Eskalasi Gerakan Militer AS dan Cina Berpotensi Ganggu NKRI, Presiden Jokowi Diminta Waspada

ilustrasi. (Gambar: istimewa)

ilustrasi. (Gambar: istimewa)

MADIUN – Meningkatnya gerakan militer melalui penempatan pesawat militer oleh Amerika Serikat (AS) di Australia bagian utara yang berdekatan dengan Papua dan kapal perang China di Laut Cina Selatan (LCS) di perairan Natuna diminta menjadi perhatian pemerintah terutama terkait situasi politik dan keamanan di wilayah NKRI. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat sosial politik senior Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com, Jumat (27/1/2017) siang.

Menurutnya, saat ini segelintir oknum elit Indonesia dalam pemerintahan secara tidak sadar sedang “diperalat” asing untuk mengadu domba rakyat dengan isu SARA dan kebhinekaan dengan memojokkan ulama dan umat Islam sehingga bisa terjadi gejolak sosial dan kesempatan itu dimanfaatkan untuk mengobok NKRI khususnya di Papua dan Natuna.

“Saya mencurigai China dan AS sedang memainkan politik main mata bagi kekuasaan di LCS dengan target wilayah Natuna dan Papua lepas dari NKRI. Presiden Jokowi, TNI/Polri dan rakyat Indonesia harus waspada. Jangan sampai lengah dan masuk pola permainan mereka,” ujar Rahman Sabon Nama melalui sambungan telepon.

Relasi China dan AS menurut Rahman Sabon semakin tegang di LCS yang ditandai oleh pernyataan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Rex Tillerson bahwa akan berperang melawan China untuk menghalangi intervensi berlebihan China atas sengketa wilayah di LCS yang dibarengi pernyataan penambahan pesawat militer dan pasukan marinirnya di perairan utara Asutralia. Hal itu makin diperkuat menurut Rahman dengan pernyataan Presiden baru AS Donald Trump melalui Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spear yang mengatakan bahwa AS akan melindungi kepentingannya di LCS.

“Politik main mata dengan gerakan saling mengancam dibarengi meningkatnya gerakan militer AS di Australia dan China di LCS ditengah kegaduhan dalam negeri ini patut diwaspadai dan harus diantisipasi oleh Presiden Jokowi,” tegasnya.

Karenanya, Rahman Sabon menyarankan kepada Presiden Jokowi agar memerintahkan Panglima TNI untuk segera meningkatkan jumlah pasukan TNI di Papua dan Natuna. Selain itu, Menlu Retno agar berinisiatif melakukan pertemuan dengan Menlu se-ASEAN agar dapat mengeluarkan rekomendasi bahwa wilayah sengketa LCS merupakan kawasan bebas dari manufer militer, dan penyelesaian sengketa harus melalui pendekatan diplomasi dimana Indonesia bisa menjadi jembatan sebagai tuan rumah penengah antar negara sengketa yakni China, Philipina, Brunai Darusaalam, Malaysia, Vietnam dan Taiwan.

“Menlu Retno perlu juga mengeluarkan sikap kepada AS dan Australia bahwa dengan adanya peningkatan kekuatan angkatan bersenjata pasukan marinir dan kehadiran banyak pesawat tempur di Australia justru meningkatkan ketegangan dan ancaman di kawasan,” imbuh pria kelahiran NTT tersebut.

Jauh lebih penting dari itu, Rahman Sabon menegaskan bahwa Presiden Jokowi seharusnya menyatakan adanya gerakan teroris bersenjata yang menimbulkan keresahan masyarakat di Papua dan bukannya gerakan separatis. Dengan cara seperti itu, maka Pemerintah Indonesia bisa mengambil langkah pengamanan situasi di Papua dan Papua Barat dengan melibatkan Densus 88, untuk menghindari penghormatan hak pemberontak sesuai konvensi Jenewa.

“Hal ini perlu dilakukan untuk menghilangkan dukungan pihak asing pada kelompok ini dan mengajak pihak asing untuk ikut memerangi gerakan teroris bersenjata di Papua dan Papua Barat,” paparnya.

Menurut Rahman Sabon, pernyataan Presiden Jokowi atas tindakan gerakan teroris bersenjata di Papua dan Papua Barat ini menjadi penting untuk mengamankan stabilitas keamanan dan mempermudah perbedaan antara konflik kerusuhan bersenjata dalam teritorial nasional negara dengan pemerintahannya yang sah dengan kelompok teroris bersenjata.

“Apabila pemerintah tidak memperlakukan sebagai teroris bersenjata melainkan gerakan separatis bersenjata yang ditumpas dengan cara militer sebagaimana saat ini, maka asing akan menganggap pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM,” kata Rahman Sabon mengingatkan pemerintah.

Hingga saat ini, menurut Rahman Sabon ada 14 negara yang bisa mendukung gerakan Papua lepas wilayah NKRI yaitu Amerika Serikat, Italia, Australia, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Jerman, Kanada, Meksiko, Swiss, Perancis, Selandia Baru, Spanyol dan Norwegia sehingga langkah mengantisipasi pergerakan situasi politik dan keamanan dalam negeri perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan Jokowi.

(bm/bti)

author