Dalam waktu satu minggu, akun twitter #SangGerilyawanBeringin @IndraJPiliang menayangkan poling yang lumayan “berat”. Beratnya materi poling itu terbukti dari sedikitnya peserta poling yang memberikan suara. Sampai poling hendak ditutup, hanya sekitar 300 bidji followers yang memberikan suara. Bandingkan dengan jumlah followers akun @IndraJPiliang yang melebihi 268.000.
Pertanyaan yang diajukan adalah:
“Keahlian, ilmu pengetahuan & pengalaman spt apa yg dimiliki o/ #CawapresJokowi2019? Nb:
Widjojonomics = Ekonomi Pembangunan; Habibienomics = Industri Moderen; Hattanomics = Ekonomi Benteng, Nasionalisasi Terbatas; dan Tanomics = Pendidikan Pembebasan”
Jawaban yang tersedia yakni:
“ Teknokrat (Widjojonomics); Teknolog (Habibienomics); Proteksi (Hattanomics); dan Merdeka 100% (Tanomics).”
Bagi mahasiswa-mahasiswa ekonomi politik, baik di fakultas ilmu-ilmu sosial, humaniora ataupun ekonomi dan teknik, tentulah sedikit banyak sudah mengenal pakem-pakem dimaksud. Apalagi kalangan yang dengan setia membaca ilmu “enak dibaca dan perlu” ala investigasi Majalah Tempo ataupun Majalah PRISMA terbitan LP3ES. Begitu juga kalangan yang pernah terlibat dalam kelompok-kelompok studi, aktif dalam diskusi mahasiswa, orasi dalam aksi-aksi mahasiswa, ataupun hadir dalam seminar-seminar non-akademis. Kalau hanya mengandalkan buku-buku babon, tentulah istilah itu tak banyak ditulis. Walau pernah memiliki sejumlah bapakisme, tentu saja isme yang terkait dengan satu bidang ilmu khusus tak banyak penganutnya di kampus-kampus.
Karena itu, saya tentu perlu mengurai lebih lanjut keempat istilah atau mazhab itu. Dalam zaman yang sudah mulai terasa jauh, hampir dua dekade yang lalu, kita tentu mengenal pilihan pembangunan Orde Baru. Pilihan itu sempat mengalami masa bulan madu, namun belakangan “bentrok” dalam banyak sisi diskusi. Pilihan itu terpatri dan dibenturkan kepada dua mazhab ekonomi, yakni Widjojonomics versus Habibienomics.
Widjojonomics terhubung dengan nama Widjojo Nitisastro, sementara Habibienomics tertaut dengan nama Bacharuddin Jusuf Habibie. Kedua nama ini sama-sama mengisi kursi dalam Kabinet Pembangunan, juga sama-sama meraih gelar Guru Besar. Widjojo identik dengan Universitas Indonesia (UI), Habibie stereotiping Institut Teknologi Bandungh (ITB). Widjojonomics adalah teknokrat, Habibienomics yaitu teknolog. Teknokrat dan teknolog yang hampir serupa, tapi tak sama.
Versi Widjojonomics secara sederhana — namun sebetulnya dangkal dan cenderung jadi isu politik ekonomi semata — dikenal dengan kelompok Mafia Barkeley. Kelompok ini dikenal dengan adagium pembangunan trickle down effect (efek menetes ke bawah). Yang didahulukan adalah memperbesar kue ekonomi dengan mengandalkan investasi yang masuk via Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Trilogi Pembangunan menjadi ciri utama kelompok ini, yakni stabilitas (keamanan) politik, pertumbuhan (neraca ekonomi) dan pemerataan (kesejahteraan). Konglomerasi bukanlah hal yang diharamkan oleh kelompok ini. Guna mencegah konflik sosial di tingkat bawah, koperasi-koperasi dihidupkan, termasuk dengan membentuk yayasan-yayasan guna menampung dana konglomerat. Apa yang terjadi sudah menjadi buah bibir para aktivis yang menentangnya, yakni sebanyak 70 % kekayaan negara dikelola oleh hanya 7% pengusaha besar. Yang paling disebut adalah Kelompok Jimbaran.
Versi Widjojonomics ini sempat dikritisi oleh begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo. Dalam banyak pandangan Soemitro, terdapat kebocoran uang negara sebesar 30% dalam pola pembangunan nasional yang terjadi. Jumlah yang tentu saja lebih banyak daripada yang dialokasikan kepada rakyat miskin dan pemerintahan daerah atas nama pemerataan. Pandangan Soemitro ini disangkal banyak pihak, baik secara diam-diam, maupun terbuka. Namun, tidak pernah ada debat luas menyangkut sinyalemen Soemitro.
Versi kedua adalah Habibienomics. Andalan utamanya adalah high technology. Riset dan teknologi menjadi mantra utama. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan teknologi tinggi, seperti PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), PT PINDAD dan PT PAL yang digelontorkan dana besar. Belum lagi keberadaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Kedudukan insinyur menjadi penting. Sekolah-sekolah mulai tingkat menengah atas sampai pendidikan tinggi dibuat kasta-kasta: eksakta dan non-eksakta. Yang eksakta adalah siswa kelas satu. Yang non-eksakta adalah kelas dua dan seterusnya (biologi, sosial dan budaya). Dan hampir tak ada yang disebut sebagai siswa kelas politik.
Potret terpenting dari mazhab ini adalah ketika Arif Satria (dulu Ketua Senat Mahasiswa Institut Pertanian Bogor – IPB, kini menjadi Rektor ITB) berdebat dengan BJ Habibie di kampus UI Depok, dalam acara Diskusi Mahasiswa tentang Tinggal Landas (DMTL), tahun 1993. Perdebatan dua mazhab yang sangat berbekas bagi seluruh aktivias mahasiswa lintas kampus yang hadir.
Habibie: “Buat apa saya tanam pisang? Nanti setelah hasil pisangnya bagus dan melimpah, harganya jatuh; pisang bisa busuk di kebun saya. Lebih baik saya buat satu pesawat, bisa saya pakai untuk mengangkut pisang atau membeli pisang bila pesawat itu saya jual.”
Arif dan mahasiswa lain serentak interupsi, termasuk mahasiswa-mahasiswa humaniora. Pelbagai keprihatinan terhadap nasib petani diungkap. Walau kebijakan-kebijakan Habibie banyak berubah setelah itu, tetap saja titik puncak dari Habibienomics tampak pada tahun-tahun awal 1990-an itu.
Versi Hattanomics berusia lebih tua, yakni sekitar tahun 1950an, ketika sistem kabinet parlementer diberlakukan. Demi untuk melindungi pengusaha-pengusaha Boemi Poetra, Mohammad Hatta menerapkan pola Ekonomi Benteng. Cara itu adalah dengan memproteksi keberadaan saudagar-saudagar lokal untuk membeli hasil-hasil perkebunan, pertanian dan palawija petani. Proteksi itu langsung dikawal oleh tentara. Para pengusaha Non Boemi Poetra tidak dibolehkan berdagang hasil-hasil perkebunan rakyat itu di daerah kabupaten. Tentu saja, mereka boleh berdagang yang lain diluar kopra, cengkeh, kopi dan sebagainya itu, seperti usaha kelontong. Beberapa elemen tentara ikut berbisnis dengan menyediakan koperasi-koperasi angkutan.
Dalam bentuk yang lebih ofensif, kebijakan proteksi ini meningkat menjadi nasionalisasi aset-aset dan usaha-usaha bangsa asing, terutama Belanda. Dampaknya adalah aset-aset itu segera tak menghasilkan apapun, mengingat tenaga-tenaga profesional asing — termasuk Indo Belanda dan Indo Eropa (sebelum mereka lari ke dunia perfilman) — ikut juga diusir. Alih teknologi dan alih manajemen sama sekali tak disertai alih sumberdaya manusia. Mau dialihkan kemana? Era kabinet jatuh bangun masih menjadi soko-guru politik dan pembangunan.
Terakhir, Tan Malakanomics, yakni pendidikan pembebasan demi merdeka 100%. Gagasan ekonomi ini lebih tua lagi, yakni muncul sejak kemerdekaan tahun 1945an. Bagi Tan Malaka, kolonialisme dalam bentuk pendudukan hanyalah satu di antara tiga musuh utama bangsa Indonesia. Dua lagi adalah feodalisme (ekonomi) dan mistisisme (logika & dialektika). Dalam pandangan Tanomics, selama dua musuh lagi masih bercokol, bangsa Indonesia sama sekali tak akan bisa mencapai kemerdekaan 100 %. Risalah “Sang Gerilya (Politik dan Ekonomi — Gerpolek)” Tanomics melandasi seluruh pikiran-pikirannya di banyak bidang.
Tan, kita tahu, ketika balik ke Indonesia adalah pegawai tinggi di perkebunan teh milik Belanda di Deli Serdang. Tan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana tuan-tuan kebun itu dengan mudah bisa meniduri istri dan anak perempuan koeli-koelinya dengan cara diperbolehkan main judi. Hutang-hutang di arena perjudian itulah yang membawa ketergantungan abadi. Guna membayarnya, istri dan anak gadis dikorbankan.
Guna melawan sistem feodal dan mitologi perbudakan dalam nalar bangsa Indonesia itu, Tan Malaka mendirikan “Sekolah Syarekat Islam” di Semarang. Kurikulum kolonial digantikan dengan kurikulum pembebasan. Setelah Sekolah SI itu lahir, Tan diburu oleh dinas rahasia Belanda, ditangkap, dibuang, lalu melarikan diri dan bertualang di banyak negara Asia.
(Bersambung)
Catatan: Tulisan ini tidak mencerminkan pendapat lembaga
INDRA J PILIANG
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar
Ketua Dewan Pendiri Sang Gerilya Institute
