JAKARTA – Hari ini, Selasa (30/6), Komisi I DPR RI menggelar fit and proper test calon Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN), Letjen (Purn.) Sutiyoso. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tersebut merupakan satu-satunya kandidat yang diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon Kepala BIN. Berbagai pihak meminta para anggota dewan melakukan klarifikasi atas rekam jejak Sutiyoso dalam Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Salah satunya datang dari Hendrik Dikson Sirait, aktivis Aliansi Demokrasi Rakyat (AlDeRa).
“Sebagai korban penculikan oleh aparat Inteldam Jaya imbas peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli), saya sangat berharap Komisi I DPR punya niat baik dan kemauan politik untuk sungguh-sungguh menggali rekam jejak Sutiyoso, terutama dalam soal dugaan kasus penculikan dan penyiksaan yang saya alami,”kata Hendrik dalam keterangan tertulisnya pada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6)
Pihaknya juga menyatakan telah menyampaikan sejumlah bukti melalui kuasa hukum dari PBHI Jakarta ke perwakilan Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu. Ia berharap bukti tersebut sudah cukup bagi Komisi 1 DPR untuk menggali lebih jauh tentang keterlibatan Sutiyoso dalam peristiwa penculikan yang dialaminya 19 tahun silam.
“Apalagi dalam salah satu dokumen yang saya serahkan disertakan pula sebuah lampiran surat bernomor B/124/VIII/1996 yang ditandatangani Komandan Detasemen Inteldam V Jaya saat itu, Letkol Budi Purnama. Di situ diakui adanya perintah dari Ketua Bakortanasda Jaya yang dijabat oleh Sutiyoso selaku Pangdam Jaya, yang dijadikan dasar operasi penculikan,” tegas mantan Kordinator Advokasi Pijar Indonesia.
Menurutnya, sangat ironis jika dengan bukti yang cukup itu Komisi I tidak menjadikan rekam jejak Sutiyoso dalam soal dugaan keterlibatan kejahatan kemanusiaan di masa lalu sebagai bahan klarifikasi dalam fit and proper test.
“Sebagai korban saya berharap dan berdoa, semoga Tuhan mau mengetuk pintu nurani para wakil rakyat di Komisi I untuk berpihak dan menyuarakan kepentingan korban dalam fit and proper test calon Kepala BIN hari ini untuk kepentingan pelurusan sejarah dan penegakan HAM,” pungkas Hendrik.
(hds/bti)
