JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Prmbangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta, H. Djan Faridz menegaskan bahwa dirinya dan pengusus PPP pimpinannya tidak gentar dengan manuver kubu Romi yang menghembuskan isu Muktamar Islah didukung penguasa dan para senior Partai.
Hal ini disampaikan oleh Djan Faridz dalam keterangan persnya kepada media pada hari Sabtu (16/01/2016) kemarin.
“Saya akan terus berjuang bersama para ulama dan saudara-saudara saya kader militan PPP di seluruh pelosok negeri. Saya tidak gentar atas klaim kubu Romi bahwa mereka di dukung oleh penguasa. Karena yang kami perjuangkan adalah kepentingan umat dan berada di jalur yang benar”, ucap Djan Faridz dengan nada tegas.
Djan Faridz sangat yakin bahwa PPP kubunya akan memenangkan karena mereka meyakini berada track yang benar.
“Sejarah akan mencatat itu bahwa kebenaran itu akan menang pada akhirnya,” imbuhnya.
Djan Faridz menambahkan bahwa kisruh PPP kali ini dikarenakan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly turut andil. Karenanya dengan eksplisit, ia menyebut Menkumham dzalim.
“Perjuangan Soekarno-Hata mengusir penjajah jauh lebih mudah dibandingkan perjuangan PPP yang saat ini melawan bangsa kita sendiri yaitu Menkumham yang dzalim,” tegasnya.
Keyakinan diri PPP kubu Djan Faridz dengan langkah yang mereka ambil dikarenakan kubu Romi disebut melanggar banyak aturan, mulai AD/ART partai dan Mahkamah Partai. Djan merasa di atas angin mengingat putusan hukum mulai dari pengadilan negeri hingga kasasi Mahkamah Agung (MA) memenangkan kubunya.
“Sejak awal Muktamar Surabaya itu nyata-nyata melanggar AD/ART partai. Melawan Putusan Mahkamah Partai dan Fatwa Majelis Syariah. Namun, penguasa tetap mengesahkan muktamar Surabaya yang penuh pelanggaran hukum itu. Kami pun melakukan perlawanan di meja hijau. Alhamdulilah, Allah sayang kepada PPP dengan memenangkan kami di PN, PTUN dan MA”, ungkapnya.
Djan menyatakan PPP kubu Romi justru makin ‘brutal’ jika tidak mematuhi keputusan hukum tetap (incracht). Tapi dirinya yakin publik dan khususnya kader PPP tahu siapa yang benar.
“Setelah incracht di MA, Romi kembali mengeluarkan isu bahwa putusan MA itu tidak wajib dilaksanakan. Mereka yakin SK Muktamar Surabaya tidak akan pernah dicabut. Namun, setelah mendapat desakan publik di seluruh Indonesia dan berkat doa para ulama serta kader PPP yang ter-dzalim-i, SK Muktamar Surabaya pada akhirnya dicabut juga,” papar Djan.
Djan Faridz justru semakin heran dengan langkah politik kubu Romi yang justru melakukan manuver politik dengan membawa nama Presiden dan Menkumham.
“Romi kembali bermanuver dengan mengatasnamakan Presiden dan Menkumham bahwa Putusan MA dan Fatwa Majelis Syariah tidak wajib ditaati. Untuk itu, mereka yakin Muktamar Jakarta tidak akan disahkan dan mereka akan membuat Muktamar sendiri jilid II,” pungkasnya.
(bti)
