SURABAYA – Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah dan cukup signifikan. Per Selasa (26/1/2021) kemarin saja angka tersebut telah memecahkan rekor yakni tembus satu juta lebih. Fenomena ini jadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang mencapai angka fantastis itu. Karenanya guna menekan laju Covid-19, pemerintah melanjutkan untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari 2021. Apakah langkah tersebut tepat dan bagaimana seharusnya kebijakan yang harus diambil agar bisa efektif menekan laju kasus positif Covid-19? Berikut wawancara tim cakrawarta.com dengan epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair) Laura Navika Yamani, Ph.D pada Rabu (27/1/2021) melalui saluran telepon seluler.
Indonesia telah mencapai angka 1 juta lebih kasus positif Covid-19, bagaimana anda membaca data ini?
Laura: Ini merupakan warning. Artinya pemerintah harus serius. Masyarakat pun demikian. Bahwasanya pandemi Covid-19 ini nyata dan dampaknya luar biasa. Jadi masing-masing harus melakukan evaluasi diri. Pemerintah harus melihat apakah kebijakan yang diambil sudah efektif dan efisien dalam menekan laju kasus. Masyarakat pun wajib mengevaluasi diri, apakah sudah patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Artinya anda melihat bahwa semisal penerapan PPKM yang saat ini dilanjutkan, belum begitu efektif dan seharusnya dievaluasi?
Laura: Ya. Karena saya melihat kebijakan ini tampak setengah hati. Tekanan pemerintah untuk memberlakukan kebijakan dalam upaya pengendalian kasus positif tapi di pihak lain justru pemerintah ingin agar sektor ekonomi segera pulih. Akhirnya kebijakan yang ada nampak setengah hati dan kebijakan ini (PPKM, red.) dalam satu periode tidak menunjukkan dampak signifikan dalam menekan angka positif. Karena pembatasan yang dilakukan justru fleksibel sehingga menjadi celah bagi masyarakat khususnya pelaku ekonomi untuk melakukan semacam “pelanggaran”.
Menurut anda, bagaimana sebaiknya langkah yang harus diambil pemerintah agar kasus positif dapat ditekan?
Laura: Ya langkahnya yang utama ya segerakan lakukan untuk pengendalian kasus. Caranya? Pemerintah harus berani melakukan pengetatan pergerakan masyarakat. Kalau langkah ini tidak bisa diambil, testing harus dimasifkan. Kuncinya di masyarakat. Jika masyarakat bergerak, maka virusnya bergerak. Karena itu, pemerintah harus pro aktif menemukan virus yang bergerak itu di komunitas masyarakat. Karena dilema juga kan. Kalau pemerintah mengambil langkah lockdown tentunya berat. Lalu memasifkan testing juga berat. Jadi solusinya adalah pergerakan masyarakat dibatasi seefektif mungkin dan di saat bersamaan penemuan kasus atau testing harus pula dimaksimalkan oleh pemerintah. Dan saya melihat, dua duanya ini belum berjalan maksimal.
(bus/bti)
