan posisi Freeport, tapi Freeport juga harus memahami posisi Indonesia sebagai negara berdaulat. Kita berikan jalan tengah bagi Freeport, bukan jalan yang timpang atau berat sebelah,” tegasnya.
Dirinya menilai selama ini Freeport sudah terlalu diuntungkan dan saat ini adalah momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menerapkan unsur unsur keadilan.
(bti)
