JAKARTA – Center for Budget Analysis (CBA) mengapresiasi langkah strategis pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam hal pembangunan infrastruktur. Konsep pembangunan yang Indonesia sentris sehingga tidak hanya fokus di pulau Jawa dinilai CBA menjadi poin positif. Dampaknya daerah pinggiran dari Sabang sampai Merauke diharapkan bisa merasakan manisnya kue pembangunan. Hal tersebut disampaikan oleh Uchok Sky Khadafi selaku Direktur CBA kepada redaksi cakrawarta.com, Kamis (21/12/2017).
Namun, menurut Uchok, pembangunan yang dilakukan harus dilihat dari dua sisi. Pertama, adanya harapan agar pembangunan lebih merata. Namun di sisi lain, dalam prosenya seringkali ditemukan indikasi penyelewengan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
“Salah satu proyek yang perlu menjadi perhatian khususnya KPK menurut kami adalah pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam di Kabupaten Oksibil, Papua senilai IDR 129,942 miliar,” ujar Uchok Sky Khadafi.
Proyek yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui satuan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah III Provinsi Papua (Tanah Merah). Uchok Sky Khadafi memaparkan bahwa yang menangani adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) dimana Asniaty, ST bertindak sebagai ketua; Korinus Unawekla, S.Sos sebagai sekretaris dan dibantu tiga anggota yakni Marthen Luther, ST. Zahrial Firman R dan ST. Binsar Sitorus, S.Sos.
“Mereka ini yang menetapkan perusahan pelat merah PT Wijaya Karya (persero) Tbk sebagai pemenang proyek. Kedua pihak menyepakati anggaran yang akan dihabiskan untuk proyek pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam sebesar Rp 108 milar lebih,” papar Uchok.
Uchok menambahkan bahwa prinsip efiensi pengeluaran uang negara dalam proyek pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam tidak terlihat.
“Proyek ini kan dimenangkan PT wijaya karya (persero) Tbk dengan nilai proyek sebesar Rp 108.567.070.000,-. Ini menurut kami terasa janggal. Dari segi nilai proyek misalnya angka tersebut jauh lebih mahal jika dibandingkan perusahaan lainnya seperti yang ditawarkan PT Graha Prasarana Sentosa senilai Rp 104.030.430.000,- atau PT Cahayamas Perkasa senilai Rp 107.135.922.000,-,” imbuhnya.
Keputusan pihak Kementerian PUPR dalam hal ini ULP Kelompok kerja 3 tanah merah yang justru memenangkan perusahaan dengan tawaran tinggi dan menggugurkan perusahaan dengan tawaran rendah, dinilai mencurigakan oleh CBA.
“Ada selisih yang terlampau tinggi sebesar Rp 4.536.640.000,-. Angka ini tentunya bukan hanya sebatas “selisih” namun bisa juga berkonotasi lain,” kata Uchok.
Adanya pengendalian proyek pembangunan yang tidak lagi diarahkan pada efiensi, maka tindakan tersebut dinilai sangat dekat dengan pemborosan.
“Hal ini menurut kami harus membuat KPK segera bertindak agar hal yang jauh lebih buruk yakni meruginya keuangan negara tidak terjadi. Untuk itu Center for Budget Analysis mendorong KPK agar segera memanggil pihak penyelenggara proyek pembangunan jalan nasional Oksibil-Towe Hitam yakni ULP Kelomok kerja 3 Tanah Merah untuk dimintai keterangan,” tandas Uchok mengakhiri keterangannya.
(jn/bti)
