Dualisme Parpol Jadi Potensi Konflik Jelang Pilkada Serentak

37

download

JAKARTA – Dualisme partai politik masih menjadi perbincangan jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada awal Desember mendatang. Menurut Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti, keadaan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik. Demikian disampaikan sosok asal Jember tersebut saat memberi pengarahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Penyelenggaraan Pilkada di Ecopark, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).

“Adanya kepengurusan parpol yganda menimbulkan beberapa persoalan yang harus diantisipasi, seperti Mojokerto,” ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, dualisme di tubuh partai politik membuat beberapa pihak inkonsisten. Ada pihak yang mendukung lancarnya penyelenggaraan Pilkada, seperti KPU. Ada pula pihak yang menguatkan putusan-putusan sehingga muncul ketidaksepahaman. Inilah yang dilihat Kapolri sebagai bibit munculnya potensi konflik. Untuk itu, ia mengimbau semua pihak terkait pengamanan pemilu selalu waspada.

“Kapolres, Dandim harus memonitor yang seperti itu, berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu dan Pemda. Tanpa ada koordinasi, ini tidak bisa diketahui,” tambahnya.

Tak hanya dualisme partai, Kapolri juga menjelaskan bibit potensi konflik lain seperti sejarah para kontestan pasangan calon dan kondisi geografi. Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di kesempatan yang sama, menampik dugaan Kapolri. Menurutnya, mulai awal tahapan Pilkada serentak hingga saat ini, belum ada konflik berarti.

“Kelihatannya nggak. Tahapan-tahapan mulai pendaftaran sampai penetapan bakal calon dilalui,” ujar politikus PDIP tersebut.

Meskipun, ia tak menampik daerah seperti Mataram belum lama ini dilanda konflik. Namun ia memastikan 269 daerah peserta Pilkada serentak, aman terkendali. Diakuinya, saat ini penegak hukum dan Pemda serta stakeholder lain sudah membuat peta konflik.

Jadi, nantinya jika ada kerawanan atau potensi kericuhan pemerintah bisa segera menangani, melalui penegak hukum. Ada juga anggaran yang bisa dicairkan sewaktu-waktu saat dibutuhkan. Sehingga, isu terkait minimnya biaya pengamanan, menurut Tjahjo, sama sekali tidak benar.

“Tidak, buat saya anggaran yang belum cukup pun sepanjang ini masih memadai. Soal nanti ada konflik yang besar harus ada BKO-nya. Jadi ya ada tambahan anggaran,” pungkas Mendagri.

(msa/bti)